Untuk itu, guna meluluskan hak interpelasi secara konsitusi. PDIP pun menugaskan pada 25 anggota DPRD DKI untuk melakukan lobi-lobi terhadap lintas fraksi di DPRD DKI. “Kita optimis fraksi lain akan ikut dalam menandatangani hak interpelasi pada gubernur. Apalagi potensi kerugian sangat besar, jika formula E dilaksanakan,” katanya.
Terkait dengan hak interpelasi akan mengerahkan jaringan DPP PDIP. Anggota DPRD dapil Jaksel itu menolak untuk melibatkan pengurus pusat.”Hanya hak bertanya. Tidak perlu melibatkan DPP. Karena itu terlalu tinggi. Biarlah kami ditingkat lokal yang mengatasi persoalan ini,” tutupnya. (Ian)
