Wahyu meminta ke depannya Dinas Perhubungan fokus menjalankan tugasnya sebagai regulator dan menyerahkan perawatan kapal kepada TransJakarta.
“Ini katiannya dengan operasional buat masyarakat Kepulauan Seribu. Bu asisten saya minta, setahu kami Dishub adalah regulator. Kenapa enggak angkutan masyarakat itu dikasih ke TransJakarta aja? biar lebih fleksibel. Kalau kayak begini kita mikirin docking dan lain-lain,” kata Wahyu dalam forum rapat pembahasan APBD 2024 di Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Selasa (24/10/2023).
Politikus Gerindra itu juga meyakini TransJakarta memiliki SDM yang profesional serta berpengalaman dalam mengelola angkutan umum. Menurutnya, usulan ini bertujuan memberikan layanan prima kepada masyarakat yang beraktivitas dengan angkutan laut.
“Sedangkan kalau TransJakarta dalam hal ini laut ya, dia sudah profesional betul untuk memberikan pelayanan, bahkan lebih fleksibel. Jangankan docking, beli baru saja bisa sehingga Dishub consent sebagai regulator, bukan operator. Kita (selama ini) terdiam dan nyaman seperti itu. kenapa enggak lebih berinovasi? berikan layanan serius ke masyarakat. kalau itu dikasih BUMD khusus operator lebih baik lagi layanannya,” jelasnya.
“Kami mengusulkan betul, mudah-mudahan bisa ini. Di zaman ibu dan zaman kami, berikan terobosan yang luar biasa, pelayanan untuk masyarakat Pulau Seribu Dishub tidak lagi sebagai operator, tapi kasih ke TransJakarta,” ungkapnya.
Sementara itu beberapa waktu sebelumnya Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad meminta pemerintah DKI memperhatikan isu ketimpangan sosial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026. Menurut dia, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Seribu tergolong tinggi dibandingkan kota administrasi Jakarta lainnya.
“Kami menilai isu ketimpangan di Jakarta masih sangat besar, khususnya di Kepulauan Seribu. Tingkat kemiskinannya masih tinggi,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (24/2/2022).
