JAKARTA, Mediakarya – Kasus kelangkaan minyak goreng yang terjadi secara meluas di masyarakat, dinilai dapat berdampak ke persoalan politik dan keamanan. Karena itu, DPR mempertimbangkan untuk membentuk Pansus Minyak Goreng untuk menjawab keresahan masyarakat tersebut yang telah terjadi berbulan-bulan lamanya.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dalam rapat gabungan antara Komisi VI, IV, dan VII DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri ESDM, di Ruang Rapat Bamus DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
“Saya akan menyarankan, akan mempertimbangkan untuk dibawa ke Pansus saja (soal minyak goreng), karena isunya ini isu besar sehingga ini akan dibahas lintas fraksi nantinya,” ucap Rachmat Gobel.
Sejumlah pihakpun berharap agar Mendag memberikan penjelasan terkait kelangkaan minyak goreng di pasaran. Namun sayangnya Mendag absen dalam rapat tersebut
Gobel menjelaskan, selama dua tahun terakhir, perekonomian masyarakat miskin terpukul karena adanya pandemi sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan. Begitu pula masyarakat kelas menengah juga ikut kesulitan karena banyaknya kasus yang muncul, mulai dari pinjaman online, ilegal trading, dan sebagainya.
Saat ini, menjelang bulan puasa, harga mulai merangkak naik. Padahal, pendapatan masyarakat kian berkurang. Karena itu, pembentukan pansus tersebut dapat meluas kepada persoalan tata niaga perdagangan di Indonesia, mulai dari beras, gula, dan sebagainya.
“Ini kesempatan untuk kita bicara semuanya, dari mulai hulu sampai hilir langkah apa yang harus kita ambil. Logikanya, kita punya lahannya , kita punya pabriknya,kok tidak bisa isi pasar domestik. Kita urut nanti peraturan-peraturan mana saja ini, celahnya ada dimana saja, kita buka nanti,” ujar pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu
Meskipun demikian, kata Politisi Nasdem itu menegaskan pembentukan pansus ini masih melihat respon terlebih dahulu dari Menteri Perdagangan, Mohammad Lutfi, atas undangan surat ketiga kali yang akan dikirimkan terhadap dirinya.
Jika pemanggilan ketiga tersebut tidak pula digubris, maka pembentukan pansus menjadi dimungkinkan setelah dibahas lintas fraksi.
“Kita akan bahas dulu, kalau tiga kali tidak bisa dipanggil sesuai aturan yang ada di DPR, maka secara teknis pembentukan pansus ini akan dibahas lintas fraksi,” ujarnya. **
