JAKARTA, Mediakarya – Pakar Komunikasi Politik Dr. Adi Suparto menyoroti pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, yang mengakui adanya realita penting dalam kinerja pemerintah saat ini.
Menurut Adi, Bakom telah jujur mengakui bahwa capaian administratif pemerintah terlihat tinggi, tetapi tingkat kepuasan publik justru menurun. Penerimaan pajak naik, angka kemiskinan turun, namun rakyat belum sepenuhnya merasakan dampak tersebut.
“Inilah bukti adanya kesenjangan komunikasi, jarak antara apa yang berhasil dicapai di tingkat birokrasi dengan apa yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Dr. Adi Suparto, saat diminta tanggapannya terkaot dengan pernyataan Syahganda Nainggolan, Jumat (23/10/2026).
Adi menjelaskan ada tiga penyebab utama mengapa kesenjangan ini terjadi.
Pertama, angka statistik belum tentu terasa di kehidupan nyata. Indikator pertumbuhan ekonomi atau penurunan angka kemiskinan memang penting, namun jika harga kebutuhan pokok tetap terasa berat, lapangan kerja sulit didapat, dan daya beli belum membaik, masyarakat tidak akan merasa terwakili.
“Kepuasan publik lahir dari pengalaman langsung, bukan dari laporan kinerja,” tegasnya.
Kedua, pesan sering kali tidak sampai dengan bahasa yang dipahami. Pemerintah menyelesaikan banyak hal, tetapi cara menyampaikannya masih kerap menggunakan istilah birokrasi yang jauh dari jangkauan warga.
“Akibatnya, banyak warga tidak mengetahui atau tidak memahami apa yang sebenarnya telah dilakukan untuk mereka,” katanya.
Ketiga, realita lokal lebih cepat berbicara daripada siaran pusat. Masalah harga pangan di daerah terpencil, akses jalan yang rusak, atau keluhan pelayanan publik, media lokal mengetahuinya lebih dulu, lebih dekat, dan lebih dipercaya dibandingkan informasi bersifat umum dari pusat.
“Ketika pemerintah tidak hadir di ruang ini, ruang tersebut berisiko terisi oleh informasi yang belum tentu akurat,” ujarnya.
Humas Pemda dan Media Lokal adalah Jembatan yang Terlupakan
Adi menilai langkah Bakom mendorong peningkatan kapasitas humas pemerintah daerah dan menjalin kemitraan berkelanjutan dengan media lokal adalah arah yang tepat. Namun sinergi ini bukan sekadar soal anggaran, melainkan tentang kemitraan yang setara dan saling menghormati.
Menurutnya, ada tiga poin penting dalam sinergi tersebut. Pertama, media lokal adalah mata dan telinga yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka memahami nuansa budaya setempat, mengetahui keluhan yang belum sampai ke meja dinas, dan melihat dampak kebijakan secara langsung.
“Didengar dengan baik, media lokal menjadi sistem peringatan dini sebelum kesalahpahaman berkembang luas,” kata Adu.
Kedua, pemerintah yang terbuka membantu informasi akurat lebih dulu sampai. Keterbukaan humas pemda kepada media lokal memastikan kebijakan dan capaian disampaikan dalam konteks yang relevan dengan kehidupan warga setempat.
“Penjelasan yang cepat dan jelas mencegah informasi yang tidak lengkap berkembang menjadi ketidakpercayaan,” jelasnya.
Ketiga, media yang mandiri adalah mitra terbaik pemerintah. Dukungan terhadap keberlangsungan media lokal yang sehat dan independen bukanlah biaya, melainkan investasi bagi demokrasi.
“Media yang bebas dan berintegritas membantu pemerintah tetap berpijak pada realita,” tegasnya.
Bekerja Keras Harus Disertai Didengar dengan Jujur
Adi menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa bekerja keras adalah kewajiban pemerintahan, namun memastikan rakyat memahami, merasakan, dan menghargai hasil kerja itu juga tidak kalah penting.
Dia menilai bahwa sinergi antara humas pemerintah daerah dan media lokal adalah jembatan yang selama ini sering terabaikan.
“Banyak kebaikan yang tidak dirasakan rakyat, bukan karena tidak dilakukan, tetapi karena tidak pernah diceritakan dengan benar di tempat yang tepat, kepada orang yang tepat, melalui suara yang mereka percayai,” pungkas Adi Suparto.
Ia berharap langkah Bakom ini bukan sekadar penambahan anggaran, melainkan awal dari kebijakan yang semakin berpijak pada dua hal sekaligus: bekerja dengan sungguh-sungguh, dan didengar dengan jujur. (Ugy)
