JAKARTA, Mediakarya – Pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih Pramono Anung dan Rano Karno akan dilaksanakan antara tanggal 18-20 Februari 2025. Setelah dilakukan pelantikan, Gubernur terpilih Pramono Anung, akan berpidato dalam Rapat Paripurna di DPRD DKI.
Hal ini berdasarkan surat edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI nomor 10024.3/4378/SJ tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional tahun 2025.
“Ada pengumuman terbaru bahwa pelantikan yang sedianya 6 Februari, menjadi antara 18 sampai 20 Februari. Ya, jadi kemungkinan 18, kemungkinan 19, kemungkinan 20. Sesuai dengan regulasi, sesuai dengan surat yang sudah kita bacakan,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).
“Sehabis serah terima jabatan maka gubernur akan menyampaikan pidato sambutan gubernur pada saat kita paripurna,” ujarnya lagi.
Meski begitu, Khoirudin yang juga ketua DPW PKS DKI ini tak bisa memutuskan kapan tepatnya tanggal pelantikan Pramono Anung-Rano Karno. Sebab, keputusan itu akan tetap di tangan Pemerintah Pusat.
“Tanggalnya ini given ini, antara, jadi kita belum bisa berdebat waktu tanggalnya karena ini semua kewenangan permintaan pusat. Jadi 18 sampai 20,” bebenya.
Adapun, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih itu sudah sesuai dengan un 2024,” ucapnya.
Nantinya, kata dia, gubernur dan wakil gubernur terpilih akan langsung menyampaikan pidato sambutan usai dilantik. Ia menyebut akan ada sekitar 100 lebih kepala daerah yang akan di lantik di Istana Negara nantinya.
“Paginya kemungkinan 105 jabatan dan pelantikan di istana gitu ya. Sehabis serah terima jabatan maka gubernur akan menyampaikan pidato sambutan gubernur pada saat kita paripurna,” imbuhnya.
Khoirudin juga mengungkapkan pada saat rapat paripurna pidato Gubernur Pramono Anung, fraksi PKS tidak bisa hadir.
“Kami fraksi PKS akan umroh. Kita sudah pesan tiket dan hotel untuk keberangkatan tanggal 16 Februari mendatang. Nanti saya akan bikin surat resmi terkait hal ini. Jadi ini bukan boikot ya,” ujarnya dihadapan peserta rapat. (dri)
