JAKARTA, Mediakarya – Institute for Public Policy Strategic (IPPS) Indonesia, mengingatkan agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bersikap arif, objektif, dan teliti dalam mengelola dinamika Musyawarah Daerah (Musda) di berbagai wilayah agar tidak memicu perpecahan internal.
Tidak hanya itu, Pengurus Pusat juga diminta untuk mendengarkan aspirasi akar rumput, termasuk suara dari pengurus tingkat kecamatan (PK), sehingga keputusannya tidak melahirkan penolakan atau resistensi bagi partai.
“Sebab, proses pemberian diskresi maupun penetapan calon ketua di daerah (seperti dinamika yang terjadi di Kota Bekasi dan daerah lain) wajib berpedoman pada aturan organisasi yang adil,” ungkap analis politik IPPS Indonesia, Nurseylla Indra Donna, saat diwawancarai Mediakarya, Ahad (13/9/2026).
Menurutnya, DPP perlu memastikan seluruh tahapan Musda berjalan sesuai tata tertib demi menghindari potensi kericuhan dan menjaga marwah partai.
Terkait dengan dinamika jelang Musda Golkar Kota Bekasi, dia meminta agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) lebih cermat dan berhati-hati dalam memberikan kebijakan.
Sebab ketokohan Golkar Kota Bekasi, dalam hal ini figur Rahmat Efendi alias Pepen, memiliki loyalis yang sangat kuat dan mengakar hingga akar rumput.
Terbukti perolehan Pilkada di 2018, dia merupakan satu-satunya kepala daerah yang mendapatkan dukungan 61% lebih.
“Artinya jelas, bahwa Pepen memiliki resonansi sangat kuat di Kota Bekasi. Selain itu, ketika dirinya menghadapi kasus hukum, suara Golkar tidak terlalu banyak berubah karena masih diisi oleh orang-orang yang memiliki loyalis di bawahnya,” ujar Seylla.
Selanjutnya, Pepen merupakan figur meninggalkan catatan politik yang mengakar terhadap masyarakat Kota Bekasi.
Oleh karena itu, jika DPP keliru mencermati ini atau bahkan menutup mata atas potensi yang dimiliki ketokohan Golkar, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi tsunami politik di internal Golkar Kota Bekasi.
Terlebih, saat ini Pepen memiliki putri sebagai anggota DPRD Provinsi dan dua periode, juga berhasil menjadikan Golkar memperoleh dua posisi kedua terbanyak di Kota Bekasi.
“Keberhasilan itu tentunya tidak lepas dari pengaruh Pepen,” tutur dia.
Bahkan penambahan elektoral di tingkat Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya satu kursi menjadi dua kursi, itu tidak lepas dari kepiawain Pepen mengelola loyalisnya dan memanajemen partai.
“Jika ini kemudian diabaikan, maka tidak menutup kemungkinan ada langkah-langkah politik yang akan diambil diambil oleh Pepen dan pendukungnya,” ujar dia.
Terkait dengan keberadaan Ade Puspitasari yang saat ini sebagai Ketua DPD Golkar dan dikabarkan kembali maju dalam kontestasi pemilihan Ketua DPD, lanjut dia, jika DPP lebih menunjukan keberpihakannya kepada salah satu calon, dikhawatirkan akan berdampak pada kader Golkar di akar rumput.
Seylla juga menyinggung bahwa jika persoalan Musda Golkar Kota Bekasi tidak dicermati dengan baik, sama halnya DPP Golkar tengah membuka ruang bagi seluruh kader atau loyalis Rahmat untuk melakukan eksodius politik atau “bedol desa” ke partai lain.
“Hal ini tentunya tengah ditunggu oleh rivalitas Golkar. Dan pastinya akan ditangkap dengan sukarela oleh partai-partai yang melihat bahwa popularitas dan pengaruh Pepen itu cukup kuat untuk elektorasi partai mereka, dan ini perlu menjadi catatan bagi DPP Golkar,” pungkasnya.
Seperti diketahui, perpecahan dan ketegangan di tubuh DPD Partai Golkar kerap memanas jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) di berbagai daerah akibat perebutan kursi kepemimpinan dan polemik internal.
Kubu-kubu bakal calon ketua sering saling klaim mengantongi dukungan mayoritas suara dari tingkat Pimpinan Kecamatan (PK) atau atau dukungan mayorias dari sayap partai.
Selain itu, persoalan lain yang kerap muncul di antaranya polemik dadakan terkait pencopotan atau pergantian pengurus tingkat kecamatan (PK) secara sepihak menjelang Musda yang dinilai sarat kepentingan.
Persoalan itu kadang diperparah dengan adanya dinamika politik internal sering memunculkan persepsi atau tudingan bahwa DPP Partai Golkar menunjukkan keberpihakan kepada figur tertentu dalam pemilihan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
Sehingga sebagian kader menilai langkah atau sinyal dari pusat merupakan bentuk pengamanan garis kebijakan partai. Di sisi lain, pimpinan pusat kerap menyatakan bahwa proses musyawarah daerah (Musda) harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme organisasi yang berlaku. (Ugy)
