JAKARTA, Mediakarya – Gubernur Jakarta Pramono Anung bakal segera melantik puluhan pejabat eselon dua baru dalam waktu dekat.
“Intinya, mudah-mudahan dalam waktu seminggu-dua minggu ini saya sudah bisa menetapkan (wali kota),” kata Pramono di kawasan Kota Kasablanca, Jakarta Selatan, Sabtu (3/5/2025).
Menurutnya, meskipun penetapan pejabat struktural merupakan kewenangan penuh gubernur, tetap diperlukan konsultasi dengan DPRD, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) , dan Kementerian Dalam Negeri.
“Kewenangan gubernur ini ada yang perlu juga melakukan konsultasi dengan DPRD Jakarta dan juga dengan badan kepegawaian serta Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.
Pramono menyebut proses ini ditargetkan selesai pekan depan. Sementara itu, saat ditanya mengenai jumlah kepala dinas yang akan dilantik, Pramono hanya menjawab singkat.
“Banyak sekali, puluhan,” ungkapnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon wali kota, bupati, dan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Uji kelayakan ini digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta Jumat (3/5) kemarin.
Beberapa nama pejabat yang mengikuti proses ini antara lain Wakil Bupati Kepulauan Seribu, M. Fadjar Churmiawan, yang diproyeksikan menjadi Bupati Kepulauan Seribu. Kemudian, Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Hendra Hidayat, yang diusulkan untuk menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara.
Selanjutnya, Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin, juga mengikuti proses karena akan digeser untuk menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Timur. Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman, M. Anwar, diproyeksikan menggantikan Munjirin sebagai Wali Kota Jakarta Selatan.
Selain itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Augustinus, diusulkan untuk mengisi posisi Sekretaris DPRD (Sekwan) DKI Jakarta.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin berharap, para calon pejabat Eselon II bisa menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah (PR) Jakarta setelah dilantik.
Pasalnya, banyak catatan DPRD DKI Jakarta terkait dengan permasalahan lingkungan. Seperti, tawuran, judi online, dan masalah aset milik daerah.
“Selama ini adanya (masalah itu-Red) di tingkat walikota,” ujar Khoirudin.(dri)
