JAKARTA, Mediakarya – Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan jika PDIP dan PSI merasa diselingkuhi oleh 7 fraksi yang melakukan pertemuan dengan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di rumah tugasnya, di kawasan Jakarta Pusat.
Perselingkuhan itu, kata Gembong lantaran PDIP dan PSI yang menjadi inisiator justru didahului dalam mengajukan hak interpelasi oleh 7 fraksi yang ikut dalam pertemuan dengan gubernur.
“Seharusnya kami yang lebih dahulu bertanya dengan gubernur. Karena kami lah yang menginisiasi hak bertanya pada gubernur,” katanya.
Bedanya, kata Gembong pertanyaan yang dilakukan oleh 7 fraksi pada Anies dalam makan malam tersebut. Hak bertanya yang digulirkan inkonsitusi. “Nah kalau PDIP dan PSI menginginkan hak bertanya itu sesuai konsitusional,” jelasnya.
Untuk itu, guna meluluskan hak interpelasi secara konsitusi. PDIP pun menugaskan pada 25 anggota DPRD DKI untuk melakukan lobi-lobi terhadap lintas fraksi di DPRD DKI. “Kita optimis fraksi lain akan ikut dalam menandatangani hak interpelasi pada gubernur. Apalagi potensi kerugian sangat besar, jika formula E dilaksanakan,” katanya.
Terkait dengan hak interpelasi akan mengerahkan jaringan DPP PDIP. Anggota DPRD dapil Jaksel itu menolak untuk melibatkan pengurus pusat.”Hanya hak bertanya. Tidak perlu melibatkan DPP. Karena itu terlalu tinggi. Biarlah kami ditingkat lokal yang mengatasi persoalan ini,” tutupnya. (Ian)
