JAKARTA, Mediakarya – Direktur Program Pusat Kajian Strategis Daksinapati UI, Agus Wahid, menegaskan posisi Wakil Presiden (Wapres) bukanlah “ban serep” dan bukan pula sekadar “asesoris” pemerintahan.
Menurut Agus, posisi Wapres menurut konstitusi, Pasal 8 Ayat 1 UUD 1945, cukup strategis, terutama jika Presiden berhalangan tetap atau mengundurkan diri. Maka, sejalan dengan kursi Wapres RI yang kosong per 12 November kemarin, kekosongan itu harus segera diisi sesuai Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945.
“Persoalannya, sekali lagi karena makna strategis posisi Wapres, tak boleh sembarang diisi,” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya, Sabtu (14/11/2026).
Agus menilai, keberhentian diri Gibran merupakan puncak ekspektasi rakyat. Sejak Gibran tampil dalam pangkuan kekuasaan hingga jelang menyatakan berhenti, sebagian besar rakyat selalu dibayang-bayangi bagaimana jika Presiden tak bisa menjalankan tugasnya atau berhalangan tetap.
“Data bicara, selama dua tahun berlalu, itulah kegundahan nasional yang terus menyelimuti. Semakin gundah sejalan dengan sinyalemen gerakan terencana untuk mengakhiri masa bhakti Presiden yang ‘dijatah’ hanya dua tahun,”*kata Agus.
Menurut Agus, kegundahan itu tak pernah sirna karena persoalan kapasitas. Jawabannya jelas, ketidakmampuan bahkan level yang jauh di bawah standar seorang Gibran.
“Menjadi sorotan lebih jauh dengan praktik manipulasi persyaratan menuju posisi wapres. Bahkan, proses sebelumnya, rekayasa hukum untuk mentolelir batas usia yang belum sampai 40 tahun. Label ‘anak haram konstitusi’ selalu membayangi entitas bangsa ini. Tak pernah terlupakan,” ujarnya.
Agus menyebut ada blessing in disguise di balik catatan sejarah pertama kali di Indonesia ini: Wapres berhenti gegara problem kapasitas, di samping pidana yang terus membayangi akibat praktik manipulatifnya dalam kaitan Pilpres 2024 atau problem hukum lainnya.
Indonesia Sedang Tidak Baik-baik Saja
Agus menekankan, negeri sebesar, sekaya dan sestrategis geopolitiknya ini memerlukan sosok pendamping Presiden yang relatif satu level kapasitas berpikirnya, reputasi empiriknya, dan kematangan mentalnya.
Kapasitas Wapres saat ini, kata Agus, juga menjadi sangat urgen karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dari sisi ekonomi, sedang berproses menuju recovery meski masih jauh dari kata ideal. Justru semasa proses recovery ini, Indonesia memerlukan mitra Presiden yang menunjukkan soliditasnya.
“Soliditas itu berpengaruh konstruktif bagi pandangan investor manca negara, ataupun investor domestik. Trust itu lahir karena chemistry psikologis dua anak bangsa: Presiden dan Wapres. Keakuran obyektif dua manusia menjadi etalase bahkan barometer penting bagi elemen dalam negeri dan masyarakat internasional,” ujar Agus.
Sementara dari sisi penegakan hukum, negeri ini sedang dalam problem serius. Terungkapnya kasus penyadapan terhadap sejumlah elit, termasuk Presiden, mengantarkan Wapres sebagai mitra utama Presiden dalam berpikir dan merumuskan kebijakan yang tepat dalam menopang langkah yang diambil Kapolri.
“Wapres harus ‘senyawa’ dengan Presiden menghadapi suasana genting yang telah didesain oleh gerombolan kekuatan penyadap itu. Inilah makna satu paket Presiden-Wakil Presiden. Bukan sekadar memenuhi prosedural pemilihan presiden (pilpres). Tapi, kesatupaketan itu menjadi ‘kesatuan nyawa’ dalam menghadapi tugas-tugas kenegaraan,” kata Agus.
Musuh dalam Selimut Harus Diakhiri
Agus juga menyinggung gonjang-ganjing politik yang terus dibangun oleh barisan kekuatan lama. Secara telanjang sulit dipungkiri, kata Agus, “Solo” masih terus mengganggu Indonesia yang lagi berbenah.
“Maka, situasi ini memerlukan kesatuan sikap dan tekad politik antara Presiden dan Wapres guna menciptakan gugus politik nasional yang teduh. Sungguh sangat dipertanyakan sikap kebernegaraannya ketika wapres menjadi bagian dari magnet kekuatan eksternal,” ujar Agus.
“Musuh dalam selimut harus diakhiri. Karena itu, menjadi karunia tersendiri ketika akhirnya Gibran menyatakan berhenti. Implikasi integralnya adalah kekuatan luar tak punya cantolan dalam internal kekuasaan,” lanjutnya.
Meski elemen “Solo” masih berkeliaran di berbagai lini strategis nasional dan menjadi faktor pengganggu, hilangnya cantolan utama (posisi wapres) sangat besar pengaruhnya. Data di lapangan menunjukkan, sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) banyak yang mengundurkan diri.
Lebih dari itu, kata Agus, tiadanya Gibran dalam panggung kekuasaan berkorelasi kuat bagi kekuatan oligarki. Dengan karakternya selaku pebisnis, mereka tak akan loyal lagi kepada kekuatan Solo.
“Dalam bahasa ekonomi, tak menguntungkan lagi. Bahkan, menjadi faktor merugikan. Mana ada jagoan bisnis loyal terhadap mitra atau jagoan yang berpotensi rugi seterusnya,” ujar Agus.
Kriteria Wapres Pengganti
Berangkat dari paparan itu, Agus merumuskan kriteria Wapres yang dibutuhkan: secara nurani dan karakter yang terbentuk memang berintegritas, karakternya terjauh dari potensi “menggunting dalam lipatan”.
Sang Wapres juga harus tercatat kemampuannya, secara keilmuan dan empirik. Urgensinya bukan sekadar mitra Presiden, tapi ikut memberikan kerangka solusi atas sejuta persoalan yang menghang. Diskusinya nyambung, bukan sekadar menjadi pendengar.
“Lebih dari itu, kemampuan itu juga berdimensi dignitas bagi citra bangsa dan negara. Ketika ia ditugaskan Presiden untuk mewakilinya di forum-forum internasional, maka kapasitas itu berkorelasi langsung: masyarakat internasional tidak memandang rendah atas keberadaan anak bangsa yang terepresentasi oleh Wapres,” kata Agus.
Sang Wapres juga tipologi orang yang tak suka konflik, mampu menahan diri, tutur kata dijaga, untuk menciptakan kondisi politik yang adem.
Dan terakhir, sang Wapres juga tercatat mumpuni secara teknis dan empirik untuk urusan pemerintahan. Hal ini mengantarkan latar belakang keilmuan “ahli tata negara” menjadi penting, agar manajemen pemerintahan on the track
“Dengan posisinya sebagai Wapres, ia akan mendiskusikan hal-hal teknis yang selama ini sudah keluar dari panduan ketatanegaraan. Seperti persoalan rangkap jabatan, sang wapres pengganti bisa berdiskusi dengan Presiden tentang aturan yang benar dan taat hukum,” ujar Agus.
Kini muncul pertanyaan yang ditunggu-tunggu: siapa yang tepat sebagai Wapres pengganti? Agus menyebut sejumlah nama yang beredar bisa direview: Khofifah Indar Parawansa, Pramono Anung, Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani, bahkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Puan Maharani, Bahlil dan Zulkifli Hasan (Zulhas).
Jika mengacu UU MD3 DPR, DPD, MPR No. 13 Tahun 2019, kata Agus, maka nama-nama yang berpotensi masuk kriteria cawapres itu Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, Bahlil, Zulhas dan AHY. Mereka dari unsur partai pengusung dalam Pilpres 2024.
Namun, baru-baru ini Kabakom Syahganda Nainggolan menyampaikan, Presiden lebih memerlukan kandidat sipil. Praktis AHY gugur, kata Agus.
“Bagaimana dengan Bahlil? Sulit diharapkan. Landasannya, terlalu politicking. Potensi ‘menggunting lipatan’ sangat besar. Meski beda gaya dan relatif lebih halus, hal itu menampak pada Zulhas. Diam tapi menusuk. Hal ini tentu berbahaya bagi posisi Prabowo,” ujar Agus.
“Maka, opsinya pada Dasco dan Ahmad Muzani. Dua nama ini jelaslah sangat dikenal Prabowo: tak diragukan loyalitasnya. Persoalannya, Prabowo tidak hanya butuh unsur loyalitas. Tapi, bagaimana dengan kompetensi dan catatan empirik ketatanegaraannya? Keduanya, tak ada rekam jejak itu,” lanjutnya.
Yusril Paling Tepat
Di sanalah, kata Agus, sebagian elemen masyarakat menatap sosok Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., http://M.Sc., Ph.D, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini.
“Dari beberapa kriteria yang terpapar, nama Yusril – demikian panggilan akrabnya – yang paling tepat untuk wapres RI pengganti Gibran. Dan perlu dipertimbangkan pula, secara personal, Yusril – sebagai professional lawyer – cukup berjasa atas perjalanan Prabowo menjadi RI-1 dalam pilpres 2024 lalu,” ujar Agus.
Sebagai suara publik, selayaknya menjadi pertimbangan Presiden Prabowo. Semata-mata untuk Indonesia yang jauh lebih baik, jauh dari intrik-intrik politicking dan kembali adem, tertata kembali manajemen pemerintahan yang on the track.
“Selanjutnya, siap back up penuh menghadapi kekuatan mafioso hukum dan para bandit ekonomi yang jelas-jelas berhadapan dengan konstruksi hukum. YIM insya Allah tetap piawai dan solutif,” tutup Agus. (Adt)
