JAKARTA, Mediakarya – Analis politik Institute for Public Policy Strategic (IPPS) Nurul Julyana mempertanyakan Kejaksaan Agung yang hingga saat ini belum juga mengeksekusi Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silvester Matutina, yang telah divonis satu setengah tahun penjara atas penghinaan terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Padahal, kata Nurul, putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan seharusnya sudah lama dieksekusi. “Ini pertanyaan paling sederhana tapi paling sulit dijawab Kejagung: kenapa Silvester Matutina belum juga dieksekusi? Vonisnya sudah inkrah, 1,5 tahun penjara, tapi sampai hari ini terpidana masih berkeliaran bebas,” ujar Nurul Julyana kepada Mediakarya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Nurul, kasus ini bukan kasus yang rumit secara hukum. Tidak ada lagi perdebatan soal bersalah atau tidak. Pengadilan sudah memutuskan, Mahkamah Agung sudah menguatkan. Yang tersisa hanyalah kewajiban jaksa sebagai eksekutor untuk melaksanakan putusan itu.
“Kalau putusan sudah inkrah, tidak ada lagi alasan hukum untuk menunda. Yang ada hanya dua kemungkinan: jaksa tidak mampu menemukan terpidana, atau jaksa tidak mau mengeksekusi. Dua-duanya memalukan bagi institusi sebesar Kejaksaan Agung,” tegas Nurul.
Nurul menyoroti fakta bahwa Silvester justru muncul di ruang publik, bahkan dalam acara yang dihadiri pejabat negara. “Bagaimana mungkin Kejagung berdalih tidak tahu keberadaannya, sementara yang bersangkutan bisa nongol di acara peresmian restoran anaknya, terekam kamera, duduk tenang, bahkan berbagi panggung dengan pejabat? Ini yang membuat publik bertanya-tanya,” kata Nurul.
Menurutnya, kemunculan itu membuktikan bahwa dalih tidak ditemukan sudah tidak bisa lagi diterima akal sehat. “Kalau masyarakat biasa bisa melihat videonya beredar, masa jaksa eksekutor tidak bisa? Ini bukan soal tidak bisa, ini soal tidak ada kemauan politik untuk mengeksekusi,” ujar Nurul.
Kejagung Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas
Nurul menilai, kasus Silvester telah menjadi ujian integritas Kejaksaan Agung di mata publik. Jika rakyat kecil yang melakukan pelanggaran ringan bisa langsung ditangkap dan dieksekusi, mengapa terpidana yang dekat dengan lingkaran kekuasaan justru dibiarkan bebas?
“Publik akan menilai: hukum di negeri ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kasus Silvester ini menjadi simbolnya. Satu orang terpidana saja tidak bisa dieksekusi, bagaimana publik bisa percaya Kejagung berani menangani kasus korupsi besar?” tanya Nurul.
Nurul juga menyinggung spekulasi yang berkembang di masyarakat, bahwa lambannya eksekusi terhadap Silvester tidak lepas dari posisinya sebagai Ketua Umum Solmet yang dikenal sebagai relawan loyalis mantan Presiden Joko Widodo.
“Spekulasi itu muncul karena polanya terlihat. Publik bertanya, apakah karena dia relawan Jokowi maka Kejagung dibuat tak berdaya? Kejagung harus menjawab spekulasi ini dengan tindakan, bukan dengan diam,” kata Nurul.
Menurutnya, diamnya Kejagung justru memperkuat dugaan adanya perlakuan istimewa. “Semakin lama Kejagung diam, semakin kuat dugaan publik bahwa ada kekuatan yang melindungi Silvester. Ini berbahaya, karena yang rusak bukan hanya nama Silvester, tapi nama Kejaksaan Agung itu sendiri,” ujar Nurul.
Atas nama IPPS, Nurul menyampaikan tiga desakan kepada Kejaksaan Agung. Pertama, segera eksekusi putusan yang sudah inkrah terhadap Silvester Matutina tanpa menunggu lagi.
Kedua, buka ke publik apa sebenarnya kendala eksekusi selama ini, agar tidak ada lagi spekulasi liar.
Ketiga, tetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) jika memang yang bersangkutan disebut tidak ditemukan, dan usut pihak-pihak yang diduga melindungi terpidana.
“Kejagung harus segera bertindak. Jangan sampai kasus ini menjadi preseden buruk bahwa putusan pengadilan bisa diabaikan begitu saja jika terpidananya punya kedekatan politik,” tegas Nurul Julyana.
“Hukum tidak boleh kalah oleh relawan. Hukum tidak boleh kalah oleh kedekatan politik. Jika Kejagung masih bungkam, maka publik berhak bertanya: Kejagung ini penegak hukum atau penjaga kepentingan kelompok?” pungkas Nurul. (Edr)











