JAKARTA, Mediakarya – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R. Haidar Alwi, menilai arahan khusus Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo mempertegas kepercayaan terhadap kepemimpinannya dalam mengawal program prioritas nasional.
Menurut Haidar Alwi, penugasan langsung tersebut menjadi dorongan bagi Listyo untuk memperkuat pengawasan, mengurai hambatan lintas lembaga, dan memastikan pelaksanaan program menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Haidar Alwi menanggapi pertemuan Presiden Prabowo yang menerima Listyo Sigit di Istana Merdeka pada 19 Oktober 2026 untuk mendengarkan laporan perkembangan sejumlah program prioritas pemerintah.
“Dalam pertemuan itu, Presiden memberikan arahan mengenai pengawasan dan pengendalian program serta penanganan berbagai isu strategis, dengan penekanan pada ketepatan sasaran dan manfaat bagi rakyat,” ujar Haidar Alwi, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Ia menilai, pertemuan tersebut menunjukkan adanya jalur komunikasi langsung antara Presiden dan Kepala Staf Kepresidenan dalam memantau pelaksanaan agenda pemerintah.
“Bagi Listyo, kepercayaan ini menjadi modal untuk menyampaikan keadaan lapangan secara utuh, mempercepat koordinasi, serta membawa persoalan yang membutuhkan keputusan Presiden beserta usulan penyelesaiannya,” katanya.
Haidar Alwi menyebut arahan itu juga memberi penegasan terhadap langkah awal Listyo sejak dilantik sebagai KSP pada 1 Oktober 2026. Pengawalan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan percepatan pembangunan rumah sakit daerah merupakan bagian dari pekerjaan yang mulai dijalankannya untuk mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah.
Salah satu hasil awal terlihat dalam koordinasi penyediaan obat bebas dan obat bebas terbatas di gerai Koperasi Merah Putih. Rapat yang dipimpin Listyo pada 15 Oktober menghasilkan kesepakatan skema distribusi dan penjualan bersama kementerian, lembaga, serta pihak terkait.
“Langkah ini memperlihatkan peran KSP dalam mempertemukan kewenangan yang berbeda untuk menyelesaikan kendala pelaksanaan program,” ungkap Haidar Alwi.
Pada sektor kesehatan, Listyo turut mendorong percepatan peningkatan RSUD kelas D dan D Pratama menjadi kelas C melalui pemetaan hambatan, penyusunan jadwal, dan rencana verifikasi lapangan.
“Pengawalan tersebut penting untuk memastikan pembangunan berjalan bersama kesiapan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Namun demikian, Haidar Alwi mengingatkan kepercayaan Presiden kepada Listyo perlu ditopang dukungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Keterbukaan data, kecepatan tindak lanjut, serta kesediaan menyelesaikan persoalan bersama akan menentukan efektivitas pengawasan KSP.
“Setiap instansi pelaksana tetap memegang tanggung jawab untuk menjalankan keputusan sesuai kewenangannya,” tegasnya.
Untuk memperkuat pelaksanaan arahan Presiden, Haidar Alwi menyarankan agar Listyo dapat menetapkan penanggung jawab, tenggat, dan bukti penyelesaian bagi setiap hambatan yang ditangani.
“Pemantauan yang konsisten akan membantu memastikan kesepakatan rapat diterjemahkan menjadi tindakan, sekaligus mempercepat koreksi ketika pelaksanaan menyimpang dari sasaran,” katanya.
Ia menambahkan, ketegasan pengawalan juga perlu disertai keberanian menyampaikan kekurangan program secara jernih kepada Presiden.
“Laporan yang akurat, verifikasi lapangan, dan masukan masyarakat akan memperkuat dasar pengambilan keputusan serta menjaga program tetap berpihak pada kebutuhan rakyat,” ujar Haidar Alwi.
“Arahan khusus Prabowo merupakan kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar bagi Listyo Sigit. Konsistensi mengawal keputusan sampai terlaksana akan memperkokoh kepercayaan tersebut dan menempatkan KSP sebagai penggerak penyelesaian persoalan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya. (Adt)
