JAKARTA, Mediakarya – Pemerintah Indonesia mendorong penyelesaian berbagai isu yang masih menghalangi implementasi penuh dan efektif dari Kesepakatan Paris, menjelang penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim (COP 26) Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar di Jakarta, Senin.
“Penyelenggaraan COP 26 bulan depan akan menjadi titik tonggak pencapaian yang penting bagi dunia untuk mencapai kesepakatan dalam sejumlah permasalahan kunci, termasuk artikel 6 terkait kerja sama pasar dan non-pasar, pendanaan jangka panjang, dan lainnya,” kata Mahendra saat berbicara di Ambassadors Roundtable: Raising Ambitions for a Climate-Secure Future yang digelar oleh Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia (FPCI).
Dia mengatakan bahwa isu-isu tersebut perlu diselesaikan tahun ini untuk memastikan adanya implementasi Kesepakatan Paris secara penuh dan efektif.
“Memang tantangan terbesar dalam Kesepakatan Paris adalah pemenuhan sarana implementasi, khususnya pembiayaan iklim dan kerja sama teknis. Tanpa kejelasan dan kemajuan dalam sarana implementasi, kita menghadapi risiko hilangnya kepercayaan dalam proses multilateral,” ujar Wamenlu yang dilansir dari antara.
