JAKARTA, Mediakarya — Kemunculan nama seorang anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam persidangan dugaan suap dan gratifikasi impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali memantik perdebatan mengenai batas peran pejabat lembaga audit negara di luar fungsi konstitusionalnya.
Perdebatan itu menguat setelah dalam persidangan perkara PT Blue Ray Cargo terungkap keterangan mengenai perkenalan antara pengusaha John Field dengan Rizal, yang kemudian sama-sama menjadi terdakwa dalam perkara tersebut. Dalam sidang terbuka, jaksa KPK juga menampilkan foto anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana untuk mengonfirmasi rangkaian hubungan tersebut.
Secara terpisah, KPK juga tengah mengembangkan penyidikan dugaan suap audit di lingkungan BPK Sumatera Selatan. Dalam penggeledahan kantor BPK Sumsel, penyidik menyatakan menemukan dokumen yang diduga berkaitan dengan perubahan hasil pemeriksaan, termasuk petunjuk yang menurut KPK mengarah pada dugaan intervensi terhadap hasil audit. Perkara tersebut masih berada dalam tahap penyidikan sehingga seluruh dugaan tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan.
Meski kedua perkara berdiri sendiri dan tidak dapat diperlakukan sebagai satu rangkaian tindak pidana, kemunculannya dalam waktu yang hampir bersamaan memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana independensi lembaga audit negara dipersepsikan oleh publik.
Pakar kontra intelijen R. Gautama Wiranegara menilai, isu utama bukan terletak pada fakta adanya perkenalan antara dua orang, melainkan pada kesesuaian tindakan tersebut dengan fungsi kelembagaan seorang anggota BPK.
“Dalam hukum pidana, memperkenalkan seseorang kepada orang lain bukan tindak pidana. Namun dari perspektif tata kelola negara, publik berhak bertanya apakah tindakan seperti itu merupakan bagian dari fungsi jabatan atau sepenuhnya hubungan pribadi yang tidak berkaitan dengan kewenangan sebagai anggota BPK,” ujar Gautama dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).
Menurut Gautama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK memberikan mandat yang jelas kepada lembaga tersebut untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan, serta memantau tindak lanjutnya.
Sebaliknya, undang-undang itu tidak memberikan fungsi kepada anggota BPK untuk menjadi penghubung pelaku usaha dengan pejabat kementerian atau lembaga, membuka akses komunikasi bisnis, maupun memperkenalkan pelaku usaha kepada pejabat yang memiliki kewenangan operasional.
“Karena itu, yang menjadi perhatian bukan apakah ada tindak pidana atau tidak, melainkan apakah tindakan tersebut sesuai dengan fungsi kelembagaan yang melekat pada jabatan anggota BPK,” katanya.
Konsep “Access Node”
Dalam analisisnya, Gautama menggunakan konsep access node, yakni pihak yang bukan pelaku utama, bukan pemberi ataupun penerima uang, tetapi memiliki kemampuan membuka akses, membangun kepercayaan, dan mempertemukan aktor-aktor yang sebelumnya tidak saling mengenal.
Menurutnya, dalam banyak kasus korupsi sistemik di berbagai negara, jaringan pengaruh sering kali terbentuk bukan semata melalui aliran uang (money flow), melainkan melalui jaringan akses (access flow).
“Pertanyaan kontra intelijen bukan hanya siapa menerima uang, tetapi siapa memperkenalkan siapa, siapa membuka akses kepada siapa, dan bagaimana jaringan kepercayaan itu terbentuk,” ungkap Gautama.
Ia menegaskan bahwa konsep tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran pidana oleh pihak tertentu, melainkan sebagai pendekatan analitis untuk memahami bagaimana suatu jaringan relasi berkembang.
Ujian Integritas BPK
Gautama menilai, kemunculan nama seorang anggota BPK dalam fakta persidangan juga menjadi momentum bagi BPK untuk memperkuat kepercayaan publik melalui transparansi.
Menurutnya, lembaga audit negara memiliki standar etik yang tinggi karena keberhasilannya tidak hanya diukur dari kualitas pemeriksaan, tetapi juga dari persepsi independensi.
“Dalam praktik audit internasional dikenal prinsip independence in fact dan independence in appearance. Auditor bukan hanya harus independen secara nyata, tetapi juga harus tampak independen di mata publik,” katanya.
Karena itu, ia berpandangan sejumlah pertanyaan layak dijawab secara terbuka, antara lain dalam kapasitas apa perkenalan tersebut dilakukan, apakah terdapat pedoman etik mengenai hubungan anggota BPK dengan pihak yang memiliki kepentingan pada sektor yang pernah menjadi ruang kerjanya, apakah mekanisme mitigasi konflik kepentingan telah dijalankan, serta apakah lembaga melakukan evaluasi etik ketika nama anggotanya muncul dalam fakta persidangan terbuka.
Jangan Terburu-buru Menyimpulkan
Meski demikian, Gautama mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan pidana hanya berdasarkan penyebutan nama di persidangan.
Menurut KUHAP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembuktian pidana tetap harus didasarkan pada alat bukti yang sah mengenai adanya pemberian, penerimaan, hubungan dengan jabatan, maksud pemberian, manfaat yang diterima, serta tindakan jabatan yang relevan.
“Nama yang disebut di persidangan bukan berarti otomatis bersalah. Asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung. Tetapi dari sudut pandang tata kelola dan kontra intelijen, informasi itu tetap memiliki nilai sebagai indikator yang layak diverifikasi lebih lanjut,” ujarnya.
Ia menilai, pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan hanya nama seseorang, melainkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang memiliki mandat konstitusional menjaga akuntabilitas keuangan negara.
“Pertanyaan terbesarnya bukan siapa memperkenalkan siapa. Pertanyaan terbesarnya adalah apakah setiap pejabat publik tetap bergerak dalam batas tugas, kewenangan, dan etika jabatan yang ditetapkan oleh konstitusi dan undang-undang. Di situlah ukuran sesungguhnya integritas sebuah lembaga negara,” tutup Gautama. (Mam)
