JAKARTA, Mediakarya – Alumni Universitas Bung Hatta Angkatan 2013, Ir. Ulul Azmi, S.T., M.Si., CST., IPM., ASEAN Eng., menyampaikan pandangan terkait munculnya narasi yang menyandingkan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dengan pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Sebagai alumni Universitas Bung Hatta, Ulul mengaku merasa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk meluruskan narasi tersebut.
“Bagi saya, nama besar Bung Hatta bukan sekadar identitas perguruan tinggi tempat saya menempuh pendidikan, melainkan simbol integritas, keteguhan prinsip, kesederhanaan, dan pengabdian kepada bangsa,” ujar Ulul dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Mediakarya, Jumat (13/11/2026).
Menurut Ulul, kedua peristiwa tersebut harus ditempatkan dalam konteks sejarah, hukum, dan politik yang berbeda. Bukan untuk merendahkan salah satu pihak, melainkan agar masyarakat memahami fakta secara objektif dan proporsional.
“Jangan hanya karena sama-sama meninggalkan jabatan Wakil Presiden, lantas keduanya dianggap memiliki alasan, persoalan, dan latar belakang sejarah yang sama,” tegasnya.
Bung Hatta Mundur Karena Prinsip, Bukan Polemik Ijazah
Ulul menjelaskan, menurut penilaiannya, Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada 1 Desember 1956 karena perbedaan prinsip dan pandangan politik dengan Presiden Soekarno mengenai arah demokrasi serta penyelenggaraan pemerintahan.
Keputusan itu, kata Ulul, merupakan bagian dari dinamika hubungan Dwitunggal Soekarno-Hatta, termasuk perbedaan pemikiran mengenai sistem pemerintahan dan arah perjalanan Republik Indonesia.
“Pengunduran diri Bung Hatta tidak dilatarbelakangi oleh polemik ijazah, keabsahan dokumen pendidikan, maupun gugatan hukum terkait persyaratan jabatannya. Tidak ada putusan lembaga peradilan yang mempersoalkan keabsahan dokumen pendidikan atau kelayakan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden yang menjadi latar belakang pengunduran dirinya,” ujar Ulul.
“Keputusan Bung Hatta lahir dari perbedaan prinsip dan pandangan kenegaraan, bukan dari sengketa administratif mengenai persyaratan pendidikan,” lanjutnya.
Sementara itu, Ulul menyebut, pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 berlangsung dalam situasi ketatanegaraan yang berbeda.
Dalam pandangan Ulul, sebelum pengunduran diri tersebut, terdapat dinamika hukum mengenai dokumen pendidikan dan persyaratan pencalonan yang menjadi perhatian publik serta diperiksa melalui lembaga peradilan.
Ulul mengutip sejumlah putusan yang menurutnya menjadi konteks dalam peristiwa tersebut. Ia menyebut Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 membahas persoalan dokumen pendidikan dalam perkara yang diajukan ke Mahkamah. Namun, menurut Ulul, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Putusan itu, kata Ulul, tidak dapat dimaknai sebagai pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Selanjutnya, Ulul menyebut Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 memutus sengketa tata usaha negara mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Dalam putusan yang dikutip Ulul tersebut, MA menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa dan memerintahkan pencabutannya.
Ulul menegaskan, perlu dipahami bahwa putusan mengenai keabsahan dokumen administratif berbeda dengan mekanisme konstitusional pemberhentian seorang Wakil Presiden. Keduanya memiliki objek pemeriksaan, kewenangan, dan konsekuensi hukum yang tidak sama.
“Gibran menyampaikan pengunduran dirinya sebagai keputusan pribadi dengan pertimbangan kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran pemerintahan. Alasan yang disampaikan tersebut patut dihormati,” ujar Ulul.
“Karena itu, saya tidak ingin menyimpulkan secara sepihak bahwa pengunduran diri Gibran semata-mata disebabkan oleh persoalan dokumen pendidikannya. Namun, proses hukum yang mendahului keputusan tersebut tetap merupakan bagian dari konteks yang perlu dipahami masyarakat,” lanjutnya.
Menurut Ulul, di sinilah letak perbedaan mendasar kedua peristiwa tersebut. Bung Hatta mundur tanpa adanya polemik dokumen pendidikan, gugatan persyaratan jabatan, maupun putusan lembaga peradilan yang melatarbelakangi pengunduran dirinya. Sementara pengunduran diri Gibran, dalam penilaian Ulul, berlangsung setelah adanya proses hukum dan putusan peradilan mengenai dokumen penyetaraan pendidikannya.
Perbedaan tersebut, kata Ulul, tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menyerang pribadi seseorang, tetapi menjadi dasar untuk memahami bahwa setiap peristiwa politik memiliki latar belakang dan persoalan tersendiri.
Sebagai seorang insinyur, Ulul membuat analogi sederhana. “Dua bangunan yang terlihat memiliki bentuk sama belum tentu berdiri di atas fondasi yang sama. Demikian pula dua peristiwa politik yang sama-sama berakhir dengan pengunduran diri belum tentu dibangun atas alasan dan pertimbangan yang identik,” ujarnya.
Hormati Keduanya Tanpa Menyamakan
Ulul mengajak masyarakat untuk menghormati keputusan Bung Hatta sekaligus menghormati keputusan Gibran tanpa harus menyamakan seluruh konteks sejarahnya.
Bung Hatta, kata Ulul, merupakan Proklamator dan salah seorang pendiri Republik Indonesia. Perjalanan pengabdiannya mencakup perjuangan kemerdekaan, pemikiran demokrasi, ekonomi kerakyatan, dan pembangunan fondasi ketatanegaraan.
Sementara Gibran merupakan tokoh politik dari generasi berbeda, yang perjalanan serta pengabdiannya kepada bangsa harus dipahami berdasarkan konteks zamannya sendiri.
“Menghormati nama besar Bung Hatta berarti memahami perjalanan perjuangannya secara utuh, termasuk alasan dan keadaan yang melatarbelakangi pengunduran dirinya pada 1956,” ujar Ulul.
“Bung Hatta tidak menjadi besar semata-mata karena mengundurkan diri. Kebesaran sejarahnya dibentuk oleh perjalanan panjang perjuangan, pemikiran, integritas, dan pengabdiannya kepada Republik Indonesia,” lanjutnya.
Ulul juga berpandangan bahwa keputusan Gibran harus dihormati sebagai bagian dari dinamika politik dan ketatanegaraan, dengan tetap memperhatikan pentingnya kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas lembaga negara.
“Kita tidak perlu merendahkan Gibran untuk menghormati Bung Hatta. Sebaliknya, kita juga tidak perlu menyamakan Gibran dengan Bung Hatta untuk menghargai keputusan pengunduran dirinya,” tegasnya.
Pesan untuk Generasi Muda
Sebagai alumni muda Universitas Bung Hatta Angkatan 2013, Ulul ingin mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak menyederhanakan sejarah hanya berdasarkan persamaan jabatan dan tindakan.
“Sejarah harus dibaca berdasarkan fakta, alasan, proses, dan keadaan yang melatarbelakangi setiap keputusan. Sama-sama mundur bukan berarti sama persoalannya. Sama-sama pernah menjadi Wakil Presiden bukan berarti sama latar belakang sejarah pengunduran dirinya,” ujarnya.
“Jangan kaburkan sejarah Bung Hatta hanya karena terdapat persamaan pada tindakan mengundurkan diri. Pahami perbedaannya, hormati keputusannya, dan tempatkan setiap peristiwa secara objektif sesuai fakta serta konteks zamannya,” pungkas Ulul. (Ugy)
