JAKARTA, Mediakarya – Perjalanan demokrasi di Indonesia memberikan pelajaran sangat berharga bagi masyarakat, setelah jatuhnya rezim orde baru. Sejumlah catatan kritis pun mengemuka terkait dengan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan digelar pada 14 Februari mendatang.
Komunikolog yang juga pendiri Lembaga Gogo Bangun Negeri (GBN), Emrus Sihombing melakukan kajian komunikasi politik yang holistik bahwa setidaknya ada tujuh hal mendasar bagi masyarakat Indonesia untuk kemungkinan tidak memilih salah satu dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.
Pertama, kata Emrus, salah satu Anggota Paslon/Paslon yang dipersepsikan oleh masyarakat lebih menonjolkan program/menawarkan “ikan” bukan “pancing”.
Kedua, salah satu Anggota Paslon/Paslon yang dipersepsikan oleh masyarakat punya jejak masa lalu yang “menghalalkan” politik identitas sempit (eksklusivitas) yang mengadu domba antar kelas atau antar golongan.
“Kemudian, yang ketiga adalah salah satu Anggota Paslon/Paslon yang dipersepsikan oleh masyarakat berpotensi bertindak otoriter dan emosional yang meledak-ledak,” ujar Emrus dalam keterangannya, Kamis (4/1/2024).
Selanjutnya, yang keempat, adalah salah satu Anggota Paslon/Paslon yang dipersepsikan oleh masyarakat berpotensi mengembalikan sistem pemerintahan Orde Baru (Orba) yang otoriter di Indonesia
Kelima, salah satu Anggota Paslon/Paslon yang dipersepsikan oleh masyarakat memiliki tingkat kecerdasan emosional lebih rendah dari dua Paslon lainnya.
Keenam, salah satu Anggota Paslon/Paslon yang dipersepsikan oleh masyarakat memiliki tingkat kecerdasan spiritual lebih rendah dari dua Paslon lainnya.
“Dan yang ketujuh, salah satu Anggota Paslon/Paslon yang dipersepsikan oleh masyarakat memiliki tingkat kecerdasan intelektual lebih rendah dari dua Paslon lainnya,” pungkas Emrus. *
