BANDUNG, Mediakarya – Direktur eksekutif Institute for Public Policy Strategic (IPPS) Indonesia, Yusuf Blegur, mengimbau masyarakat agar tidak terjebak dengan politik pencitraan yang dilakukan oleh kepala daerah dengan menjual gimik memakai trik media sosial, sandiwara, atau simbol-simbol dramatis agar terlihat seperti pahlawan.
Pernyataan tersebut dikatakan Yusuf menanggapi manuver politik pencitraan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, yang akhir-akhir ini memicu pro dan kontra ruang publik.
Dia menilai, gaya kepemimpinan populis, aksi spontan, serta wacana kebijakan KDM yang disampaikan secara terbuka di media sosial sebelum melalui kajian matang dapat menciptakan masalah baru.
Yusuf mengungkapkan, saat sidak ke sejumlah tempat, KDM kerap mengunggah aktivitas kegiatannya ke platform digital. Meski hal itu dinilai sebagai bentuk transparansi, tetapi tak jarang menuai kritik, karena publik menilainya hal itu bagian dari strategi investasi politik atau pencitraan semata.
“Kami menilai bahwa KDM tengah memainkan pencitraan emosional untuk menarik simpati publik, namun kebijakan tersebut dikhawatirkan mengabaikan penyelesaian akar masalah struktural yang sistematis,” ujar Yusuf kepada Mediakarya di Bandung, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, kebijakan yang belum matang ke ruang publik berisiko memicu kegaduhan serta polarisasi digital. “Seperti belum lama ini KDM melakukan penertiban bangunan liar di bantaran Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) sebagai upaya normalisasi fungsi aliran sungai dan perbaikan tanggul,” kata dia.
Namun, lanjut Yusuf, sejumlah masyarakat terdampak penggusuran Kali CBL tersebut harus kehilangan lapangan kerja. Bahkan di antara mereka beralih menjadi pekerja serabutan. Seharusnya pemerintah memberikan solusi dan ganti kerugian yang layak kepada warga terdampak sebelum melakukan penggusuran demi kepentingan umum.
“Berdasarkan aturan hukum di Indonesia dan instrumen internasional, penggusuran tanpa musyawarah, kompensasi, atau rencana relokasi yang jelas dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),” tegas Yusuf.
Yusuf juga menyinggung bahwa KDM sering dinilai identik dengan Joko Widodo, karena kesamaan gaya politik populisme, aksi blusukan turun langsung ke lapangan, dan kemahiran dalam memanfaatkan media sosial atau konten visual untuk membangun kedekatan dengan masyarakat.
“KDM dikenal sering mendatangi warga secara langsung, bahkan melakukan aksi simbolis di ruang publik yang mirip seperti gaya kepemimpinan awal Joko Widodo. jadi masyarakat jangan lagi terperdaya dengan pencitraan figur yang orientasinya hanya ingin meraih kekuasaan. Jangan ada lagi Jokowi reborn kembali memimpin negeri ini,” tegasnya.
Mantan aktivis 98 ini menilai, baik KDM maupun Joko Widodo (pada masa awal melejitnya) sama-sama menggunakan publikasi media dan digital untuk membentuk citra pemimpin yang merakyat.
Kendati demikian, banyak analis memandang gaya interaksi Jokowi maupun KDM memiliki cara yang sama dalam upayanya menggunakan strategi pencitraan untuk membangun dukungan instan, sementara pihak lain melihatnya sebagai bentuk transparansi dan kerja nyata.
“Kami menyarankan agar publik melihat hasil kerja nyata dan penurunan angka kemiskinan di Jawa Barat secara objektif, bukan sekadar terpaku pada konten media sosial yang dilakukan oleh KDM,” pungkasnya. (Sep)
