GPBN Sumut Bantah Tudingan LIPPSU perihal Ketua DPRD Absen Sikap soal Banjir di Sumut

- Editor

Senin, 22 Desember 2025 - 03:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus.

MEDAN, Mediakarya  – Sekretaris Koordinator Wilayah Gerakan Pemuda Barisan Negeri (Korwil GPBN) Sumatera Utara, Ferdi Aditya membantah keras tudingan LIPPSU yang menyebut Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, diam dalam sikap dan tidak mengeluarkan pernyataan resmi terkait bencana banjir.

Seperti yang diketahui banjir bandang yang melanda sebagian wilayah Sumut : Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Utara (Taput), dan Tapanuli Selatan (Tapsel) di 27 November 2025.

Menurut Ferdi, anggapan tersebut keliru dan tidak memahami mekanisme kerja lembaga legislatif, karena peran Ketua DPRD tidak selalu diwujudkan melalui pernyataan politik di ruang publik, melainkan melalui langkah-langkah kelembagaan yang konkret dan terukur.

“Tidak benar jika disebut LIPPSU dalam beritanya, Ketua DPRD Sumut diam. Dalam penanganan bencana, langkah-langkah koordinatif dan kebijakan justru lebih diutamakan dibanding pernyataan simbolik,” tegas Ferdi aditya, Senin,(22/12/2025).

Ferdi menjelaskan, sebagai pimpinan lembaga legislatif tertinggi di daerah, Erni Ariyanti Sitorus berperan mendorong DPRD Sumut agar fokus pada fungsi pengawasan dan penganggaran, termasuk memastikan penanganan bencana masuk dalam prioritas pembahasan bersama pemerintah provinsi.

“Ketua DPRD menjalankan perannya melalui rapat pimpinan dan koordinasi lintas komisi agar penanganan banjir di wilayah terdampak mendapat perhatian serius, termasuk dukungan anggaran dan kebijakan,” ujarnya.

Baca Juga:  Jakarta Darurat Kebakaran, Anak Buah SP Minta Dinas Gulkamat Cari Formula Baru Edukasi Warga Cegah Kebakaran

GPBN Sumut menilai, tudingan absennya sikap Ketua DPRD Sumut justru berpotensi mengaburkan kerja-kerja institusional DPRD yang tidak selalu diekspos ke publik, namun berdampak langsung pada langkah pemerintah daerah.

“Tidak semua kerja politik harus diumumkan lewat media. Ada proses internal yang berjalan demi memastikan bantuan, rehabilitasi, dan penanganan pascabencana berjalan optimal,” lanjut Ferdi.

Lebih jauh, Ferdi mengingatkan agar isu bencana tidak dipolitisasi dengan narasi yang menyudutkan pihak tertentu, karena hal tersebut dapat mengganggu fokus utama, yakni keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak banjir.

“Bencana adalah urusan kemanusiaan. Mari kita hentikan saling tuding dan fokus mengawal agar masyarakat Tapteng, Taput, dan Tapsel benar-benar mendapatkan penanganan yang maksimal,” tegasnya.

GPBN Sumut menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Erni Ariyanti Sitorus sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Ferdi mengajak semua pihak untuk menyampaikan kritik secara objektif, konstruktif, dan bertanggung jawab, tanpa membangun opini yang menyesatkan publik.

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Kantongi SKT dari Kaban Kesbangpol, Legalitas KORMI Nias Selatan Sah
Menanti Status Hukum Djan Faridz dalam Kasus Harun Masuku
DPD LPKAN Jatim Harap Tagline Presisi Polri Tidak Sekedar Jargon
Program Revitalisasi Sekolah di Halmahera Utara Diterpa Isu Pungli
Membongkar Kebohongan Jokowi dalam Kasus Rempang-Galang
Paska Kongres Jakarta, Pengurus Baru Garda Pemuda NasDem Nias Selatan Siap Rangkul Generasi Muda
Ketua KORMI Nias Selatan Hadiri Undangan BPP-BAMUSPERNIS Untuk Hari Jadi Nias Selatan Ke-23 Tahun
Analis Politik Irwan Suhanto: Kasus Febrie Adriansyah Jangan Dijadikan Alasan Melemahkan Supremasi Sipil

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 19:49 WIB

Kantongi SKT dari Kaban Kesbangpol, Legalitas KORMI Nias Selatan Sah

Rabu, 29 Juli 2026 - 17:05 WIB

Menanti Status Hukum Djan Faridz dalam Kasus Harun Masuku

Rabu, 29 Juli 2026 - 15:17 WIB

DPD LPKAN Jatim Harap Tagline Presisi Polri Tidak Sekedar Jargon

Rabu, 29 Juli 2026 - 09:48 WIB

Program Revitalisasi Sekolah di Halmahera Utara Diterpa Isu Pungli

Selasa, 28 Juli 2026 - 21:37 WIB

Membongkar Kebohongan Jokowi dalam Kasus Rempang-Galang

Berita Terbaru

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Foto: dok.Mediakarya

Headline

Menanti Status Hukum Djan Faridz dalam Kasus Harun Masuku

Rabu, 29 Jul 2026 - 17:05 WIB