JAKARTA, Mediakarya – Direktur utama Perumda Tirta Patriot, Ali Imam Faryadi
diduga tertidur saat rapat dengan anggota DPRD Kota Bekasi.
Momen itu terjadi saat pembahasan anggaran penyertaan modal antara direktur utama perusahaan umum daerah (Perumda) Tirta Patriot dengan badan anggaran DPRD Kota Bekasi pada Rabu (19/11/2025).
Padahal, rapat anggaran menjadi sebuah ajang strategis yang menentukan pelayanan publik, dan penentu arah penggunaan dana publik untuk kepantingan masyarakat.
Menanggapi insiden tertidurnya dirut Perumda Tirta Patriot saat mengikuti pembahasan rapat penyertaan modal, direktur eksekutif Institute for Public Policy Studies (IPPS) Indonesia, Prof. DR. Muhammad M. Said, mengungkapkan bahwa peristiwa itu seharusnya tidak boleh terjadi.
Menurutnya, urgensi kebijakan publik yang sangat tinggi, maka kehadiran penentu kebijakan dengan kondisi fisik dan pemikiran yang utuh tidak saja menentukan proses perumusan kebijakan yang berkualitas tinggi, tetapi juga menunjukkan komitmen dan tanggungjawab yang tinggi terhadap kepentingan publik.
“Artinya, insiden tidur pulas dalam rapat sangat penting memantik reaksi beragam mulai dari tanggungjawab terhadap kepentingan publik yang rendah, profesionalisme dan komitmen terhadap jabatan yang disandang, dan sikap amanah untuk pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi kesejahteraan rakyat,” ungkap Prof Said saat dimintai tanggapannya oleh Mediakarya, Selasa (25/11/2025).
Selain itu, dia pun menilai bahwa tidur pada saat rapat bisa menjadi indikator kurangnya etika jabatan, disiplin, dan penghormatan terhadap proses perumusan kepentingan publik.
“Masyarakat mempersepsi peristiwa ini sebagai indikator krisis lemahnya tanggung jawab moral kepemimpinan, dan kegagalan pejabat menjaga wibawa pada forum resmi pada moment pengambilan keputusan strategis berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak optimal bagi masyarakat,” ujar guru besar ilmu ekonomi syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Meskpiun demikian, lanjut Prof Said, sebagai manusia yang memiliki keterbatasan fisik, mental dan psikis, maka tindakan yang kurang elok selalu menyimpan sisi positif apabila dinyatakan secara jujur dan terbuka bahwa kondisi fisik sedang kurang fit karena berbagai kagiatan yang melelahkan fisik seperti kurang enak badan (sakit).
“Kelelahan karena mobilitas yang padat maka hal itu dapat menunjukkan transparansi dalam kepemimpinan, kejujuran kepada publik, dan kesediaan bertanggung jawab,” katanya.
Secara etika publik, pemimpin yang secara jujur menyatakan kondisi fisik dan psikis yang kurang fix bisa menjadi role model yang sangat bernilai.
“Selain itu, kejadian dimaksud bisa memperbaiki manajemen Kinerja dan kesehatan kerja. Terciptanya peluang membangun komunikasi publik yang lebih profesional meningkatkan trust building, dan mendorong budaya oemerintahan yang lebih empatik dan sistemik,” pungkasnya.
