JAKARTA, Media Karya – Rapat paripurna Penyampaian jawaban Penjabat Gubernur atas pemandangan Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kota Madya Jakarta Utara yang digelar Senin (20/11) diwarnai aksi interupsi.
Adalah anggota fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Haji Rasyidi yang melontarkan interupsi.
Menurut wakil ketua komisi C interupsi yang disampaikannya terkait perihal punggung laut atau karang yang disebabkan oleh orogenesis.
“Itu di Kepulauan Seribu banyak dah sudah menjadi seperti pulau-pulau kecil dan ini dijual dan dijadikan villa. Yang jadi pertanyaan siapa yang menjual vila dan mengijinkan itu?” ujar Rasyidi saat berbincang dengan Media Karya usai paripurna, Senin (20/11/2023).
Menurut Rasyidi apakah kondisi ini ada izinnya atau belum. “Dan kondisi ini apakah ijin Bupati atau Gubernur, Ini yang harus dijelaskan Pemprov,” bebernya.
Seperti diketahui Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta dalam pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kota Madya Jakarta Utara telah mengingatkan Pemerintah Provinsi untuk terus menjaga ekologi kelautan dan menguatkan kemampuan para nelayan dengan pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan harapan dapat memenuhi pangan lokal pada Perda terbaru nantinya.
“Dengan begitu kebutuhan dasar akan protein hewani di DKI Jakarta khususnya dari perikanan dan kelautan akan bisa terpenuhi. Disamping itu sudah bisa dipastikan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di DKI Jakarta,” ujarnya.
Terkait interupsi Haji Rasyidi, PJ Gubernur Heru Budi Hartono berjanji akan memberikan jawaban. “Nanti akan saya tanyakan dan saya pelajari,” ujar Heru.(dri)
