JAKARTA, media Karya – Terkait dugaan korupsi oknum pejabat PDAM Tirta Patriot Bekasi, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat diminta usut dugaan korupsi yang dilakukan oknum pejabat tersebut.
Sudah satu tahun berlalu laporan dugaan korupsi yang dilakukan oknum pejabat di PDAM Tirta Patriot, Kota Bekasi dibiarkan berlalu begitu saja. Dugaan korupsi tersebut dilakukan oknum pejabat PDAM Tirta Patriot yang kini telah diberhentikan Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto.
Tidak tanggung-tanggung dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat aktifis Anti Korupsi Cabang Bekasi mencapai empat miliar lebih.
Informasi yang berhasil dihimpun, pihak petugas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Barat, akhir November 2022 lalu telah melakukan pemanggilan terhadap oknum mantan pejabat PDAM Tirta Patriot, Kota Bekasi. Namun setelah pemanggilan ini, kasus dugaan korupsi tersebut tidak berlanjut.
Padahal laporan Aktivis Anti Korupsi Cabang Bekasi kepada Kejati Jabar, dilakukan 15 Maret 2022 lalu, dengan disertakan pula bukti-bukti dan jumlah pelanggan baru konsumen PDAM Tirta Patriot yang menjadi ajang dugaan korupsi itu.
Sementara itu pengamat kebijakan publik M Abdullah SE, menanggapi dugaan korupsi yang dilakukan pejabat di lingkungan PDAM Tirta Patriot, Selasa (28/3/2023) mengatakan, laporan masyarakat kepada pejabat di Kejati Jabar, harus ditindaklanjuti, karena informasi masyarakat terkait dugaan korupsi itu dipastikan benar.
“Tidak mungkin masyarakat berani melaporkan dugaan korupsi kalau masyarakat tidak memiliki bukti- bukti yang dapat menjerat oknum pejabat pelaku korupsi itu,” jelasnya.
Selain itu lanjut M Abdullah SE, dalam menjalankan aksinya oknum pejabat itu tidak melakukan sendiri. Bisa dipastikan ada pejabat lainnya yang mengetahui tindakan yang merugikan pemerintah daerah ini.
Guna memperjelas dugaan korupsi ini, para pejabat yang terkait dugaan korupsi ini bisa dimintai keterangannya terlebih dahulu. Seperti direktur Tehnik maupun direktur lainnya yang terindikasi terkait dugaan korupsi tersebut.
“Pihak petugas Kejati Jabar bisa memanggil direksi lainnya yang mengetahui kasus dugaan korupsi itu, supaya masalahnya menjadi jelas. Namun kalau pihak Kejati Jabar tidak merespon laporan dugaan korupsi tersebut, pihak pelapor dalam hal ini Aktifis Korupsi Cabang Bekasi, bisa melaporkan ke Kejagung,” ujarnya.
Terkait pencopotan oknum pejabat yang dilakukan Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto itu sudah benar, karena untuk menghindari kerugian keuangan BUMD Pemkot Bekasi lebih besar lagi.
“Untuk membongkar kasus dugaan korupsi di PDAM Tirta Patriot yang kini telah berganti nama Perumda Tirta Patriot, perlu keberanian untuk membersihkan tikus-tikus di lingkungan BUMD tersebut,” tutur M Abdullah SE.(MM)
