Oleh: Yusuf Blegur
Lahirnya kebijakan Danantara, MBG, KDMP, kenaikan pajak, dan penghapusan subsidi secara gradual serta beragam langkah-langkah politik dan ekonomi destruktif lainnya. Harus dilihat publik sebagai konsolidasi KKN yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dilakukan pemerintah demi menumpuk kekayaan pribadi dan kelompoknya serta upaya menyiapkan kesinambungan kekuasaan dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2029
Sepanjang sejarah kehadiran Indonesia dan pemerintahan berlaku, baru kali ini rupiah sebagai mata uang negara mengalami titik terendah dan cenderung akan terus mengalami penurunan drastis. Menembus 18.000 USD, sebuah angka fantastis yang menunjukkan betapa rupiah semakin tak berharga sekaligus rakyat tak berdaya dan bangsa yang terhina.
Kenapa demikian?. Masalahnya, Indonesia bukan negara miskin, bukan yang letak geografis dan geopolitik tidak strategis dan bukan tak punya kekayaan alam serta sumber daya manusia potensial. Ini soal pemimpin dan pejabat negara yang disorientasi kebangsaan, tentang behaviornya elit politik yang berkhianat pada nasionalisme dan patriotisme.
Kebijakan pemerintah yang menjadikan pajak sebagai tulang punggung pembangunan terasa begitu menyakitkan. Rakyat diperas dari hasil keringatnya, tak ubahnya upeti di zaman kolonial. Sementara hasil pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif tak pernah dipublish secara transparan, kapabel dan akuntabel serta signifikan untuk kesejahteraan rakyat. Sepertinya negara berada dalam transformasi penjajahan lama ke modern, dari sifat yang sama dengan wajah baru, dari pelaku global hingga orang lokal. Negara ini benar-benar mengandalkan pajak untuk pembangunan dan rakyat yang harus menanggungnya.
Rakyat yang membiayai negara dan pejabat yang menikmati kekayaannya. Rakyat diliputi derita dan sengsara, penguasa dan segelintir pengusaha yang berpesta pora. Korupsi merajalela dalam pemerintahan, rakyat terus menjadi korban kebijakan serampangan. Sistem kakistokrasi menjadi andalan rezim yang melahirkan kebodohan dan kemiskinan struktural, seiring sejalan berlangsungnya kekuasaan yang korup, manipulatif, dan destruktif.
Pengelolaan kekayaan negara oleh pemimpin dan pejabat yang tak kompeten bukan sekadar tak efisien dan efektif, lebih dari itu terlalu menyimpang dan membahayakan perekonomian nasional. Kebijakan sektor keuangan tak lagi berbasis pada kemampuan mengelola moneter dan fiskal yang sehat. Pemerintah terus membuat infra struktur ekonomi yang menghambur-hamburkan uang. Kebijakan keuangan dikeluarkan berbasis utang dan bertendensi korupsi. Ekonomi terancam bangkrut, rakyat mengalami depresi, dan negara terancam chaos.
Rupiah murah dan rasuah meriah. Rezim hanya fokus melakukan konsolidasi politik dan ekonomi demi meraih kemenangan pemilu legislatif dan presiden berikutnya. Segala cara dilakukan untuk menumpuk kekayaan sekaligus menyiapkan pembiayaan pemilu yang menjamin kekuasaan berkesinambungan. Korupsi dan perilaku tiran rezim bermetamorfosis sebagai proses dan tujuan bernegara. Pemerintah membangun kedigdayaan dan rakyat yang harus menanggung kepiluan.
Iklim investasi melemah akibat perilaku korup dan ‘abuse of power’. Ketidakpercayaan dan sikap ragu investor semakin tinggi melihat perilaku korup pemerintah. Kebijakan keuangan berbasis utang, investasi, dan pemborosan atas nama efisiensi anggaran telah menggerus kedaulatan dan kehormatan negara. Kabinet pemerintahan gemuk yang sejatinya merupakan bagi-bagi kue kekuasaan kebablasan tanpa kontrol. Danantara, MBG, KDMP, kenaikan pajak perusahaan, penghapusan subsidi gradual berdampak ‘rush money’ pada dunia bisnis internasional dan semakin terpuruknya ekonomi UMKM lokal dan pekerja kelas bawah serta rakyat pada umumnya. Akibatnya nyata dari rupiah melemah dan rasuah meriah, Indonesia memasuki situasi dan kondisi yang layak disebut ‘goverment less and failed state’.
Sekali lagi, selamat menikmati rupiah yang kian melemah dan rasuah semakin meriah.
Penulis: Analis Institute for Public Policy Stratgic
