DJP Jalin Kerja Sama Dengan Baintelkam Polri 

- Editor

Kamis, 22 September 2022 - 01:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Focus group discussion (FGD) dengan tema: “Strategi Intensifikasi Perjanjian Kerja Sama Antara Baintelkam Polri Dengan Ditjen Pajak”

Focus group discussion (FGD) dengan tema: “Strategi Intensifikasi Perjanjian Kerja Sama Antara Baintelkam Polri Dengan Ditjen Pajak”

JAKARTA, Mediakarya – Guna meningkatkan pendapatan negara, pemerintah saat ini terus menggali potensi sumber penerimaan dari sektor pajak. Hal tersebut menyusul dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama (PKS) antara Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri dengan Direktorat Jenderal Pajak, belum lama ini.

Perjanjian kerja sama itu dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama intelijen dalam rangka mendukung pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak.

Oleh karena itu, guna mewujudkan program tersebut, kedua institusi itu menggelar focus group discussion (FGD) dengan tema: “Strategi Intensifikasi Perjanjian Kerja Sama Antara Baintelkam Polri Dengan Ditjen Pajak” yang dihadiri oleh sejumlah pejabat Dirjen Pajak dan anggota  Direktorat Ekonomi Baintelkam Polri.

Acara FGD itu dibuka langsung oleh Direktur Ekonomi Baintelkam Polri Brigjen Pol Brigjen Pol. Drs. Bayu Wisnumurti, M.Si. Dalam sambutannya, jenderal bintang satu itu mendukung penuh perjanjian kerja sama antara Baintelkam Polri dengan Dirjen Pajak.

Menurut dia, Baintelkam Polri akan memberi dukungan dalam penegakan hukum penyelidikan dan penyidikan di bidang perpajakan dan pengamanan kegiatan terhadap sensus pajak, pemanfaatan data untuk kepatuhan pajak.

Sementara itu, Projeck Leader dalam FGD tersebut, AKBP Fedry Aldianta mengatakan, bahwa FGD ini sebagai tindak lanjut PKS yang telah disepakati oleh kedua institusi, yakni antara Polri dengan Dirjen Pajak.

Baca Juga:  Angka Curanmor Masih Tinggi Di Kota Bekasi

“Acara ini dimaksudkan untuk mendorong sekaligus tindak lanjut untuk kegiatan yang dilakukan antar pihak Baintelkam Polri dengan Direktorat Jenderal Pajak seperti tertuang dalam butir-butir PKS yang telah ditandatangani Baintelkam Polri dan Dirjen Pajak,” ujar Fedry kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Selain itu, kata Fedry, FGD ini dimaksudkan untuk membuat rancangan kegiatan bersama antara Polri dan Direktorat Jenderal Pajak sehingga didapatkan formulasi terbaik dalam rangka menggali potensi pendapatan negara dari sektor pajak.

“Sehingga, output utama dari proyek perubahan adalah terlaksananya kegiatan bersama antara Baintelkam Polri & DJP dalam tugas & fungsi intelijen dalam upaya penanganan pajak sebagai tindak lanjut PKS,” katanya

Pihaknya pun berharap dengan kegiatan tersebut maka akan ada outcome di antaranya terlaksananya kegiatan bersama, Satgas bersama serta Posko bersama antara Polri dan DJP dalam tugas dan fungsi intelijen.

“Baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga terwujudnya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak,” pungkasnya. ***

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Sidang KKEP Irjen Pol Ahrie Sonta: Dipecat Tidak Hormat Buntut Dugaan Penyadapan, Nyatakan Banding
Putusan MA dan MK Sudah Final, Objek Gugatan Ijazah Gibran Dinilai Sudah Hilang
Diduga Dipaksa Akui Selingkuh dan Tanda Tangani Surat, Korban Kekerasan di Brebes Minta Keadilan
Listyo Dibayangi Pasal Makar, Ini Ancaman Hukumannya
Didik J Rachbini: Hanya Panda yang Berani Bongkar Jokowi saat Semua Politisi Takut
Yusril Pastikan Kasus Penyadapan Terhadap Presiden Mengarah Tindakan Makar
Ketua Komisi III DPR Sebut Sadap Presiden Tak Hanya Pelanggaran UU ITE Namun Perbuatan Makar
Mengaku Sudah Tak Sejalan, Giring Ganesha Mundur dari PSI

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 05:28 WIB

Sidang KKEP Irjen Pol Ahrie Sonta: Dipecat Tidak Hormat Buntut Dugaan Penyadapan, Nyatakan Banding

Rabu, 11 November 2026 - 05:04 WIB

Putusan MA dan MK Sudah Final, Objek Gugatan Ijazah Gibran Dinilai Sudah Hilang

Selasa, 10 November 2026 - 06:15 WIB

Listyo Dibayangi Pasal Makar, Ini Ancaman Hukumannya

Selasa, 10 November 2026 - 06:06 WIB

Didik J Rachbini: Hanya Panda yang Berani Bongkar Jokowi saat Semua Politisi Takut

Senin, 9 November 2026 - 18:51 WIB

Yusril Pastikan Kasus Penyadapan Terhadap Presiden Mengarah Tindakan Makar

Berita Terbaru

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Prof. Dr. H. Muhammad Mufti Mubarok

Headline

Jika Presiden Bisa Disadap, Bagaimana Nasib Rakyat?

Selasa, 10 Nov 2026 - 12:23 WIB