JAKARTA, Mediakarya – Keprihatinan mendalam terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan korupsi Cargo Brury memicu reaksi keras dari kalangan seniman. Besok, Kamis (16/7/2026), Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia akan menggelar aksi teatrikal bertajuk “KPK Sakit Jiwa” di depan Gedung KPK lama dan gedung baru, Kuningan, Jakarta Selatan.
Dalam pernyataan resminya Rabu (15/07/26), Ketua Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia menegaskan bahwa aksi ini merupakan gugatan moral atas kinerja KPK yang dianggap telah kehilangan kompas keadilan.
“Kami menyatakan bahwa KPK saat ini telah kehilangan nalar hukumnya. Panggung teater ini adalah medium perlawanan kami dalam menarasikan ‘kegilaan’ yang terjadi di dalam lembaga antirasuah. Kami tidak akan tinggal diam melihat penegakan hukum yang sarat dengan tebang pilih,” tegas Pamit Andrianto pernyataan persnya, Rabu (15/7/2026).
Koordinator Aksi, Rahmat Himran, menekankan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral seniman terhadap kondisi penegakan hukum nasional. Rahmat mendesak agar Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak pasif melihat karut-marut yang terjadi.
”Kami menuntut Dewas KPK untuk segera memanggil Ketua KPK, Setyo Budiyanto. Ia harus mempertanggungjawabkan kinerjanya yang tebang pilih dan tidak profesional. Jangan sampai Dewas pun ikut ‘sakit jiwa’ dengan membiarkan integritas KPK hancur karena melindungi pihak-pihak tertentu,” ujar Rahmat Himran.
Sorotan pada Kasus Cargo Brury
Di lapangan, Koordinator Lapangan, Pamit Andrianto, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam penyidikan kasus Cargo Brury. Menurutnya, terdapat upaya sistematis untuk menutupi fakta dan melindungi pejabat yang menikmati aliran dana korupsi tersebut.
”Kami hadir membawa pesan lewat panggung teater karena KPK hari ini benar-benar sedang ‘Sakit Jiwa’. Bagaimana tidak, nama anggota BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, sudah muncul di persidangan namun tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Ini adalah bukti nyata bahwa KPK tidak serius,” jelas Pamit Andrianto.
Pamit menambahkan bahwa KPK juga terkesan “tuli dan bisu” karena melakukan pembiaran terhadap 20 perusahaan forwarder serta perusahaan ekspor-impor yang terlibat dalam kasus tersebut.
”Hingga saat ini, pihak-pihak tersebut belum tersentuh oleh penyidik. Ini adalah pengabaian keadilan yang nyata. Kami menuntut transparansi dan ketegasan. Jika KPK tetap enggan bekerja secara profesional, maka desakan agar pimpinan KPK diperiksa oleh Dewas menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi,” pungkas Pamit.
Aksi teatrikal ini diharapkan menjadi pengingat keras bagi para penegak hukum bahwa masyarakat sipil, khususnya elemen seniman, akan terus mengawal setiap proses keadilan di Indonesia demi terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi. (Pri)
