JAKARTA, Mediakarya – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) menilai terungkapnya kasus jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Probolinggo Puput Triana Sari dan anggota DPR RI dari Partai NasDem Hasan Aminuddin, melalui operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan suatu yang aneh. Sebab, tradisi tersebut kerap dilakukan oleh kepala daerah lain.
Oleh karenaya LAMI mendesak KPK agar dapat mengungkap kasus jual beli jabatan di daerah lain yang tersebar di Indonesia. Mengingat praktik kotor itu sudaah menjadi tradisi dalam proses rotasi dan mutasi jabatan di setiap daerah.
“LAMI sudah mengantongi bukti dan praktik kotor yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah di Indonesia. Jadi, kasus OTT bupati Probolinggo bagi kami bukan satu yang aneh. Kebetulan saja pasangan suami istri itu lagi apes dan adanya pihak lain yang menginginkan kasus jual beli jabatan itu terungkap,” beber Ketua Umum LAMI Jonly Nahampun kepada Mediakarya.id, Selasa (31/8/2021).
Menurut Jonly, kasus jual beli jabatan yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah berfariasi tergantung posisi dan golongannya. Bahkan kata Jonly, proses rotasi dan mutasi jabatan itu mengabaikan kepatutan dan aturan yang berlaku.
“Bayangkan saja ada juga seorang kepala dinas yang berani merogoh kocek ratusan juta rupiah demi mendapatkan posisi basah. Seperti Kadis PUPR, Kadisdik, dan beberapa posisi dinas yang memiliki anggaran yang fantastis,” ungkapnya.
Dia juga menilai salah satu pemicu dari adanya praktik jual beli jabatan itu karana biaya politik yang tinggi. Sehingga kepala daerah berfikir bagaimana mengembalikan dana yang dikeluarkan dari proses pencalonan hingga pelantikan jabatan.
