JAKARTA, Mediakarya – Polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditegaskan harus dibuktikan di pengadilan, bukan di luar pengadilan. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan pernya, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, persoalan ini bukan lagi masalah personal dan pribadi, melainkan masalah hukum yang harus diputuskan oleh pengadilan.
“Jadi sebenarnya kalau untuk membuktikan di luar pengadilan ya barangkali hanya pembicaraan yang bersifat personal dan pribadi tapi masalah ini bukan masalah pribadi ini adalah masalah hukum dan masalah hukum itu harus diputuskan oleh pengadilan,” ujar Yusril.
Ia menegaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sudah membuat keputusan dan sudah bersifat final. Kini, bola berada di tangan Wapres Gibran untuk menentukan langkah yang akan ditempuh.
“Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah membuat keputusan dan sudah bersifat final jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wapres apakah yang akan beliau tempuh,” katanya.
Yusril juga menyoroti dinamika di DPR yang sudah bergulir menggalang dukungan untuk membuat pernyataan pendapat. Sementara pemerintah dinilai bersikap pasif terhadap kasus ini.
“Sementara kita lihat juga di DPR sudah bergulir menggalang dukungan untuk katanya membuat pernyataan pendapat ya kita ikuti sajalah apa yang berkembang di DPR dan pemerintah sebenarnya agak pasif terhadap kasus ini kecuali ada arahan-arahan lain tapi sampai hari ini kami bersikap pasif,” ujarnya.
Terkait desakan agar Gibran membuktikan keabsahannya, narasumber menegaskan pembuktian hanya sah jika dilakukan di forum pengadilan.
“Bagi Mas Gibran untuk membuktikan keabsahannya, buktikan itu kan harus di pengadilan ya kalau di luar pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian,” tegasnya.
Ia menjelaskan, jika pengadilan sudah bersifat final, satu-satunya upaya adalah Peninjauan Kembali (PK). Namun putusan MK tidak ada PK. Sedangkan putusan MA sudah final karena Wapres bukan pihak dalam perkara.
“Putusan MK tidak ada PK. Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan beliau bukan pihak,” jelasnya.
Dalam perkara yang melibatkan Mersi dan Denny Indrayana, Gibran disebut mengajukan sebagai pihak tergugat intervensi sehingga bisa mengajukan perlawanan.
Objek Sengketa Sudah Tidak Ada, PTUN Bakal Hentikan Perkara
Yusril menilai putusan MA yang bersifat final dan sudah diunggah hari ini bisa berimplikasi pada dihentikannya sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Alasannya, objek yang disengketakan sudah tidak ada lagi. Terlebih, Diktisemen disebut sudah mengeksekusi dengan mencabut keputusan yang dikeluarkan tahun 2019 tersebut.
“Putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini yang sudah di-upload hari ini itu bisa berimplikasi pengadilan tata usaha negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mersi dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi,” ujarnya.
“Ini kan Sekretariat Tata Usaha Negara kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain objeknya sama yang dikeluarkan tahun 2019 apalagi besok Diktisemen sudah mengeksekusi mencabut keputusan itu apalagi yang mau disengketakan,” lanjutnya.
Meski pihak tergugat pada waktu itu disebut tidak menerima pencabutan perkara oleh Denny, begitu juga tergugat intervensi Wapres yang tidak menerima, ia meyakini pengadilan akan menghentikan perkara dengan sendirinya.
“Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan perkara di PTUN Jakarta,” pungkasnya. (Edr)
