JAKARTA, Mediakarya – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, kembali menyoroti belum dieksekusinya terpidana kasus pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Silfester Matutina.
Sorotan itu mencuat setelah beredar video Silfester menghadiri peresmian kafe anaknya di Bandung beberapa hari lalu. Sosok yang sudah tujuh tahun divonis bersalah dan seharusnya menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan penjara itu justru tampil terbuka di depan publik.
“Loh selama ini ke mana? Kejaksaan gitu ya,” ujar Mahfud seperti dikutip dari kanal YouTube Tersterang, Rabu (18/1/2026).
Mahfud mengaku sudah menanyakan langsung ke internal Kejaksaan mengapa Silfester tidak kunjung ditangkap. Jawaban yang ia dapat justru mengarah ke atas.
“Nah kalau saya sih Mas politis nih ya. Punya dugaan. Itu kan gini saya tanya ke dalam. Itu kenapa kok tidak ditangkap itu ke direktorat lah. Tanya ke atas Pak. Artinya itu kunci di atas,” kata Mahfud.
Dari situlah, Mahfud membangun dugaan adanya titipan politik di balik mandeknya eksekusi tersebut. Ia menduga, perkara Silfester dititipkan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin sejak awal pengangkatannya.
“Oh kalau begitu mungkin ya ketika Pak Jaksa Agung ini mungkin ya kan mungkin boleh ketika Agung itu Pak Burhanudin diangkat jadi jaksa agung mungkin ini dititipkan tolonglah ini kan perkara kecil kan memang perkara khusus gitu ya,” ujar Mahfud.
“Bilang siap gitu kan iya lalu diangkat jadi jaksa agung sehingga meskipun dia tahu enggak pernah mengeluarkan instruksi apa pun hal yang sekecil ini tapi akibatnya besar bagi penegakan hukum,” lanjutnya.
Menurut Mahfud, perkara Silfester memang secara bobot pidana terbilang kecil. Namun dampaknya bagi penegakan hukum sangat besar. Sebab satu orang yang tidak dieksekusi bisa meruntuhkan kepercayaan publik terhadap seluruh sistem hukum.
“Nah oleh sebab itu kalau sekarang mau tertib masa enggak bisa. Nah oleh sebab itu Kejaksaan Agung masa dia melihat seperti ini dunia sudah mau berubah jangan main-main gitu. Gelombang sedang bergerak untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik,” tegas Mahfud.
Mahfud juga menyoroti lamanya ST Burhanuddin menjabat sebagai Jaksa Agung. Sudah tujuh tahun, Burhanuddin menjadi salah satu pejabat penting yang paling lama bertahan.
“Salah satu pejabat penting yang terlama. Saya kira kejaksaan Pak. Jaksa Agung. Iya. Sudah tujuh tahun Pak,” ujar Mahfud.
Ia bahkan menduga, lamanya jabatan itu berkaitan dengan banyaknya titipan yang melekat pada institusi tersebut.
“Ya itu hmm. Mungkin dia banyak titipan. Yang kalau ini diganti ini banyak yang merotol nih. Ini membahayakan kekuatan-kekuatan tertentu dan sekarang kekuatan tertentu itu backing-nya bohirnya kan sudah jatuh itu,” kata Mahfud.
Mahfud menyebut, kekuatan yang selama ini menjadi backing bagi sejumlah persoalan hukum kini sudah mulai runtuh. Karena itu, menurutnya, inilah momentum bagi Kejaksaan Agung untuk bergerak dan menertibkan penegakan hukum tanpa lagi bermain-main dengan titipan.
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga menyinggung soal mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tengah menghadapi sidang etik terkait dugaan penyadapan ilegal. Ia mengusulkan agar Listyo diperlakukan sama seperti tersangka lainnya saat menghadapi proses hukum.
“Saya kira rakyat kangen kepada Pak Listyo yang sangat baik hati,” ujar Mahfud dengan nada satir.
“Saya ingin lihat wajah dia ketika dia diborgol, lalu berjalan menuju peradilan etik. Saya kira rakyat kangen pada Pak Listyo yang dulu setiap pagi tengah malam pun muncul, monggo senyum di depan publik kayak dulu,” lanjutnya.
Menurut Mahfud, soal itu bukan semata soal kerinduan publik, melainkan soal fairness. Orang lain yang diperiksa diborgol dan memakai rompi, maka perlakuan yang sama seharusnya berlaku untuk semua, tanpa pandang jabatan.
“Ini kritik Bapak ke polisi ya? Saya tidak ngritik, usul, karena yang lalu-lalu juga begitu,” pungkas Mahfud.
Bagi Mahfud, kasus Silfester Matutina kini bukan lagi sekadar soal satu orang yang belum menjalani hukuman. Ini sudah menjadi ujian: apakah Kejaksaan Agung berani memutus rantai titipan, atau justru terus membiarkan hukum dipermainkan oleh kekuatan di atas hukum itu sendiri. (Ugy)











