JAKARTA, Mediakarya – Posisi Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Ranny Fahd Arafiq dinilai melemah di panggung politik pasca suaminya, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penilaian itu disampaikan Mantan Ketua PMII Jakarta Pusat, Deny Iskandar. Menurutnya, penahanan Fahd Arafiq menjadi beban politik yang berat bagi Ranny, terutama jelang kontestasi Musda Golkar Kota Bekasi 2026.
“Secara politik, posisi Ranny Fahd Arafiq jelas melemah. Ketika suami yang juga tokoh politik senior dan ketua keluarga besarnya dicokok KPK, public trust-nya langsung tergerus,” ujar Deny kepada Mediakarya di Jakarta, Rabu (24/9/2026).
Deny menilai, melemahnya posisi Ranny tidak lepas dari rentetan kasus yang menjerat keluarga Arafiq.
Seperti diketahui, Fahd Arafiq ditahan KPK usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 14 September 2026 terkait kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan ATR/BPN Kabupaten Bogor.
Fahd sendiri bukan sosok baru dalam kasus korupsi. Ia sebelumnya pernah terjerat kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan kasus pengadaan Al-Qur’an di Kementerian Agama.
“Ini bukan kasus pertama. Publik masih ingat jejak kasus DPID dan Al-Qur’an. Sekarang muncul lagi kasus HGB dengan barang bukti yang fantastis. Tentu ini menjadi citra buruk yang melekat pada keluarga,” kata Deny.
Kondisi itu, lanjut Deny, membuat pencalonan Ranny sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi yang telah mendapat restu DPP Golkar melalui surat Nomor B-1119/DPP/GOLKAR/IX/2026 memiliki resistensi tinggi di internal Golkar.
Padahal, DPP memberikan diskresi dengan alasan rekam jejak elektoral Ranny sebagai Anggota DPR RI terpilih 2024-2029.
“Di atas kertas Ranny punya modal elektoral. Tapi di lapangan, lawan politik pasti akan memainkan isu integritas keluarga. Kader di bawah juga pasti berpikir ulang. Ini akan berimbas pada Golkar Kota Bekasi jika dipimpin oleh figur yang sedang tersandera masalah hukum keluarga,” ucapnya.
Deny menambahkan, penolakan dari sejumlah kader muda Golkar Kota Bekasi yang sudah muncul sebelumnya menjadi sinyal bahwa posisi Ranny tidak solid.
Menurutnya, Partai Golkar harus berhitung ulang. Memaksakan figur yang sedang dalam sorotan negatif KPK berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap partai berlambang beringin, terutama di Kota Bekasi yang menjadi daerah dengan persaingan politik ketat.
“Musda Golkar bukan hanya soal siapa yang direstui DPP, tapi siapa yang bisa diterima publik dan kader. Pasca OTT suaminya, posisi Ranny di panggung politik jelas dalam posisi lemah,” pungkas Deny. (Ugy)
