JAKARTA, Mediakarya – Gubernur DKI Jakarta Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M, dikenal publik sebagai tokoh penggerak pendidikan inklusif.
Sebagai mantan anak seorang guru, ia dikenal sangat memprioritaskan anggaran untuk program bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Karya Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta pemutihan ijazah untuk keluarga kurang mampu.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah Gubernur Pramono Anung, resmi merealisasikan program sekolah swasta gratis bagi jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB.
Kebijakan ini menggratiskan total 103 sekolah swasta di lima wilayah kota administrasi dengan alokasi anggaran R p253,6 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan peran penting pendidikan dalam mengubah nasib dan memperbaiki taraf hidup masyarakat.
Pendidikan dibawah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, berfokus pada pemerataan bantuan sosial pendidikan, perluasan kuota penerima serta digitalisasi penyaluran dana.
Kebijakan ini berpusat pada optimalisasi program bantuan dan fasilitas sekolah gratis untuk menjamin hak belajar bagi warga Jakarta.
Ketua Korps Alumni KNPI Jakarta Timur Amos Hutauruk, mengapresiasi kebijakan Gubernur Pramono, yang berani mengelontorkan uang banyak untuk anak-anak di Jakarta, dapat memperoleh pendidikan di sekolah Negeri maupun swasta secara gratis.
Menurut Amos komitmen tersebut sebagai langkah strategis dalam menjaga akses pendidikan yang merata di Ibu Kota.
“Kami mengapresiasi sikap tegas Gubernur DKI Jakarta yang memastikan anggaran pendidikan tidak dipangkas. Ini bukan hanya soal angka, tetapi memastikan setiap anak Jakarta memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh pendidikan bermutu,” ujar Amos saat berbincang dengan wartawan, Sabtu (20/6).
Amos berharap komitmen tersebut dijalankan secara transparan dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
“Kebijakan menjaga anggaran pendidikan merupakan fondasi penting untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun wilayah tempat tinggal,” ujarnya lagi.
Amos menyambut baik penekanan Pemprov DKI Jakarta terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pendidikan, penguatan kepemimpinan sekolah, serta penerapan kebijakan nol toleransi terhadap perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah. (dri)
