JAKARTA, Mediakarya – Analis Institut for Public Policy Studies Indonesia (IPPSI) Noor Fatah meminta Presiden Prabowo Subianto agar mengevaluasi kinerja Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Fatah menilai, di tangan Bahlil, pengelolaan energi dan sumber daya mineral tidak menunjukkan perbaikan. Bahkan sebaliknya, publik saat ini dipertontonkan dengan eksplorasi alam yang membabi buta dan lebih berpihak kepada kapitalis asing.
Meskipun dalam undang-undang dasar mengamanatkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, namun pada kenyataannya terjadi ketidakseimbangan dalam pengelolaan dan distribusi manfaatnya.
“Penguasaan sumber daya alam saat ini belum berpihak kepada rakyat. Di mana pengelolaan energi dan sumber daya alam, seperti tambang, belum memberikan manfaat yang adil dan merata kepada masyarakat,” ujar Fatah kepada Mediakarya, Jumat (25/7/2025).
Selain dengan kebijakannya yang dinilai hanya menguntungkan pihak asing, alasan IPPSI mendesak Prabowo agar segera mencopot Bahlil, lantaran politisi Golkar itu diduga pernah terseret dalam dugaan mempermainkan izin tambang.
“Kami menduga bahwa Bahlil secara sewenang wenang mengaktifkan atau mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) dengan perputaran uang miliaran rupiah,” katanya.
Lebih lanjut, bahwa Bahlil bukan pemain baru dalam pertambangan, dia dikenal piawai dalam menjalankan bisnis sektor ini, khusunya di Indonesia Timur.
Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) diungkapkan Bahlil memiliki perusahaan induk bernama PT Rifa Capital dan memiliki anak usaha bernama PT Bersama Papua Unggul di mana dirinya mengempit sekitar 90 persen saham di perusahaan itu.
Oleh karena itu, Fatah meminta agar Presiden Subianto mencopot Bahlil dan segera digantikan dengan sosok yang memiliki integritas dan keberpihakannya kepada rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Fatah mengungkapkan, masih banyak tokoh dan sosok yang dinilai memiliki kemampuan dalam mengelola sumberdaya alam, di antaranya sosok yang saat ini tengah digadang-gadang bakal menggantikan Bahlil adalah Haidar Alwi.
Menurut dia, Haidar Alwi yang kerap dijuluki tokoh toleransi dan juga Dewan Pembina Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini bukan hanya dikenal dekat dengan pengusaha tambang nasional namun juga memiliki kedekatan dengan pengusaha tambang rakyat.
“Menteri ESDM jangan hanya berorientasi pada keuntungan pribadi dan kelompoknya, namun yang terpenting adalah bagaimana sumber daya alam itu memberi manfaat bagi masyarakat sekitar dan umumnya bagi bangsa Indonesia,” jelasnya.
Namun demikian, kata Fatah, terkait dengan kebijakan reshuffle itu merupakan hak prerogatif presiden. “Kami sebagai rakyat tentunya berharap agar presiden dapat mengevaluasi pembantunya di kabinet Merah Putih yang dinilai memiliki kinerja buruk,” katanya.
Bahkan, sebagaimana survei Center of Economic and Law Studies (Celios), Menteri WSDM Bahlil Lahadalia menjadi satu dari 10 menteri dengan kinerja buruk dalam 100 hari masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan survei Celios, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menduduki urutan ketiga sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam 100 hari kabinet Prabowo-Gibran.
Dua urutan menteri di atas Bahlil adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.**
