JAKARTA, Mediakarya – Ketua Umum Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Jonly Nahampun mengapresiasi langkah tegas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam mengungkap kasus penyadapan ilegal yang diduga dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) cs.
Apresiasi itu disertai desakan keras, yakni Polri jangan berhenti menindak pelaku di level operator dan jenderal lapangan. LAMI meminta jajaran Polri membongkar dalang di balik penyadapan ilegal tersebut.
Kasus yang disorot LAMI ini terkait dugaan penyadapan yang menyasar Presiden, sejumlah Ketua Umum Partai Politik, ulama, pengusaha, wartawan, hingga LSM/ormas, dan berujung pada dugaan tindakan makar.
“LAMI meminta proses penyidikan jangan hanya pada operator atau sejumlah jenderal yang diduga terlibat dalam peristiwa penyadapan, namun publik tentunya ingin mengetahui siapa otak di balik penyadapan itu. Sebab mustahil LSP cs menyadap kepala negara tanpa ada motif politik yang lebih besar,” ungkap Jonly kepada Mediakarya saat diskusi daring, Sabtu (14/11/2026).
Apresiasi untuk Kapolri, Tapi Jangan Setengah-setengah
Jonly menyebut langkah Kapolri mengungkap kasus ini sebagai tindakan tegas yang patut diapresiasi. Sebab, selama ini kasus penyadapan kerap berhenti sebagai gosip politik, tanpa pernah dibongkar secara hukum.
Namun, menurut Jonly, ketegasan itu akan kehilangan makna jika penyidikan hanya berhenti pada pelaku teknis. LAMI meminta Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Mabes Polri jangan berhenti pada pelaku atau operator penyadapan. Penyidik harus mengungkap siapa dalang di balik penyadapan ilegal tersebut.
“Publik tidak hanya ingin tahu siapa yang menekan tombol sadap, siapa yang memasang alat, siapa yang menyebarkan hasil sadapan. Publik ingin tahu siapa yang memerintah, siapa yang membiayai, siapa yang mengambil keuntungan politik dari hasil sadapan itu,” ujar Jonly.
Mustahil Tanpa Motif Politik Besar
Bagi Jonly, logika kasus ini sederhana tapi telanjang: tidak mungkin penyadapan terhadap kepala negara dilakukan tanpa motif politik yang lebih besar.
Menyadap Presiden bukan kejahatan biasa. Menyadap Ketua Umum parpol, ulama, pengusaha, wartawan, dan aktivis LSM/ormas dalam waktu yang bersamaan bukan operasi iseng. Itu, menurut LAMI, adalah operasi politik yang terstruktur, sistematis, dan punya tujuan kekuasaan.
“Mustahil LSP cs menyadap kepala negara tanpa ada motif politik yang lebih besar,” tegas Jonly.
Karena itu, LAMI mendesak Dirtipidum Mabes Polri untuk memeriksa dalang atau aktor utama di balik penyadapan itu untuk dimintai keterangannya.
Jejak Relasi dengan Rezim Sebelumnya
Jonly menyebut sudah menjadi rahasia umum bahwa LSP memiliki hubungan relasi kuat dengan rezim sebelumnya. Relasi itu, menurut LAMI, tidak bisa diabaikan dalam penyidikan. Justru di situlah kunci untuk membuka siapa yang diuntungkan dari hasil penyadapan tersebut.
“Oleh karena itu LAMI mendesak Dirtipidum Mabes Polri untuk memeriksa dalang atau aktor utama di balik penyadapan itu,” kata Jonly.
LAMI juga meminta Dirtipidum Mabes Polri untuk memeriksa pihak-pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan Listyo, sehingga kasus dugaan penyadapan ilegal ini dapat diungkap dengan tuntas hingga ke akarnya.
“Jangan sampai penyidikan hanya memotong di tengah. Yang di atas aman, yang di bawah dijadikan tumbal. Itu pola lama yang sudah berkali-kali terjadi dalam kasus besar,” ucapnya.
Bukan Hanya Menciderai Demokrasi, Tapi Mengancam Kedaulatan
LAMI menilai, kasus penyadapan yang diduga dilakukan oleh dewan jenderal dari korps Bhayangkara itu bukan hanya menciderai demokrasi, namun juga mengancam kedaulatan negara.
Ketika aparat penegak hukum diduga berbalik menjadi alat penyadapan terhadap kepala negara dan elemen masyarakat sipil, maka yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar pelanggaran etik, melainkan fondasi negara itu sendiri.
“Oleh karenanya penerapan pasal makar terhadap para pelaku dugaan penyadapan merupakan langkah tepat. Bila perlu dikenakan pasal berlapis, sehingga tidak ada lagi pejabat menggunakan relasi kekuasaan demi kepentingan kelompok,” jelas Jonly.
Pasal berlapis, menurut Jonly, penting sebagai efek jera. Agar tidak ada lagi pejabat yang merasa kebal karena punya relasi kekuasaan, lalu menggunakan institusi negara untuk kepentingan kelompoknya.
Tiga Tuntutan LAMI: Usut Tuntas Sampai ke Akar
Di akhir pernyataannya, Jonly merangkum tiga tuntutan LAMI kepada Dirtipidum Mabes Polri. Pertama, jangan berhenti pada operator dan jenderal lapangan, ungkap dalang dan aktor utama.
Kedua, periksa pihak-pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan Listyo, termasuk pihak yang diduga menjadi penyokong politik dari operasi penyadapan tersebut. Ketiga, terapkan pasal makar dan bila perlu pasal berlapis, agar tidak ada lagi pejabat yang menggunakan relasi kekuasaan demi kepentingan kelompok.
“Kasus ini harus diungkap dengan tuntas hingga ke akarnya. Kalau tidak, demokrasi kita akan terus dibajak oleh mereka yang punya alat sadap dan punya relasi kekuasaan,” pungkas Jonly.
