Jakarta, Media Karya – Menjelang pencoblosan pilkada DKI Jakarta 27 November mendatang, Tim Pemenangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, menerjunkan tim khusus memantau netralitas aparat sipil negara (ASN)
Pemantauan dikhususkan kepada para lurah dan camat.
“Ada tim khusus yang diturunkan memantau netralitas ASN DKI khususnya lurah dan camat, ” ujar Ketua Harian Pemenangan pasangan Pramono-Rano, Prasetyo Edi Marsudi saat silaturahmi dengan jurnalis Balaikota/DPRD, Senin (18/11/2024).
Menurut mantan ketua DPRD DKI Jakarta 2 periode tersebut, tim khusus tersebut sudah diturunkan di enam wilayah kota dan kabupaten.
Pada bagian lain, Prasetyo mengatakan untuk kemenangan pasangan cagub-cawagub nomor urut 3 tersebut, pihaknya sudah menyiapkan strategi khusus yang tidak terduga nantinya.
“Sudah pasti ada strategi lain yang bersifat khusus,“ ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Kementerian Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait hukuman bagi aparatur sipil negara, pejabat daerah, dan TNI/Polri yang tidak netral pada pilkada menjadi masukan lembaganya untuk mengevaluasi sistem kepemiluan di tanah air.
“Jadi, yang pasti ini menjadi masukan untuk mengevaluasi sistem kepemiluan,” kata Bima usai menghadiri rapat bersama Komisi II DPR RI dan sejumlah penjabat kepala daerah lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Bima tak menampik bahwa mengevaluasi sistem kepemiluan guna mencegah pelanggaran netralitas aparat negara menjadi suatu urgensi bagi Kemendagri.
“Ke depan salah satu urgensi dari mengevaluasi sistem pemilu, pilkada, adalah untuk mencegah ketidaknetralan ini. Semua kan ada kaitan dengan sistem seperti apa,” ucapnya. (dri)
