JAKARTA, Mediakarya – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Politik Komute Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) hasil Kongres Lombok, Ressa Nugraha menegaskan, bahwa pelantikan KNPI oleh Haris Pratama yang notabene tidak memiliki SK dari Kementerian Hukum dan HAM tidak sah.
Hal tersebut menyusul dengan adnya pelantikan Ridwansyah Yusf sebagai Ketua DPD Jawa Barat yang dilakukan oleh Haris Pratama yang juga dihadiri oleh gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Ressa mengatakan, di tengah upaya penyatuan organisasi pemuda yang dilakukan oleh Ketua Umum Raden Adreas Nandiwardhana, masih saja ada kelompok yang diduga tidak senang bila organisasi kepemudiaan itu menyatu dengan baik.
Padahal, Musda yang dilaksanakan di Garut dibuka Wakil Ketua KNPI kubu Andreas. Hal ini dinilai sangat menciderai upaya penyatuan organisasi kepemudaan.
Ressa menilai, hadirnya gubernur Jawa Barat di arena pelantikan tersebut justru kian memperuncing persoalan yang tengah dihadapi oleh organisasi kepemudaan.
“Kami tegaskan bahwa pelantikan DPD KNPI Jawa Barat tidak sah. Dan saya ingatkan bahwa saudara Haris Pratama telah melampaui batas dalam organisasi. Di mana Haris sudah tidak memiliki SK akan tetapi melantik ketua DPD yang dibuka oleh Wakil Ketua Umum kubu Andreas Nandiwardhana,” tegas Ressa dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/12/2021).
Ressa menyatakan, bahwa pihaknya selama ini tetap konsisten dalam menyatukan organisasi kepemudaan di Indonesia. Namun demikian kata Ressa, bila manuver Haris Pratama terus dilakukan maka KNPI Andreas segera bersikap.
“KNPI sebagai wadah kepemudaan dalam mengawal NKRI. Semangat Ketum Andreas dalam menyerukan penyatuan organisasi pemuda terus diupayakan. Akan tetapi bila ada kelompok yang berupaya terus menghambat langkah penyatuan itu, maka kami siap menabuh genderang perang untuk melawannya,” pungkasnya. (mam)
