BBWM Kilang LPG Milik Warga Bekasi Dibiarkan Bocor Selama 20 Tahun

Oleh: Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

Kelahiran cacat 2002-2005

Tanggal 30 Desember 2002 adalah mimpi yang salah arah. Perda No. 6/2002 melahirkan PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM). Visinya mulia yakni untuk kelola gas Tambun untuk kemakmuran rakyat Bekasi. Tapi kelahirannya sudah bermasalah karena:

• Tidak ada studi kelayakan bisnis migas;
• Tidak ada analisis risiko pasar energi;
• Tidak ada persiapan SDM kompeten;
• Tidak ada sistem pengawasan independen.

Ibarat mendirikan rumah sakit tanpa dokter, tanpa alat medis, tapi langsung menerima pasien.

Dekade buta 2006-2016

Tahun 2006 lahir skema BOT, itu anugerah atau petaka? PT Odira Energy Persada masuk dengan skema Build-Operate-Transfer. Selama 10 tahun, Pemkab Bekasi berlaku seperti tuan tanah yang tidur. Fakta kelam 2006-2016 Pemkab tidak membangun kapasitas internal. Tidak ada transfer knowledge dari Odira ke BBWM. Tidak ada monitoring kinerja kilang selama BOT. Dan tidak ada persiapan takeover sejak tahun ke-8.

Pertanyaan investigatif, “apa isi kontrak BOT tersebut? Adakah klausul merugikan daerah?”

Serah terima buta Agustus 2016

Momen kritis yang diabaikan itu tepatnya Agustus 2016, kilang LPG senilai miliaran rupiah diserahkan. Tapi ini bukan serah terima, ini lebih seperti “lempar batu sembunyi tangan”. Yang tidak dilakukan adalah:

1. Audit teknis, sebab tidak ada verifikasi kondisi aset;
2. Audit keuangan, ternyata tidak ada pemeriksaan nilai wajar;
3. Transfer knowledge, terbukti tidak ada pelatihan operator;
4. SOP handover, sebab tidak ada prosedur standar.

Analisis IAW: ini adalah titik kritis dimana potensi kerugian negara mulai terbuka lebar. Aset mahal diterima tanpa checklist, tanpa verifikasi, tanpa accountability.

Era kehancuran sistemik 2017-2019

BPK membuka kotak pandora, pada Desember 2019 merilis LHP No. 42 yang mengungkap 13 luka kronis 4 kluster kerusakan yakni:

1. Kelompok efisiensi: uang menguap tanpa jejak.

• Temuan 1: biaya umum dan administrasi tidak efisien;
• Temuan 2: belanja pegawai melanggar aturan;
• Temuan 3: pengeluaran tanpa approval berlapis.

Teknik penyidikan untuk hal itu: lacak pola pengeluaran 2017-2019, identifikasi penerima dana dan cocokkan dengan bukti deliverable.

2. Kelompok operasional: kilang tanpa otak.

• Temuan 4: utilisasi rate rendah (aset menganggur);
• Temuan 5: maintenance tidak terdokumentasi;
• Temuan 6: tidak ada sistem monitoring.

Teknik penyidikan paling akurat, audit teknis kilang, wawancara operator dan analisis logbook produksi.

3. Kelompok pengadaan, itu surga korupsi. Temuan 7-10: pengadaan tidak kompetitif, vendor berulang, dokumen tidak lengkap dan pelanggaran Perpres 16/2018.

Teknik penyidikannya:

• Step 1: identifikasi semua vendor 2017-2019;
• Step 2: bandingkan harga dengan pasar;
• Step 3: cek hubungan afiliasi dengan pengurus;
• Step 4: verifikasi kelengkapan dokumen.

4. Kelompok tata kelola seperti temuan 11-13: pengawasan internal lemah, risk management mandul dan tidak ada pemisahan fungsi.

Teknik penyidikannya, wawancara whistleblower internal, audit sistem pengendalian dan cek minutes of meeting dewan pengawas.

Vacum pengawasan 2020 sd sekarang

Misteri 5 tahun sunyi pasca-LHP 2019, terjadi keheningan yang mencurigakan. Ini fakta yang mengkhawatirkan:

1. Tidak ada LHP BPK lanjutan
2. Tidak ada publikasi tindak lanjut
3. Tidak ada transparansi laporan keuangan
4. Tidak ada perubahan governance

Pertanyaan kritisnya, “mengapa setelah BPK membongkar, justru tidak ada perbaikan? Apa ada yang takut ketahuan?”

Ini masukan teknik penyidikan efektif untuk APH

Untuk Penyidik kepolisian, melakukan pendekatan cyber forensic:

1. Analisis email dan chat: cari komunikasi terkait pengadaan;
2. Digital audit trail: lacak approval elektronik;
3. Data recovery: pulihkan dokumen “hilang”.

Pendekatan financial forensic:

1. Bank statement analysis: melacak aliran dana;
2. Vendor profiling: mapping hubungan vendor-pengurus;
3. Asset tracing: lacak aset pribadi pejabat.

Untuk Penyidik Kejaksaan, bisa dengan pendekatan dokumenter berupa:

1. Document chain analysis: untuk urutkan dokumen pengadaan;
2. Signature verification: memverifikasi tanda tangan approval;
3. Comparative price analysis: membandingkan harga dengan pasar.

Pendekatan witness-based:

1. Whistleblower protection: melndungi saksi internal;
2. Expert testimony: menghadirkan ahli migas dan audit;
3. Collaborative witness: berkoordinasi dengan BPK.

Untuk Penyidik KPK bisa melakukan pendekatan systemic corruption:

1. Pattern analysis: mengidentifikasi pola korupsi berulang;
2. Network mapping: petakan jaringan pelaku;
3. Asset forfeiture: sita aset tidak wajar.

15 pintu masuk penyidikan

Bisa dipilih yang paling mudah untuk lebih dahulu dibuktikan oleh Penyidik, yakni:

Pintu 1: pengadaan tanpa lelang, buktinya dokumen kontrak tanpa dokumen lelang, ini menabrak UU Tipikor pasal 3 tentang penyalahgunaan wewenang.

Pintu 2: pembayaran tidak wajar memakai bukti: invoice tanpa barang/jasa sebab menabrak pasal 2 UU Tipikor terkait merugikan keuangan negara.

Pintu 3: dokumen palsu dengan bukti dokumen tender yang dimanipulasi sebab membentur pasal 263 KUHP.

Pintu 4: konflik kepentingan dengan bukti vendor dimiliki keluarga pejabat, ini menabrak pasal 3 UU Tipikor.

Pintu 5: pengeluaran tanpa dasar, dengan bukti: catatan uang keluar tanpa dasar hukum sebab menabrak pasal 3 UU Tipikor.

Blueprint investigasi untuk pntu 6-15

Pintu 6: kontrak BOT dan transfer aset 2016, dengan isu utama kontrak Build-Operate-Transfer (BOT) antara BBWM dan PT Odira Energy Persada (2006–2016) adalah daerah yang paling rawan:

•  Bagaimana biaya pembangunan dihitung?;
• Ada indikasi overvalue?;
• Siapa pihak yang mengendalikan negosiasi?;
• Apakah transfer aset Agustus 2016 dilakukan sesuai valuasi independen?

Potensi isu hukum:

• -Manipulasi valuasi aset;
• Perubahan klausul tanpa persetujuan Pemda
• Conflict of interest pejabat BBWM–Pemkab;
• Perpanjangan terselubung melalui kontrak turunan.

Pintu 7: akar kerugian operasional 2017–2019 sebab LHP BPK 2019 membuka fakta bahwa setelah kilang diserahkan, justru terjadi:

• Rugi usaha berulang;
• Tidak ada efisiensi biaya;
• Rencana bisnis lemah;
• Pengadaan tidak kompetitif.

Ini pintu krusial guna menilai: apakah BBWM memang tidak mampu, atau memang dibuat tidak mampu?

Motif potensialnya:

• Justifikasi outsourcing berkelanjutan;
• Pembentukan vendor “keluarga/persekongkolan”;
• Pembesaran biaya agar laba kecil, sehingga setoran PAD minim membuat ruang manuver politik tetap terjaga.

Pintu 8: pengadaan barang/jasa dimana BPK menemukan pengadaan tidak kompetitif. Ini biasanya “jantung korupsi” BUMD. Indikasi umum:

•  Vendor tetap, tidak pernah berubah;
• Tender hanya formalitas;
• Harga jauh di atas pasar;
• PO/kontrak dibuat setelah barang datang.

Pertanyaan investigatif: siapa penyedia barang/jasa terbesar? Apakah punya hubungan dengan direksi/komisaris? Adakah temuan markup?

Pintu 9: pengawasan internal lemah sebab BBWM tidak punya SPI yang kuat; SOP procurement ketat; risk management memadai dan pemetaan risiko kilang. Biasanya “sengaja dilemahkan” untuk membuka koridor penyimpangan.

Pintu 10: aliran uang ke pihak ketiga, ini bagian kritikal: jasa konsultan; jasa teknis; jasa maintenance; asa security, cleaning service, logistik dan pengadaan sparepart.

Itu harus dilihat secara follow the money. Beberapa BUMD yang bermasalah memiliki pola serupa yakni: vendor penampang yang sebenarnya milik orang dalam.

Pintu 11: nilai ekonomis kilang LPG sebenarnya aset strategis karena lokasinya dekat sumber (Tambun); aset fisik besar dan diversifikasi produk tinggi. Namun kontribusi PAD sangat rendah.

Pertanyaannya: salah kelola atau disengaja? Apakah kapasitas produksi sengaja diturunkan untuk alasan tertentu? Apakah ada off-taker tertentu yang diistimewakan?

Pintu 12: kebijakan direksi dan komisaris sebab perubahan komisaris/direksi beberapa kali justru tidak memperbaiki kondisi. Fokus investigasi: adakah kebijakan “menguntungkan kelompok”? Penempatan direksi apakah profesional? Komisaris menjalankan fungsi pengawasan? Atau jadi stempel?

Pintu ini juga bisa membuka peluang memeriksa jejak politik lokal.

Pintu 13: ketidakwajaran biaya umum dan administrasi, karena BPK menyebut:

• Biaya gaji dan tunjangan tidak wajar;
• Belanja perjalanan dinas tidak sesuai;
• Biaya operasional membengkak.

Biasanya ini pola pencurian halus melalui pos akuntansi, bukan penggelapan aset langsung. Perlu korelasi antara biaya umum dan administrasi; laba bersih serta setoran PAD. Jika biaya naik, PAD turun, kuat dugaan ada potensi manipulasi.

Pintu 14: pola setoran PAD yang “aneh”. Salah satu indikator utama BUMD sehat adalah setoran dividen ke daerah. BBWM nyaris tidak pernah menyumbang PAD signifikan, padahal bergerak di sektor migas. Pertanyaannya: mengapa? Apa rencana bisnisnya realistis atau sengaja dibuat tak mencapai target? Apakah harga jual LPG ke off-taker dimanipulasi?

Pintu 15: risiko kerugian negara dan potensi tindak piidana, inilah gerbang bagi APH:

1. Kerugian negara potensial dari inefisiensi;
2. Potensi suap dan kickback dalam pengadaan;
3. Penyimpangan wewenang direksi;
4. Kerugian akibat kontrak BOT jangka panjang;
5. Pelanggaran tata kelola BUMD (PP 54/2017).

BBWM idealnya menghasilkan untung besar.
Jika tidak, maka ada yang bocor besar!

Benang merah BBWM dari BOT, pengadaan, sampai bocornya potensi PAD

PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) adalah contoh bagaimana sebuah BUMD migas bisa berdiri dengan mandat strategis namun merosot pelan-pelan karena tata kelola tidak dijaga. Akar persoalannya tidak berada pada satu titik, tetapi ada pada rangkaian pintu penyimpangan yang berlapis, dimulai dari kontrak BOT 2006–2016.

Pintu pertama yang harus dibuka adalah kontrak BOT itu sendiri. Kilang BBWM dibangun dan dioperasikan oleh pihak swasta selama sepuluh tahun. Begitu masa BOT selesai dan aset kembali ke BUMD, bukannya memberi keuntungan bagi Pemkab, justru terjadi anomali: biaya naik, produksi tidak efisien, dan setoran PAD merosot. Yang lebih menarik, setelah 2016 rupanya biaya operasional melejit tanpa dasar yang logis. Pengadaan barang dan jasa tidak kompetitif, vendor itu-itu juga, dan biaya administrasi serta pegawai melonjak di luar standar. LHP BPK 2019 mengonfirmasi itu semua—BBWM dikelola tanpa risk management, tanpa SPI yang kuat, dan tanpa SOP yang benar-benar dijalankan.

Jika kita tarik garis lurus dari BOT hingga hari ini, muncul jejak yang sama: pola pemborosan yang berulang, pengawasan komisaris yang lemah, direksi yang gagal menjalankan peran, dan vendor yang seolah menjadi lingkaran tetap. Pada titik inilah muncul pertanyaan paling penting:
Mengapa kilang LPG yang secara ekonomis sangat potensial malah tidak pernah menyumbang PAD signifikan?

Jangan-jangan efisiensi sengaja diletakkan di kursi belakang. Jangan-jangan penurunan kinerja bukan karena tidak mampu mengelola aset migas, tetapi agar jalur-jalur tertentu tetap mengalir tanpa gangguan: pengadaan, jasa konsultan, maintenance, sampai penjualan LPG. Inference paling kuatnya: potensi kerugian negara bukan hanya pada angka rupiah, tetapi pada hilangnya potensi pendapatan daerah selama hampir dua dekade.

Itu yang membuat BBWM harus dibuka pintu per pintu. Karena dari pintu 6–15, terlihat pola yang cukup jelas: kebocoran bukan sebuah kecelakaan, melainkan sistem.

Rekomendasi tindakan segera

Untuk APH:

1. Bentuk tim khusus gabungan Kejaksaan, Polri, KPK;
2. Gunakan UU Tipikor: pasal 2 dan 3 sudah cukup kuat;
3. Fokus pada bukti mudah yakni pengadaan tanpa lelang, dokumen tidak lengkap
4. Lindungi whistleblower sebagai kunci keberhasilan investigasi

Untuk Pemkab Bekasi:

1. Buka semua data untuk transparansi total,
2. Bekukan pejabat guna cegah penghilangan bukti;
3. Gandeng auditor independen untuk audit forensik menyeluruh

Untuk masyarakat:

1. Awasi proses guna public pressure;
2. Laporkan informasi wujudkan whistleblowing system
3. Minta akuntabilitas: demand transparency.

Penutup: titik balik untuk Bekasi

Ini bukan lagi tentang BBWM semata. Ini tentang masa depan tata kelola BUMD di Indonesia. Jika BBWM bisa diperbaiki dengan penegakan hukum yang tegas, maka ini akan menjadi preseden baik.

Pilihan di tangab APH sekarang, jika diam berarti membiarkan kerugian negara terus terjadi. Jika bergerak: bisa menyelamatkan aset rakyat dan membangun preseden baik.

IAW siap mendukung konstruktif, waktunya bertindak! Waktunya menyelamatkan BBWM dari kehancuran total. **