JAKARTA, Mediakarya – Pasca terbongkarnya kasus penyadapan ilegal yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) cs, dan pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden, jagad maya diramaikan dengan narasi yang dinilai tidak produktif.
Kubu Jokowi – Gibran maupun pendukung Prabowo beserta koalisinya diduga saling perang opini di media sosial. Sejumlah kalangan menilai jika hal itu terus dibiarkan, dikhawatirkan dapat mengancam disintegrasi bangsa.
Menanggapi perang opini yang dilakukan oleh kedua kubu tersebut, Ketua Umum Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Jonly Nahampun meminta Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) agar berperan aktif dalam menjaga stabilisasi medsos, dan memantau jaringan seluler.
Jonly menilai situasi politik saat ini sudah sangat tidak normal. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang diskusi sehat, kini berubah menjadi medan adu domba, fitnah, dan propaganda antar kubu.
“Kita jangan phobia dengan keadaan kayak begini, tapi kita harus antisipasi mengingat situasi politik saat ini yang terjadi, situasinya sangat tidak normal sama sekali, saling beradu di medsos,” ujar Jonly saat diminta tanggapannya oleh Mediakarya, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, perang opini itu tidak lagi sekadar perbedaan pendapat. Narasi yang dibangun sudah mengarah pada pembelahan, saling serang personal, hingga upaya menjatuhkan legitimasi satu sama lain.
Jika dibiarkan, kata Jonly, perang opini ini bukan hanya merusak ruang digital, tapi bisa merembet ke dunia nyata dan mengancam persatuan bangsa.
“Jika perang di medsos ini terus dibiarkan, yang terjadi bukan lagi adu gagasan, tapi adu kebencian. Ini bahaya. Bisa mengancam disintegrasi bangsa,” tegasnya.
Terkait riuhnya narasi yang dinilai sudah tidak produktif tersebut, Jonly mempertanyakan peran Komdigi. Menurutnya, Komdigi seharunya memiliki peran yang sangat strategis, yakni stabilisasi penggunaan medsos.
Namun, selama ini Komdigi dinilai belum pernah memberikan punishment secara hukum kepada pengguna medsos yang menyebarkan narasi provokatif, hoaks, dan adu domba.
“Terkait dengan riuhnya narasi yang dinilai sudah tidak produktif tersebut, Komdigi ini punya peran yang strategis apa? Stabilisasi penggunaan medsos itu. Cuman, Komdigi belum pernah memberikan punishment-punishment secara hukum kepada pengguna medsos,” ujarnya.
Ia menilai, tanpa penindakan yang tegas dan terukur, para buzzer dan akun provokator akan semakin berani. Mereka merasa kebal hukum karena tidak pernah ada konsekuensi nyata.
“Jika tidak ada punishment, ya mereka akan terus-terusan. Medsos akan jadi liar, tidak terkendali. Komdigi tidak bisa hanya jadi penonton,” tegasnya.
Komdigi Harus Memiliki Komitmen Jelas, Terukur,Terarah
Untuk menjaga stabilitas, Jonly mendesak Komdigi harus memiliki komitmen yang jelas, terukur, dan terarah. Bukan sekadar imbauan moral, tapi langkah konkret yang bisa dirasakan publik.
“Nah, untuk menjaga stabilitas ini, Komdigi harus punya komitmen yang jelas, terukur, dan terarah. Pentingnya pembahasan-pembahasan secara berkala dengan aparat penegak hukum,” ujarnya.
Menurutnya, Komdigi tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada pembahasan berkala dengan aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk memetakan akun-akun provokator, jaringan buzzer, hingga sumber pendanaan perang opini.
“Harus ada rapat berkala. Jangan menunggu viral dulu baru bertindak. Komdigi harus proaktif memantau, mendeteksi dini, dan menindak sebelum narasi liar itu membesar dan memecah belah bangsa,” ulasnya.
Pantau Jaringan Seluler dan Akun Provokator
Selain medsos, Jonly juga meminta Komdigi aktif memantau jaringan seluler. Menurutnya, banyak koordinasi perang opini dilakukan melalui grup-grup tertutup, pesan berantai, hingga jaringan seluler yang sulit dilacak publik.
“Komdigi harus berperan aktif dalam menjaga stabilisasi medsos, dan memantau jaringan seluler,” pintanya.
Ia menegaskan, pemantauan bukan berarti membungkam kritik. Pemantauan dilakukan untuk membedakan mana kritik yang sehat dan membangun, mana narasi adu domba yang bertujuan memecah belah.
“Kritik itu boleh, bahkan harus. Yang tidak boleh itu adalah narasi yang memprovokasi, mengadu domba, dan mengancam persatuan. Itu yang harus ditindak,” tandasnya.
Lebiih lanjut, ia memberikan peringatan keras kepada kedua kubu, baik kubu Jokowi – Gibran maupun kubu Prabowo beserta koalisinya.
Ia pun meminta kedua kubu menghentikan perang opini yang tidak produktif dan kembali mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
“Negara ini lebih besar dari kubu manapun. Jangan korbankan persatuan bangsa hanya demi kepentingan politik sesaat. Kalau elitnya saja perang di medsos, bagaimana rakyat di bawah bisa tenang?” tutupnya. (Edar)











