KPU DKI Genjot Pengadaan Logistik Tahap Satu Pilkada Jakarta 2024

- Penulis

Jumat, 4 Oktober 2024 - 11:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Media Karya- Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta terus menggenjot persiapan Pilkada DKI Jakarta 2024. Saat ini penyelenggara pemilu tersebut telah menyiapkan logistik tahap satu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Persiapan yang dilakukan mulai dari pengadaan bilik suara, kotak suara, segel, tinta, serta kabel tis.

“Logistik pemilu tahap satu, yakni pengadaan bilik, kotak, segel dan tinta serta kabel tis. Empat dari item itu, kecuali tinta, itu sudah 100 persen kami terima dari PT penyedia,” ujar Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jakarta, Nelvia Gustina di kantor KPU DKI Jakarta Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Nelvia mengungkapkan, pihaknya sudah didistribusikan logistik tahap awal itu ke enam gudang KPU.

KPU DKI, kata Nelvia, totalnya melakukan pengadaan untuk 14.920 kotak suara, 59.328 bilik suara, 29.664 tinta, dan 88.992 kabel tis.

Nelvia menuturkan, KPU DKI kini tengah menyiapkan pengadaan logistik tahap dua, yakni surat suara dan alat bantu tunanetra (ABTN). Pengadaan tahap dua ini berlangsung 1-3 Oktober 2024.

Baca Juga:  Mendes: Reformasi Birokrasi Harus Diikuti Pola Pikir-Budaya Kerja

Ia mengungkapkan, pengadaan surat suara dilakukan melalui PT Gramedia. Sementara itu, pengadaan ABTN dilakukan melalui perusahaan di Kudus, Jawa Tengah.

Di satu sisi, ia belum mengungkapkan berapa jumlah pengadaan surat suara. KPU DKI disebut masih menghitung jumlah pasti surat suara untuk Pilkada DKI 2024.

“Untuk (alur distribusi logistik) tahap pertama dan tahap kedua, dari PT penyedia tidak ada yang ke provinsi, langsung ke gudang KPU kabupaten dan kota,” ungkap Nelvia.

Dalam kesempatan itu, Nelvia meyakini gudang penyimpanan logistik tahap satu dan tahap dua telah sesuai standar operasi prosedur (SOP). Gudang penyimpanan itu juga dilengkapi dengan kamera CCTV.

“Pemilihan gudang KPU Kabupaten Kota sudah kami pastikan sesuai SOP, bebas banjir, kemudian keamanannya, aksesnya bisa, kami tentu masang CCTV dan sebagainya,” ucapnya.

“Untuk bebas banjir ini syarat mutlak untuk di KPU kabupaten-kota. Kemudian, untuk kecamatan, nanti kita menyimpan logistik ini di 44 kecamatan. Kita akan simpan di aula kantor camat, sebagian besar akan disimpan di aula kantor camat,” lanjut Nelvia. (dri)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Safari Politik Jokowi Ganggu Stabilitas Pemerintahan Prabowo
Perkara Suap DJBC: Kesan Tebang Pilih Kian Menguat, KPK Tak Segarang Era Sebelumnya
Posting Persoalan Internal Partai di Medsos, Tiga Kader Golkar Sumsel Dijatuhi Sanksi Etik 
TENXI Rilis Album Liga Besar, Angkat Metafora Sepak Bola untuk Kisahkan Perjalanan Hidup dan Karier
KPK Diminta Telusuri Seluruh Rantai Penikmat Keuntungan Praktik Pengondisian Jalur Impor
Anggota BPK Terseret dalam Pusaran Suap Blue Ray, Pakar Kontra Intelijen Pertanyakan Batas Peran Pejabat Audit Negara
Pramono Terima Rekor MURI di Jakarta Water Hero 2026, Air Bersih Jadi Prioritas
Menang Babak Pertama, Kuasa Hukum Derek Prabu Maras Desak Bank Mega Transparan Soal Aset Triliunan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 29 Juni 2026 - 07:05 WIB

Safari Politik Jokowi Ganggu Stabilitas Pemerintahan Prabowo

Minggu, 28 Juni 2026 - 21:36 WIB

Perkara Suap DJBC: Kesan Tebang Pilih Kian Menguat, KPK Tak Segarang Era Sebelumnya

Minggu, 28 Juni 2026 - 12:53 WIB

Posting Persoalan Internal Partai di Medsos, Tiga Kader Golkar Sumsel Dijatuhi Sanksi Etik 

Sabtu, 27 Juni 2026 - 18:42 WIB

TENXI Rilis Album Liga Besar, Angkat Metafora Sepak Bola untuk Kisahkan Perjalanan Hidup dan Karier

Sabtu, 27 Juni 2026 - 14:07 WIB

KPK Diminta Telusuri Seluruh Rantai Penikmat Keuntungan Praktik Pengondisian Jalur Impor

Berita Terbaru

Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Prof Dr Didik J Rachbini. (Ist)

Headline

Safari Politik Jokowi Ganggu Stabilitas Pemerintahan Prabowo

Senin, 29 Jun 2026 - 07:05 WIB