JAKARTA, Mediakarya – Banyaknya posisi kosong di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menjadi perhatian serius Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono.
Menurut ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ini keterlambatan pengisian kursi kosong di berbagai pos pemerintahan. Saat ini, sejumlah posisi masih diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT), menunggu penyelesaian proses formasi ASN 2025 yang tengah berjalan.
“Formasi ASN 2025 saat ini tinggal di tahap penempatan. Proses seleksi dan penyesuaian sudah hampir selesai,” ujar Mujiyono saat berbincang dengan wartawan, Senin (7/1/2025).
Politisi senior yang sudah 4 periode ngantor di Kebon Sirih ini menambahkan, seleksi berbasis CAT menjadi syarat utama untuk memastikan kualitas sumber daya manusia di berbagai posisi strategis.
Loyalis AHY ini juga menyoroti kendala yang dihadapi ASN, seperti ketidakcocokan kualifikasi pendidikan dengan pangkat mereka saat ini.
“Banyak ASN yang sebenarnya lulusan S1, tetapi masih berada di level staf. Proses seleksi dan penyesuaian ini penting agar kinerja lebih optimal,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa kelambatan dalam mengisi posisi ini bisa berdampak serius, seperti meningkatnya tingkat pengangguran yang memicu kriminalitas.
“Pengangguran yang tinggi bisa meningkatkan risiko kriminalitas. Hal ini seharusnya menjadi prioritas dalam kebijakan nasional,” tegas Mujiyono.
Dalam konteks ini, ia meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan proses penempatan ASN sambil memastikan anggaran untuk sektor UMKM lebih diarahkan guna menciptakan lapangan kerja.
“Solusinya bukan hanya pada jabatan pemerintah. Dukungan terhadap UMKM harus diperbesar untuk menyerap tenaga kerja dan menurunkan tingkat kriminalitas,” tambahnya.
Proses penempatan ASN untuk menutup posisi kosong ini diharapkan segera rampung agar pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. (dri)
