JAKARTA, Mediakarya – Gelombang unjuk rasa 25,28,29 Agustus oleh buruh, mahasiswa dan masyarakat umum telah dilakukan diberbagai wilayah di Indonesia, kritik terhadap tunjangan anggota DPR yang naik, serta sikap anggota DPR yang berkomentar berlebihan sangat mengecewakan masyarakat, dan memicu kemarahan.
Kritik terhadap tindakan represif aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi pada 25 dan 28 Agustus 2025 terus berdatangan.
Sejumlah lembaga bantuan hukum menilai penggunaan kekuatan berlebihan oleh kepolisian telah mencederai hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Wibisono menyebut, rangkaian aksi brutal aparat menunjukkan adanya pola penghalangan ruang demokrasi.
Menurutnya, tindakan aparat di lapangan tidak hanya sebatas penggunaan gas airmata dan meriam air, tetapi juga melibatkan pasukan khusus hingga kendaraan taktis untuk membubarkan massa.
Sehingga ada korban dari anggota ojek online (Ojol) yang bernama Affan Kurniawan yang telah menjadi korban represifnya aparat kepolisian dengan cara menabrak dengan mobil rantis Brimob dan melindas korban sampai tidak bernyawa.
Wibi menilai sosok Afan yang merepresentasikan masyarakat kelas pekerja Indonesia tersebut menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya kemarahan masyarakat.
“Kondisi Affan tersebut kontras dengan keadaan para elite saat ini, seperti anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPR) yang menikmati beragam tunjangan, Belum lagi kejengahan masyarakat akibat sikap represif aparat hukum yang berulang,” terang ujar Wibi yang juga sebagai pengamat militer ini seperti dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya, Sabtu (30/8/2025).
Terlebih, di saat masyarakat tengah berjuang untuk mempertahankan hidup akibat himpitan ekonomi yang kian sulit, sejumlah anggota DPR malah mempertontonkan joget-joget usai melaksanakan rapat bersama Presiden Prabowo Subianto.
“Kondisi ini tentu sangat memengaruhi psikologi publik. Ada akumulasi kemarahan. Eskalasi [aksi massa] akibat ulah sejumlah anggota DPR tersebut. Terlebih dengan segala fasilitas dan tunjangan yang diberikan, sementara rakyat yang telah mengamanatkan kepada anggota dewan merasa di campakkan begitu saja,” paparnya.
.
Wibi juga menilai sosok Affan sebagai “martir demokrasi” juga bermunculan di media sosial, baik dari para tokoh politik, akademisi, maupun masyarakat umum.
Untuk itu, dirinya berharap presiden Prabowo segera melakukan upaya yang cepat dalam menyikapi tuntutan masyarakat yang eskalasinya kian meningkat
“Termasuk Parpol untuk memecat anggotanya DPR yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, serta membatalkan tunjangan yang tidak perlu,agar unjuk rasa ini tidak ditunggangi oleh agenda lain, seperti memakzulkan presiden dan wakil presiden, serta peristiwa tahun ’98 tidak terulang lagi,” pungkasnya. **
