JAKARTA, Media Karya – Anggota DPRD DKI Jakarta menilai pentingnya sinergi antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta demi mendongkrak perekonomian Ibu Kota. Tercatat ada 23 perseroan yang dimiliki DKI Jakarta dan mereka harus kompak saling mengisi untuk kepentingan masyarakat.
Menurut Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail, pemerintah daerah memiliki dua sayap dalam melayani warganya. Pertama lewat organisasi perangkat daerah (OPD) dan kedua BUMD DKI Jakarta yang bergerak secara korporasi.
Kata dia, puluhan perseroan itu bergerak di berbagai bidang mulai dari pangan, transportasi, infrastruktur, properti, perbankan, pariwisata dan sebagainya. Seluruh korporasi itu harus berkolaborasi agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.
“Kayak pangan, leading sector nya memang DKPKP (Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian) tapi dia mendapat backup dari tiga BUMD yaitu Food Station Tjipinang Jaya, Dharma Jaya dan Pasar Jaya,” ujar Ismail.
Hal itu dikatakan Ismail saat diskusi Balkoters Talks bertajuk ‘Peran BUMD Dalam Mendongkrak Ekonomi Jakarta’ di Bengkel Jurnalis Balai Kota DKI pada Senin (14/8/2023). Turut hadir Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri BP BUMD DKI Jakarta Thomas; Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya dan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah.
“Begitu juga BUMD di bidang transportasi, di sana ada Transjakarta di darat, ada MRT Jakarta dan LRT Jakarta (berbasis rel) yang tergabung ke dalam JakLingko,” lanjut politisi PKS DPRD DKI Jakarta.
Melihat hal itu, kata dia, sinergi antar perseroan menjadi suatu kebutuhan yang mutlak. Dia meyakini, perseroan tidak akan bisa bekerja sendirian tanpa ada dukungan dari perusahaan lain.
Ismail mengurai, ada delapan dampak positif dari sinergi BUMD bagi perekonomian Jakarta. Pertama, peningkatan pendapatan daerah, kedua pengembangan infrastruktur.
Ketiga terciptanya lapangan kerja, keempat peningkatan daya saing daerah, kelima pengembangan industri lokal, keenam investasi dalam inovasi dan teknologi, ketujuh diversifikasi ekonomi dan kedelapan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk sinergitas ini catatannya dia harus didukung oleh manajemen yang baik, transparan, akuntabel serta fokus pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan, bukan parsial,” jelasnya.
Meski kepala daerah berbeda-beda, ungkap dia, hendaknya pembangunan di Jakarta harus tetap berkelanjutan demi kepentingan masyarakat. Apalagi sampai tahun 2026 mendatang, kepala daerah sebelumnya pada 2022 telah membuat Rencana Pemerintah Daerah (RPD) 2023-2026.
“Ini menandakan bahwa tidak boleh lepas dari tema pembangunan yang berkelanjutan,” ucapnya.
Sementara itu Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo mengatakan, perseroan menjadi kepanjangan tangan eksekutif. Di Provinsi DKI Jakarta, pihaknya berkomitmen untuk menghadirkan pangan terjangkau namun berkualitas premium.
“Untuk Food Station menjadi salah satu BUMD DKI Jakarta yang bergerak di bidang ketahanan pangan,” imbuh Pamrihadi.
Menurutnya, program ketahanan pangan dapat dilakukan dengan berkolaborasi bersama OPD. Di sini OPD bertindak sebagai pembuat kebijakan dan BUMD sebagai penyuplai kebutuhan pangan.
“BUMD merupakan kepanjangan tangan dari kepala daerah, dalam hal ini mengeksekusi kegiatan-kegiatan dengan mekanisme korporasi,” ujarnya.
“Kami BUMD sebagai pemilik sumber daya oleh sebab itu sering kali disebut dengan supllu guarantor, jadi manakala antara demmand dengan supply bertemu itu akan berjalan suatu program,”ungkaonya.(dri)
