Dekonstruksi Ekonomi Indonesia

- Editor

Senin, 16 November 2026 - 14:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

CEO Nusantara Centre, Prof. Yudhie Haryono (Foto: Ist)

CEO Nusantara Centre, Prof. Yudhie Haryono (Foto: Ist)

Oleh: Prof. Yudhie Haryono  (CEO Nusantara Centre)

Qui si convien lasciare ogni sospetto, demikian pekik Marx (1859) saat mendeklarasikan ekonomi alternatif. Kami, menulis ini sebagai pengantar Konggres 200 ekonom heterodoks yang akan berlangsung pada Senin/23 Nopember 2026 di TIM. Tentu ini momentum bersejarah. Sebab, kita sedang membongkar bangunan kebohong ekonom dan ekonomi Indonesia selama ini supaya ketahuan fondasi, niat dan hasil busuknya.

Dekonstruksi ini kita mulai dari mitosnya. Selama ini, yang diajarkan di kampus-kampus Indonesia selama 60 tahun adalah adanya tiga mitos yang tidak tak terbantahkan. Pertama, mitos bahwa pertumbuhan sama dengan kemakmuran. Tentu itu bohong, sebab saat PDB naik, yang terjadi rakyat banyak tetap miskin. Karena yang tumbuh itu konglomerasi dan oligarki bukan kesejahteraan umum. Kita bisa cek dengan mudah lewat pertanyaan: “siapa yang tumbuh, di mana tumbuhnya serta siapa yang menikmatinya.”

Kedua, mitos bahwa pasar itu netral dan bebas. Tentu saja ini bohong, sebab pasar itu diatur oleh yang kuat. Contoh: AS bisa tetapkan tarif seenaknya, IMF bisa dikte APBN kita lewat utang. Karena itu pasar tidak pernah bebas; tidak pernah netral; dan tidak aman bagi si lemah. Ia seperti hutan lebat sehingga yang bebas itu yang punya modal, yang kuat dan terbiasa serakah.

Ketiga, mitos bahwa utang sama dengan pembangunan. Tentu saja ini kebohongan besar sebab utang (luar negeri) itu adalah invasi, intervensi, infiltrasi, interferensi, indoktrinasi, intimidasi, inflasi, instabiliti dan impoverishment. Karena utang najislah kita dijebak harus bayar bunga Rp 650 triliun/tahun, sehingga pendidikan, pangan dan kesehatan dikorbankan.

Dekonstruksi kedua dengan membongkar arsitekturnya. Kita yakin bahwa struktur ekonomi Indonesia sekarang masih kolonial, baik agensi maupun kelembagaanya dan bahkan kurikulumnya. Kini kita lihat cuma ganti baju saja. Semua masih kolonial, neokolonial dan liberalis, neoliberalis. Tidak kurang. Tidak lebih.

Apa buktinya? Hulu ekonomi kita masih dikuasai asing-aseng-asong: tambang, migas, perkebunan, perbankan. Ekonomi tengahnya dikuasai konglomerat: para oligarki yang dekat kekuasaan. Sedang hilirnya tidak sepenuhnya dikuasai rakyat karena mereka disuruh bersaing tanpa hukum yang adil: UMKM dan Koperasi disuruh melawan kartel dan raksasa global tanpa perlindungan negara yang maksimal. Rakyat kalah modal, model dan modul. Kalah segala hal.

Baca Juga:  Waspada Perang di Kawasan indoPasific

Hasilnya warisan ekonomi 11-K:
kemiskinan, ketimpangan, kebodohan, kesenjangan, kesakitan, kesempitan, kekacauan, keterbelahan, ketersesatan, kekalahan, dan kepasrahan. Hari demi hari rakyat terkena penyakit “penyempitan pembuluh dompet.”

Struktur ini dipertahankan lewat 3 lembaga pengepung istana: Bank Indonesia-Bappenas-Kemenkeu. Kelembagaan inilah yang menjaga agar kebijakan tetap pro pasar bebas: jaga inflasi, jaga kurs mengambang, jaga rating, tapi tidak jaga ekonomi rakyat (terutama yang miskin, cacat dan lemah).

Dekonstruksi yang ketiga lewat aktornya. Kita bongkar siapa yang untung dan siapa yang buntung. Kita mulai dengan pertanyaan kunci ekonomi: Siapa menguasai sumber daya? Siapa menentukan arah ekopolnya? Ini penyelidikan epistemik.

Tentu saja, yang untung dari utang adalah pemegang SBN/SRBI, bank, dan fund manager global. Yang buntung ya rakyat jelata karena rupiah terdepresiasi terus menerus. Yang untung dari liberalisasi adalah korporasi multinasional, importir. Yang buntung ya petani, buruh, nelayan, UMKM, karena harga pangan, energi, pendidikan dan kesehatan diserahkan ke pasar

Jadi, gerak dekonstruksi ini sesungguhnya membalik logika: dari “ekonomi untuk pertumbuhan dan konglomerasi” menjadi “ekonomi untuk semua manusia Indonesia.” Tanpa dekonstruksi, kita akan tersesat di jalan terlaknat karena terus miskin, senjang, timpang dan dijajah plus terlaknat sepanjang hayat.

Dus, dekonstruksi ini menghabisi panca problema Indonesia: 1)Ketertindasan; 2)Kebodohan; 3)Kemiskinan; 4)Ketimpangan, dan 5)Kehinaan. Tentu dengan rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Bagi ekonom dekonstruksionis, mari berbuat terbaik; berdoa terkhusuk; berusaha terindah serta berkarya terhebat versi masing-masing kita sebelum hilang tiada. Menjadi semesta.

Sebab, aku adalah air. Kamu adalah air. Kita semua adalah air. Namun, kita dalam wadah yang berbeda. Hingga, suatu saat kita akan menguap bersama-sama menuju ketakberhinggaan. Menjadi semesta. Yang tersisa dan diwariskan hanya ilmu dan kontribusi untuk negeri. Ogni vilta convien che qui sia morta. **

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Menakar Ulang Hak Pensiun Wapres: Menyelaraskan Aturan Lama dengan Rasa Keadilan
Timang-Timang Pengganti Gibran
Menjaga Marwah Independensi: Ketika Karya Jurnalistik Berhadapan dengan Meja Hijau
Penyadapan Internal Polri: Ketika Infrastruktur Negara Berubah Menjadi Instrumen Pengawasan Kekuasaan
Persimpangan Jalan di Ujung Kasasi: Menakar Jalur Panjang Senayan vs Opsi Mundur
Menguji Nyali Reformasi Polri di Pusaran Skandal Penyadapan LIMS
Menghitung Hari di Senayan: Putusan MA, Amunisi Konstitusional, dan Kalkulasi Politik Pemakzulan Gibran
Panggung Megah di “Negeri Raja-Raja”: Menakar Paradoks Penyadapan dan Sumpah Setia Bahlil

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 14:21 WIB

Dekonstruksi Ekonomi Indonesia

Senin, 16 November 2026 - 05:09 WIB

Menakar Ulang Hak Pensiun Wapres: Menyelaraskan Aturan Lama dengan Rasa Keadilan

Minggu, 15 November 2026 - 18:30 WIB

Timang-Timang Pengganti Gibran

Minggu, 15 November 2026 - 07:09 WIB

Menjaga Marwah Independensi: Ketika Karya Jurnalistik Berhadapan dengan Meja Hijau

Kamis, 12 November 2026 - 23:11 WIB

Penyadapan Internal Polri: Ketika Infrastruktur Negara Berubah Menjadi Instrumen Pengawasan Kekuasaan

Berita Terbaru

CEO Nusantara Centre, Prof. Yudhie Haryono (Foto: Ist)

Opini

Dekonstruksi Ekonomi Indonesia

Senin, 16 Nov 2026 - 14:21 WIB