JAKARTA, Mediakarya – Centre for Budget Analysis (CBA) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menjelaskan secara transparan pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga Negara melalui Penerbitan Inpres No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pelaksanaanya, lebih cocok disebut pemangkasan anggaran ketimbang efisiensi. Terlebih setingkat pimpinan lembaga atau menteri-pun dipastikan tidak dapat menjalankan program kerjanya dengan maksimal lantaran budget kementeriannya terpangkas.
“Presiden Prabowo harus jelaskan sacara transparan, terbitnya Inpres dan pelaksanannya yang mengagetkan, tidak hanya masyarakat, tapi juga jajaran kabinetnya. Judulnya efisiensi, tapi lebih cocok ini sebagai pemangkasan anggaran / budget,” ungkap Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, dalam keterangannya kepada Mediakarya, Rabu (12/2/2025).
Menurut Uchok Sky, jika efesiensi semestinya programnya masih ada atau berkurang tidak banyak, hanya dikurangi jumlah anggarannya.
Berbeda bila itu refocusing anggaran dengan program tertentu. Bukan seperti saat ini tidak serta merta memangkas anggaran secara ugal-ugalan.
“Aneh, katanya efisiensi, tetapi jumlah kementerian bertambah banyak, ya lucu. Ada yang tidak pas di akal sehat,” tegasnya.
Uchok mendesak Presiden Prabowo menjelaskan secara terang benderang karena rakyat semua ingin mendengar.
“Ini bukan main-main, lho dampaknya. Anggaran pemerintah memiliki multiplier effect besar, di tengah kondisi ekonomi lesu. Kalau digunakan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau konsumtif lainnya, harus dijelaskan secara tegas efektifitasnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.
Uchok Sky mengungkapkan, belum lama keputusan pemangkasan anggaran pemerintah saja, sudah mendapat reaksi pasar.
“Ya kalau tidak ada program pemerintah yang jalan, ekonomi tak bergerak, dan pengangguran meledak. Anak sekolah pagi dapat makan gratis, tapi siang dan malam, tak ada yang dimakan, karena orang tuanya di PHK,” cetusnya.
Seperti diketahui, sejumlah Kementerian/Lembaga yang digunting anggarannya seperti Kementerian PU dari Rp110,9 triliun hanya tinggal Rp29,9 triliun.
Kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Riset dari Rp 57,68 triliun dipotong hingga menjadi Rp35,18 triliun. Selanjutnya, Kemenhub dari Rp31,45 hanya tinggal Rp13.65 triliun atau hampir rata-rata setengah dari budget sebelumnya.
Sedangkan sejumlah Kementerian masih terhindar dari pemangkasan seperti Kementerian Pertahanan, DPR RI, MPR RI, Badan Intelijen Negara, Polri, BPKP dan beberapa kementerian atau lembaga lainnya. (Pri)
