JAKARTA, Mediakarya – Politisi PDI Perjuangan Guntur Romli mengecam keras gaya ancaman Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang memberi ultimatum kepada pemerintah daerah soal pembentukan Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Guntur, Mendagri dan Kepala BGN tidak perlu main ancam-ancam Pemda. MBG itu program pusat, BGN lembaga pusat, anggarannya APBN, dapurnya mitra BGN.
“Lalu kenapa yang diancam teguran justru kepala daerah yang dipilih oleh rakyat?” tegas Guntur dalam pernyataannya, melalaui akun pribadinya, seperti dikutip Mediakarya, Jumat (30/10/2026).
Guntur menyoroti pemberitaan media yang menyebut Mendagri memberi ultimatum seminggu, Pemda wajib membentuk Satgas MBG. Yang tidak patuh akan diumumkan ke publik dan dilaporkan ke DPRD.
“Gaya ancaman seperti ini tidak pantas dipakai terhadap pemerintah daerah yang dipilih oleh rakyat,” kata Guntur.
Ia menilai pemerintah pusat seenaknya melempar beban ke daerah, di saat transfer ke daerah sudah dipangkas hampir seperempat, dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan hak daerah dipotong hampir 70 persen.
“Daerah sudah megap-megap menggaji pegawai dan memperbaiki jalan, sekarang disuruh lagi membiayai satgas untuk program yang bukan miliknya. Dananya diambil, bebannya ditambah. Ini bukan koordinasi, ini pemerasan administratif,” sentak Guntur.
Guntur menegaskan prinsipnya jelas dalam UU Pemerintahan Daerah: urusan yang ditugaskan pusat harus disertai pendanaan, uang mengikuti fungsi.
“Kalau pusat memberi tugas tanpa uang, itu bukan tugas pembantuan, melainkan pelimpahan beban. Daerah berhak bertanya, mana anggarannya, mana kewenangannya, dan siapa yang tanggung jawab jika anak-anak kembali keracunan MBG?” ujarnya.
Ia juga menyindir pernyataan Kepala BGN sendiri yang menyebut Satgas ini sebagai Kapolda-Kapolres.
“Kalau itu aparat, BGN bentuk dan biayai sendiri. Jangan pinjam tangan Pemda lalu cuci tangan,” kata Guntur.
Menurut Guntur, rakyat tidak butuh Satgas baru. Rakyat butuh keadilan. Puluhan ribu anak keracunan di seluruh negeri akibat MBG, tapi berapa yang sudah jadi tersangka?
“Nol. Yang ada hanya pencopotan kepala SPPG. Satgas tidak bisa menggantikan pidana. Kalau ada dapur yang meracuni anak-anak, tempatnya di pengadilan, bukan di rapat koordinasi,” tegasnya.
Guntur menilai Kepala BGN gagal menjalankan tugasnya lalu mencari kambing hitam lewat Mendagri.
“Pemda jangan diam. Tagih anggarannya, tagih kewenangannya, dan tolak menjadi tameng kegagalan pusat,” pungkas Guntur Romli. (Edr)
