LSM PMPRI Sebut Indonesia Darurat Skincare Tak Berizin

- Editor

Kamis, 10 Oktober 2024 - 23:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketum PMPRI Rohimat alias Joker

Ketum PMPRI Rohimat alias Joker

BANDUNG, Mediakarya – Dewan Pimpinan Pusat LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) terus mendalami maraknya peredaran skincare di Indonesia yang dinilai belum mengantongi izin edar dan diduga mengandung bahan yang dapat merusak wajah.

Ketua Umum DPP LSM PMPR Indonesia Rohimat alias Joker menyampaikan bahwa peredaran skincare dengan e-Tiket Biru di Indonesia terbilang sangat masif, hal itu diduga lantaran dilindungi oleh oknum penegak hukum.

Sementara itu Sekjen PMPRI, Anggi Dermawan juga menyampaikan bahwa ada beberapa permasalahan dalam peredaran skincare di Indonesia.

Diantaranya, skincare ber E Tiket biru itu dijual secara bebas melalui Online Shop. Hal ini tentu bertentangan dengan undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Permenkes No 63 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.

Anggi juga menduga bahwa peredaran krim malam yang mengandung Hidroquinon yang tinggi rata rata di atas 0,5 % hal itu bertentangan dengan aturan  perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Anggi juga menduga para owner dan pabrik skincare tersebut menyetok di reseller, padahal hal itu tidak boleh dimana bahan bahan yang mengandung obat keras atau berlogo (K) harus di buat atau diberikan berdasar pada pemeriksaan atau resep dokter sedangkan ini siapapun bisa membeli di online atau E Tiket biru.

Baca Juga:  ASN Pemprov NTB Berikrar Netral Pada Pemilu 2024

“Beredarnya krim malam polosan tanpa brand yang dijual satu paket dengan facial wash, tooner dan lainnya. Modus tersebut dilakukan guna menghindari penyidikan atau menjadi barang bukti,” ungkap Anggi dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Kamis (10/0/2024).

Anggi juga menyayangkan atas kejahatan kesehatan yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh oknum pabrik skincare.

Sementara, Kang Joker menambahkan, bahwa BPOM RI dan Kementerian Perdagangan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab yang kurangnya pengawasan terhadap penjualan yang dilakukan melalui online shop.

“Maka dari itu kami DPP LSM PMPR Indonesia akan memberikan semua sampel cream malam yang dijual bebas di E Tiket Biru serta akan melakukan uji lab secara bersama sama mengenai kandungan hidroquinion pada cream malam yang dijual polosan ataupun dengan E Tiket Biru,” pungkas Kang Joker.

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Menpora Buka Kejurnas Muaythai 2026, Yakin Muaythai Indonesia Akan Maju
Kartu Merah untuk Korps Adhiyaksa, IPPS Indonesia: Saatnya Kajagung Bersih-bersih Total
Ajukan Praperadilan, Febrie Adriansyah Dituding Tengah Berupaya Lepas dari Jerat Hukum
Komisi III DPR Kebut RUU Perampasan Aset, Koruptor Mulai Ketar-Ketir
FAST Indonesia Synergy: Kolaborasi Antarkementrian dan Lembaga Jadi Kunci Tata Kelola Sistem Pertanahan Indonesia
PLN UID Jakarta Raya Borong Predikat Platinum Indonesia Green Awards 2026 Lewat Konservasi Pulau Sabira
Belum Sepekan, Pakuwon Mall Bongkar Kembali Padar Besi Setinggi 2 Meter
Akankah Peristiwa Agustus Kelam 2025 Bakal Terulang di 2026

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 15:39 WIB

Menpora Buka Kejurnas Muaythai 2026, Yakin Muaythai Indonesia Akan Maju

Rabu, 5 Agustus 2026 - 12:19 WIB

Kartu Merah untuk Korps Adhiyaksa, IPPS Indonesia: Saatnya Kajagung Bersih-bersih Total

Rabu, 5 Agustus 2026 - 11:49 WIB

Ajukan Praperadilan, Febrie Adriansyah Dituding Tengah Berupaya Lepas dari Jerat Hukum

Selasa, 4 Agustus 2026 - 16:55 WIB

FAST Indonesia Synergy: Kolaborasi Antarkementrian dan Lembaga Jadi Kunci Tata Kelola Sistem Pertanahan Indonesia

Senin, 3 Agustus 2026 - 17:38 WIB

PLN UID Jakarta Raya Borong Predikat Platinum Indonesia Green Awards 2026 Lewat Konservasi Pulau Sabira

Berita Terbaru