KOTA BEKASI, Mediakarya – Ketua Nasional Corruption Watch (NCW) (DPD Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare, mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memfasilitasi siswa-siswi yang tidak lolos masuk SMAN maupun SMKN, khususnya di Kota Bekasi.
Herman juga menanggapi adanya opini negatif yang sengaja dibangun oleh kelompok tertentu yang menarasikan bahwa sistem penerimaan murid baru (SPMB) untuk jenjang SMAN maupun SMKN di Kota Bekasi telah terjadi permainan, namun sayangnya opini tersebut dibangun tanpa didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami menyayangkan beberapa pemberitaan yang menduga pihak sekolah bermain-main dalam proses SPMB. Jangan hanya karena titipan calon siswa tidak masuk di sekolah tersebut, lantas mendeskreditkan sekolah itu ada permainan. Padahal orang tersebut juga bermain di sekolah yang lain,” ujar Herman dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya, (14/7/2026).
Herman menyarankan jika ada pihak yang ingin mengungkap dugaan penyimpangan, maka harus dilakukan secara objektif, menyeluruh, dan berdasarkan data, bukan karena kepentingan atau kekecewaan pribadi.
“Jika ada dugaan praktik yang tidak sesuai aturan, jangan hanya menyebut satu sekolah. Buka secara terang seluruh fakta, sertakan bukti, dan laporkan melalui mekanisme yang berlaku. Jangan memilih-milih sasaran karena hal itu justru dapat menyesatkan opini publik dan merugikan nama baik pihak yang belum tentu bersalah,” tegas Herman.
NCW DPD Bekasi Raya juga mendukung evaluasi total terhadap pelaksanaan SPMB apabila memang ditemukan indikasi pelanggaran. Namun demikian, evaluasi harus dilakukan secara adil, profesional, dan tanpa tebang pilih.
Menurutnya, seluruh sekolah memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pengawasan publik. Oleh karena itu, kritik terhadap sekolah juga harus berlandaskan data, bukan rasa kecewa.
“Tuduhan harus dibuktikan, bukan dibangun dari asumsi. Jika ingin membongkar dugaan permainan dalam SPMB, lakukan secara menyeluruh dan objektif, bukan hanya pada sekolah yang kebetulan tidak menerima peserta didik yang kita urus,” tutupnya. (Pri)
