Terima Pemred Award 2026, Nasir Djamil: Pers Harus Kembali ke Rakyat dan Jaga Independensi

- Editor

Senin, 20 Juli 2026 - 20:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. H. M. Nasir Djamil, M.Si (dua darti kanan) saat menerima penghargaan Pemred Award 2026. (Foto: Hab)

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. H. M. Nasir Djamil, M.Si (dua darti kanan) saat menerima penghargaan Pemred Award 2026. (Foto: Hab)

YOGYAKARTA, Mediakarya – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. H. M. Nasir Djamil, M.Si., menegaskan bahwa pers harus kembali kepada jati dirinya sebagai penyambung suara masyarakat, pengawal kepentingan publik, sekaligus pilar demokrasi yang independen. Menurutnya, media yang dekat dengan rakyat akan semakin kuat menjalankan fungsi kontrol sosial dan menjaga keseimbangan antara negara dan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Nasir Djamil usai menerima Pemred Award 2026 sebagai Anggota Legislatif Pusat Terbaik Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dalam malam penganugerahan yang digelar pada rangkaian HUT ke-3 Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia di Hotel Alana Yogyakarta, Sabtu (18/7/2026) malam.

Penghargaan diberikan berdasarkan hasil penilaian dewan juri yang dipimpin oleh anggota Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmennya dalam membangun komunikasi publik yang terbuka serta mendukung kemerdekaan pers.

“Tema Pers Kembali ke Rakyat sangat relevan dengan kondisi saat ini. Pers harus tetap dekat dengan rakyat, menjadi jembatan aspirasi masyarakat, menyampaikan informasi yang benar, serta menjaga independensinya. Pers yang kuat adalah pers yang dipercaya rakyat,” ujar Nasir Djamil.

Nasir Djamil menuturkan dirinya memahami peran strategis media karena memiliki pengalaman sebagai wartawan sebelum terjun ke dunia politik. Legislator dari Daerah Pemilihan Aceh II tersebut telah beberapa periode menjadi anggota DPR RI, sehingga memahami pentingnya hubungan yang sehat antara pers dan penyelenggara negara.

Menurutnya, semangat “Pers Kembali ke Rakyat” tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan melalui praktik jurnalistik yang berpihak pada kepentingan publik.

Ia menilai media harus terus mengangkat isu-isu yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, mengingat hampir seluruh kebijakan pemerintah berdampak terhadap rakyat.

“Pers diharapkan menjadi penyeimbang agar hubungan antara negara dan rakyat tidak berada dalam posisi yang berat sebelah. Pers harus menjadi pilar keempat yang kokoh untuk mencegah terjadinya kondisi di mana negara menjadi kuat, tetapi rakyatnya lemah,” tegasnya.

Di tengah perkembangan teknologi digital dan derasnya arus informasi, Nasir Djamil menilai peran pers semakin penting dalam mengawal penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga:  Benyamin Davnie Raih Pemred Award 2026, FPRMI Apresiasi Komitmen Komunikasi Publik Tangsel

Ia menegaskan insan pers harus tetap kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh aparat penegak hukum.

Menurutnya, penyalahgunaan wewenang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Pers harus kembali ke rakyat agar perlindungan terhadap masyarakat dari praktik-praktik arogansi dalam penegakan hukum dapat dicegah. Pers yang independen dan berpihak pada kepentingan publik akan menjadi benteng demokrasi sekaligus pengawal keadilan,” katanya.

Pemred Award 2026 menjadi salah satu agenda utama dalam Festival HUT ke-3 Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta pada 17–19 Juli 2026.

Dalam malam penghargaan tersebut, puluhan tokoh nasional maupun daerah menerima apresiasi atas komitmen mereka dalam membangun komunikasi publik yang terbuka, transparan, serta mendukung kemerdekaan pers.

Ketua Umum Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia, Bernadus Wilson Lumi, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada para pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap kebebasan pers, keterbukaan informasi publik, serta kemitraan yang sehat antara pemerintah dan media.

“Selamat kepada seluruh penerima Pemred Award 2026. Penghargaan ini bukanlah garis akhir, melainkan motivasi untuk terus membangun komunikasi yang terbuka, menjunjung transparansi, menghormati kebebasan pers, dan menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Semangat Pers Kembali ke Rakyat harus menjadi komitmen bersama agar pers semakin kuat sebagai pilar demokrasi dan semakin dicintai masyarakat,” ujar Bernadus.

Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia merupakan organisasi yang menghimpun para pemimpin redaksi media multimedia dari berbagai daerah di Indonesia. Organisasi ini berkomitmen memperkuat profesionalisme pers, meningkatkan kualitas jurnalistik, memperjuangkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, serta membangun kolaborasi yang konstruktif antara media, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna mewujudkan ekosistem pers yang independen, kredibel, dan berpihak pada kepentingan publik. (Hab)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Kejahatan Perbankan Didorong Masuk RUU Perampasan Aset, Pengamat: Bukti 13 Jenis Pidana Belum Cukup
Muktamar Ke-35 NU: Antara Kehormatan Negara, Peran Tokoh dan Ujian Integritas
Ratusan Santri Keracunan MBG, Di Mana Penegakan Hukum Berada?
APH Didesak Tindak Tegas dan Keras bagi Korporasi yang Terlibat Pembakaran Hutan
Komisi XIII DPR RI Dukung Penertiban WNA yang Langgar Aturan Hukum Keimigrasian
Prabowo Kumpulkan Jajaran Kabinet di Hambalang Bahas Situasi Nasional
Polri Dapat Tambahan Anggaran 66 Triliun Tahun Anggaran 2027
Demo Masyarakat Pati Berujung Korban, Kapolri Didesak Copot Kapolda Metro Jaya

Berita Terkait

Sabtu, 5 September 2026 - 15:35 WIB

Kejahatan Perbankan Didorong Masuk RUU Perampasan Aset, Pengamat: Bukti 13 Jenis Pidana Belum Cukup

Sabtu, 5 September 2026 - 12:10 WIB

Muktamar Ke-35 NU: Antara Kehormatan Negara, Peran Tokoh dan Ujian Integritas

Kamis, 3 September 2026 - 20:01 WIB

Ratusan Santri Keracunan MBG, Di Mana Penegakan Hukum Berada?

Kamis, 3 September 2026 - 09:34 WIB

APH Didesak Tindak Tegas dan Keras bagi Korporasi yang Terlibat Pembakaran Hutan

Rabu, 2 September 2026 - 06:29 WIB

Komisi XIII DPR RI Dukung Penertiban WNA yang Langgar Aturan Hukum Keimigrasian

Berita Terbaru