Kasus Korupsi Kuota Haji, Yaqut Seret Nama Jokowi

- Editor

Jumat, 16 Januari 2026 - 10:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas saat tampil dichanel youtube ruangpublikIDN.

Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas saat tampil dichanel youtube ruangpublikIDN.

JAKARTA, Mediakarya – Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas membantah bahwa dirinya ikut terlibat maupun menikmati uang hasil korupsi kuota haji 2023-2024.

Yaqut menegaskan, bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan penambahan kuota haji 2023-2024 Bahkan, saat itu Presiden Jokowi sendiri yang menerima langsung otoritas Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman.

“Ketika Presiden Jokowi menerima kuota tambahan sebanyak 20 ribu itu, tidak ada saya. Presiden waktu itu didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau lebih dikenal Dito Ariotedjo dan Mensesneg Pratikno,” ujar Yaqut seperti dikutip dari chanel youtube ruangpublikIDN, Jumat (16/1/2026).

Yaqut menegaskan, jika saat itu dilibatkan dalam pembahasan penambahan kuota haji, ia akan menyampaikan kepada presiden soal situasi di tahun 2023. Bahwa penambahan kuota 20 ribu itu akan sangat sulit mencarikan layanan teknis yang paripurna.

“Paktanya, ketika Jokowi membahas tambahan itu saya tidak ada di situ, sehingga saya tidak bisa memberikan pertimbangan. Terus terang saya kaget ketika presiden mengumumkan adanya tambahan kuota haji. Yang ada di benak saya bagaimana menyiapkan hal teknisnya. Sementara tahun 2023 saja begitu kacaunya,” ungkap Yaqut.

Baca Juga:  KPK Dituding Tak Bernyali Periksa Jokowi dalam KasusĀ  Korupsi Kuota Haji

Yaqut pun menduga bahwa saat itu presiden tengah bermasalah dengan dirinya, sehingga saat berbicara soal penambahan kuota haji tidak dilibatkan.

“Yang saya pikir saat itu apakah presiden tengah bermasalah dengan saya sehingga saat pembahasan penambahan kuota haji sebagai Menag saya tidak dilibatkan,” ujar Yaqut.

LebIh lanjut, Yaqut pun kembali menegaskan bahwa tidak pernah terpikir sedikitpun bahwa dirinya akan mengambil keuntungan dalam penambahan kuota haji.

“Tidak ada terpikir sedikitpun bahwa saya akan mengambil keuntungan dari proses pembagian kuota haji lima puluh-lima puluh itu,” katanya.

Yaqut juga mengaku bahwa dirinya tidak menerima sepeser pun dari proses pembagian kuota itu. Baik untuk diri pribadi maupun Jamiyah Nahdlatul Ulama atau Ansor yang saat itu dipimpinnya.

“Saya tidak pernah berpikir soal keuntungan maupun uang, namun yang saya pikirkan paling utama dan terutama adalah bintunafs,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

KPK Dituding Ciut di Depan Gubsu Bobby, Takut pada Jabatan atau Nama Besar di Belakangnya?
Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi
Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY
Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi
Pengamat Ini Minta Semua Keputusan Strategis Era Listyo Sigit Harus Dievaluasi, Bahkan Dianulir
Ferdinand Hutahaean Semprot Rismon Sianipar Terkait Narasi Wapres Pengganti Gibran Sebagai Hasil Sabotase Politik
Ucapan Terima Kasih Golkar untuk Gibran Dinilai Bukan Suara Kader, IPPS: Itu Suara Bahlil yang Berhutang Budi ke Jokowi
Tepis Isu Kudeta, Ketua DPD PAN Nias Selatan Tegaskan Satu Komando Dukung Zulkifli Hasan

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 15:40 WIB

KPK Dituding Ciut di Depan Gubsu Bobby, Takut pada Jabatan atau Nama Besar di Belakangnya?

Jumat, 13 November 2026 - 15:32 WIB

Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi

Jumat, 13 November 2026 - 15:26 WIB

Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY

Jumat, 13 November 2026 - 15:00 WIB

Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi

Jumat, 13 November 2026 - 14:27 WIB

Pengamat Ini Minta Semua Keputusan Strategis Era Listyo Sigit Harus Dievaluasi, Bahkan Dianulir

Berita Terbaru

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf saat kunjungan kerja ke Pemkot Bekasi

Daerah

Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi

Jumat, 13 Nov 2026 - 15:32 WIB