Satkar Ulama Dukung Kebijakan Pembatasan Solar Subsidi

- Editor

Selasa, 11 Februari 2025 - 15:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekjen Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia, Syamsurahman.

Sekjen Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia, Syamsurahman.

JAKARTA, Mediakarya – Sekjen Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia, Syamsurahman, mendukung penuh kebijakan pembatasan solar subsidi yang akan di lakukan menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Selama itu untuk kepentingan umat, kami dukung penuh pak menteri ESDM,” ujar Syamsurahman dalam keterangan tertulisnya di jakarta, (11/2/2025).

Menurutnya, penertiban dalam penyaluran solar subsidi penting dilakukan. Sebab sudah menjadi rahasia umum selama ini solar subsidi banyak dipakai untuk untuk kalangan industri.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa solar subsidi sering disalah gunakan untuk truk barang, alat alat berat di area tambang hingga kendaraan transportasi umum,” ungkap mantan Caleg DPR-RI dapil bengkulu itu.

Oleh karena itu, Syamsu berharap agar kebijakan penertiban solar tersebut dilakukan demi kebaikan rakyat.

Baca Juga:  Kejanggalan Rekonstruksi Kasus Unlawful Killing FPI Terungkap dalam Sidang

“Sebab sudah puluhan tahun dibiarkan berlarut larut, masyarakat umum juga tahu ada indikasi kuat kalau di daerah tambang solar subsidi semua yang digunakan oleh pengusaha tambang,” ungkap Syamsu.

Kendati demikian, setiap kebijakan publik tidak akan 100% sukses sesuai harapan dalam implementasinya. Namun, jika ada kekurangan, hal itu akan menjadi bahan evaluasi pemerintah kedepan.

“Paling yang ribut yang selama ini menikmati solar subsidi yang salah sasaran itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Syamsu menjelaskan bahwa subsidi pemerintah sebesar Rp 5.150/liter sangat besar bagi solar. Artinya sangat disayangkan jika tidak tepat sasaran.

“Saya secara pribadi mendukung full kebijakan penertiban ini demi APBN negara ini,” pungkasnya.**

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Abdul Rasyid: APBN 2026 Bukan Sekadar Kejar Pajak Rp514 Triliun, Tapi Soal Keadilan Fiskal dan Kekayaan Alam
Agus Wahid: Wapres Bukan Ban Serep, Kekosongan Harus Segera Diisi, Tapi Jangan Asal Pilih
Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi
Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY
Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi
Ucapan Terima Kasih Golkar untuk Gibran Dinilai Bukan Suara Kader, IPPS: Itu Suara Bahlil yang Berhutang Budi ke Jokowi
Tepis Isu Kudeta, Ketua DPD PAN Nias Selatan Tegaskan Satu Komando Dukung Zulkifli Hasan
Pertanyaan soal Penempatan 4.351 Personel Polri di Luar Struktur Kini Terjawab, Mantan Kabais: Ada Kaitannya dengan Dugaan Penyadapan?

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 08:55 WIB

Abdul Rasyid: APBN 2026 Bukan Sekadar Kejar Pajak Rp514 Triliun, Tapi Soal Keadilan Fiskal dan Kekayaan Alam

Sabtu, 14 November 2026 - 08:30 WIB

Agus Wahid: Wapres Bukan Ban Serep, Kekosongan Harus Segera Diisi, Tapi Jangan Asal Pilih

Jumat, 13 November 2026 - 15:32 WIB

Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi

Jumat, 13 November 2026 - 15:26 WIB

Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY

Jumat, 13 November 2026 - 13:48 WIB

Ucapan Terima Kasih Golkar untuk Gibran Dinilai Bukan Suara Kader, IPPS: Itu Suara Bahlil yang Berhutang Budi ke Jokowi

Berita Terbaru

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf saat kunjungan kerja ke Pemkot Bekasi

Daerah

Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi

Jumat, 13 Nov 2026 - 15:32 WIB