Oleh: Agus Wahid
Panggung demokrasi yang luar biasa. Sebagian menilai, pergulatannya sangat dinamis. Cukup positif dalam perspektif demokrasi. Tapi, sebagian lagi sebaliknya: menilai “barbar”. Jauh dari akhlak religilius. Menghalalkan segala cara demi target kekuasaan. Sebuah penilaian yang mendasarkan penciuman aroma praktik money politics, meski sulit dibuktikan. Itulah perhelatan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke 35 di Tambakberas – Jombang, 27 – 31 Agustus kemarin.
Sebagian muktamirin dari komponen kyai, asatidz bahkan jamaah Nahdliyyin sangat menyesalkan warna perhelatan Muktamar yang sarat dengan pemaksaan kehendak kelompok tertentu. Karenanya, catatan kritis pun bermunculan. Era teknologi digital mendorong barisan yang kecewa menyampaikan sikapnya secara terbuka tanpa pekewuh. Juga, tanpa menunggu media massa mainstream atau jenis media publik apapun.
Kekecewaannya pun menggerakkan sebagian elemen pasang bendera NU setengah tiang. Seolah menggambarkan NU sedang berkabung. Ada juga dengan cara menggunting foto KH. Miftahul Achyar sebagai ekspresi ketidaksetujuannya terpilih sebagai Rais `Aam. Bahkan, ada catatan fundmental terhadap Ketua Umum terpilih: KH. Abdul Hakim Machfud karena diragukan kealimannya.
Itulah dinamika Muktamar NU ke 35 yang tergolong heboh. Sejak awal, tercium manuver politik internal. Di antaranya, berseliweran money politics yang demikian terang-terangan. Menurut penuturan KH Musta`in yang cukup intens mengkritisi Muktamar NU ke 35 itu, amplop-aplop itu dibagikan kepada sejumlah Ketua Cabang dan Wakilnya dengan nominal Rp 50 juta dan Rp 25 juta. Pembagiannya di hadapan sebagian kyai sepuh. Cukup telanjang gerakan money politics itu. “Di mana ketaatannya terhadap Hadits Qudsi, “La`natullah ala al-sasyi wa al-murtasyi”, tukas KH Asep Saefuddin mengomentari praktek risywah jelang berlangsung Muktamar NU.
Hanya itukah manuver yang menodai kualitas Muktamar NU ke 35? No. Komisi C juga meredesain sistem pemilihan, dari one man one vote berubah menjadi diserahkan ke “ahlul halli wal `aqdi”, yang beranggotakan kyai, termasuk kyai sepuh. Perubahan sistem pemilihan ini — di satu sisi untuk mencegah praktik money politics yang lebih besar. Bahkan, dirancang untuk menghalau praktik politik uang itu.
Tapi sebagai sisi lain terdapat aroma kuat: perubahan tata-cara pemilihan itu untuk menjegal kandidat yang kuat secara finansial. Arahnya incumbant. Karena, diduga kuat telah mempersiapkan amunisinya yang cukup untuk beli suara per peserta muktamar. Dan itu tak lepas asal-usul hartanya yang diraih dari posisinya sebagai komisaris BUMN dan penerima manfaat besar dari hasil tambang dan 1000 dapur kelola MBG.
Secara teoritis, perubahan sistem pemilihan dari one man one vote cukup ideal. Karena, terapannya secara konsepsional mengajarkan praktik sterilasasi pemilihan yang berbasis money politics. Namun, di balik misi bersih dan ideal ini, ada “titipan” dari elemen elit Nahdliyyin yang memang tak sejalan dengan incumbant.
Dugaan itu memaksa perlu membuka perjalanan kepemimpinan PBNU periode 2021 – 2026. Data faktual bicara, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berseberangan dengan Yahya Staquf. Seperti kita ketahui, pemilihan presiden (pilpres) 2024, Cak Imin maju sebagai calon Wakil Presiden, mendampingi Anies Baswedan. Cak Imin merasa, sebagai pemimpin partai politik besutan NU perlu mengajak keluarga besar NU. Wajar. Tapi, keinginan politik Cak Imin dihadang Yahya Staquf. Diperkuat lagi sikap Ketua Umum PBNU kala itu oleh adiknya: Yaqut Cholil Qaumas yang kala itu Menteri Agama dan lebih berpihak pada Prabowo. Bahkan, jauh sebelumnya, Yahya Staquf berusaha mengincar posisi calon wakil Prabowo, sebelum akhirnya pilihannya jatuh ke Gibran.
Hubungan ketidakharmonisan Cak Imin versus Yahya Staquf sulit dibantah. Dan itu meninggalkan cacat tersendiri. Karenanya, kita dapat memahami ketika Cak Imin bukan hanya tak respek terhadap Yahya Staquf, tapi juga ikut andil dalam manuver penjegalannya. Sementara, elitis PBNU yang notabene politisi praktis bahkan kini menjadi masih menjabat menteri (Nusron Wahid dan Saefullah Yusuf) juga akhirnya membersamai manuver Cak Imin.
Hasilnya? Itulah yang kita saksikan pada Muktamar NU 35 yang cukup gaduh. Yang perlu kita pertanyakan lebih jauh, apakah kehebohan itu baru kali ini? Bagaimana dengan beberapa Muktamar NU sebelumnya? Muktamar sebelumnya di Lampung, 22 – 23 Desember 2021, juga tak sunyi dari gejolak, meski tak sefulgar kali ini. Sebab, permainannya lebih sunyi dan licin. Dengan pengaruh kuat Yakut Chalil Qoumas selaku Menteri Agama, maka Yahya Staquf sebagai kakak Menag bisa lenggang kangkung. Adakah money politics? Tergolong samar. Tapi, pengaruh kuat Menteri Agama Yaqut sulit dibantah. Pengaruh kuat ini membuat posisi incumbant (KH Agil Siradj) tersingkir. Dan ketika dibuka catatan lapangan, Menag Yaqut menekan sejumlah pengurus cabang seluruh Indonesia, minimal dari anasir Anshor yang menjadi pengurus. Tekanan Yaqut sebagai Menag jelaslah powerful.
Dari dua panorama Muktamar NU, kita bisa mengambil catatan, pagelaran muktamar tak pernah steril dari trik kotor dan tarik-menarik kepentingan sempit pribadi atau kelompok. Lumrah. Lalu jika kita manarik jauh ke belakang apakah Muktamar NU ke 29 di Cipasung tahun 1994 tak ada riak-riak nakal yang mencemari kualitas Muktamar?
Sejarah mecatat, Muktamar NU yang ke 29, setelah melalui dua kali putaran pemilihan, Gus Dur berhasil dipilih kembali untuk ketiga kalinya sebagai Ketua Umum PBNU dengan mengantogi 174 suara, menyingkirkan Abu hasan, kandidat kuat yang notabene titipan Istana (zaman Orde Baru). Kita perlu mempertanyakan, bersihkah permainannya? No. Fakta di lapangan menunjukkan, tak sedikit “delegasi” muktamirin dari kalangan tidak jelas. Tak terlihat wajah-wajah santri apalagi kyai. Dan memang, di antara mereka adalah kelompok besar orang-orang sosialis yang sengaja ikut Muktamar sebagai delegasi dan pemilik suara sah, meski jelas manipulatif.
Di bawah kepemimpinan Rahman Toleng dan Bondan Gunawan, masuklah mereka ke arena Muktamar. Hanya bermodal kopyah dan rela bersarung, mereka memasuki Muktamar: hanya untuk memilih Gus Dur kembali. Inilah yang membuat putaran kedua berbeda dengan jumlah suara putaran pertama, padahal Abu Hasan unggul suaranya. Apapun reaksi Abu Hasan dan kualitas Muktamar yang sesungguhnya cacat itu, Gus Dur berhasil tampil sebagai pemenang. Sebuah kemenangan yang kemudian dirayakan di Diskotik Ebony – Rasuna Said (Jakarta) dengan tamu undangan, di antaranya Romo Magnes di samping para tokoh sekuler lainnya, tanpa dihadiri barisan NU yang taat beragama.
Akhir kata, kita tak tak perlu silau atau kaget dengan kegaduhan muktamar NU yang kondisinya jauh lebih panas dibanding muktamar atau kongres partai politik. Kegaduhan itu merupakan implikasi destruktif dari niat utama bermuktamar. Ada pergeseran nilai, dari murni berhidmat, ke tekad pragmatis, terkait dengan potensi aliran al-fulus sampai ke panggung kekuasaan. Setidaknya, posisinya di organisasi sosial-keagamaan yang terbesar itu siap dikapitalisasi. Demi menggapai kekuasaan. Itulah sebabnya, prinsip-prinsip mulia (akhlak dan kezuhudannya) dikesampingkan. Kealimannya hanya sebatas ilmu pengetahuan, tak sampai pada pengejawantahan perilaku yang penuh zuhud dan tawadldlu yang tidak silau lagi pada urusan duniawi. Inilah catatan yang membuat kyai seperti KH. Musta`in yang sempat mensinyalir, “Sekitar 90% ulama kini lebih doyan iming-iming (al-fulus, jabatan atau fasilitas lainnya). Inilah kondisi umum ulama atau kyai NU yang perlu menjadi renungan bersama”, tuturnya.
Perlu kita renungkan, apakah proporsional kritik KH Musta`in itu? Catatan KH Musta`in jelaslah tidak mendasarkan survey. Perlu dipertanyakan validitasnya. Namun demikian, kita bisa melakukan pengamatan komparatif. Ketika tiba musim pilpres atau pilkada, siapa yang paling lahap riswah (terutama menerima sogokan)? Dengan bahasa yang sangat halus, ketika kandidat legislatif, calon kepala daerah, bahkan kandidat presiden datang, sang kyai akan menujukkan, nyoh… itu lho, ada pesantren atau masjid yang belum selesai. Menanti bantuan. Implikasinya, jika datang dengan tangan kosong, jangan harap para kyai yang dikunjungi respek atas kehadiran kandidat politisi itu. Suaranya akan kosong. Karena, sang kyai tak tergerak untuk ikut menyuarakan kandidat, apalagi mendukungnya. It`s so simple untuk melihat paramaternya.
Salahkah tabiat kyai atau ulama yang disinyalir KH Musta`in itu? Ya dan tidak. Ya. Karena, perbuatan risywah: menerima sogokan atau memberi sogokan jelas-jelas dilaknat Allah. Lalu -sebagai jawaban kedua mengapa tak bisa disalahkan? Sudah mentradisi.
Tak bisa dipungkiri, budaya NU dari elitis sampai ke bawah, dari zaman baheula hingga kini lebih suka posisi “tangan di bawah”. Padahal, Islam mengajarkan budaya memberi (tangan di atas). Jadi, catatan KH Musta`in sejatinya merupakan refkeksi sosio-kultural yang tengah merasuk jauh di keluarga besar Nahdliyyin, terutama di kalangan kaum kyai/ulama, kecuali mereka yang mamang sudah zuhud.
Akhirul kalam, apapun kualitas hasil muktamar NU ke 35, kini para pemangku kekuasaan di PBNU yang baru saja mendapat mandat harus mampu menghadapi realitas jamaah Nahdliyyin yang berjumlah jutaan orang. Mereka menanti perhatian khusus dan maksimalnya, dari sisi ekonomi ataupun pendirian agamisnya. Why? Kemiskinan struktural masih besar, meski bukan hanya keluarga besar Nahdliyyin. Catatan menunjukkan kemiskinan di pedesaan mencapai 10,67% dan di perkotaan 6,34% dari jumlah kemiskinan nasional saat ini menurut data resmi BPS Maret 2026 mencapai 22,93 juta jiwa.
Data itu satu sisi haruslah menggerakkan PBNU membangun format kebijakan pemberdayaan pro kesejahteraan rakyat. PBNU yang notabene punya sejumlah kadernya di beberapa kementerian dan lembaga nonkementerian haruslah mampu menitipkan program strategisnya yang pro sosial-ekonomi rakyat. Atau, PBNU secara kreatif membangun aliansi strategis dengan Pemerintah atau lembaga manapun untuk misi pengentasan kemiskinan. Inilah arah baru NU yang harus digarap serius. Sebuah arah baru yang berpijak pada sabda Rasulullah, “khairun naas anfa`uhum linnaas – sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi umat manusia (yang lain)”.
Dan satu lagi yang tak kalah krusialnya, yaitu PBNU harus menggriskan kebijakan “melek dan sadar tauhid dan teguh pendirian”. Arahnya mencegah jatidiri keluarga besar Nahdliyyin yang mudah dijadikan komoditas politik. Hanya dengan Rp 50 ribu langsung luluh dan rela dijadikan bancakan politik, tanpa mereview kualitas dan integritas sang kandidat.
Perlu disadari, agenda besar pembangunan kembali jatidiri keluarga besar Nahdliyyin adalah membangun kesadaran, harga diri sekaligus sikap takwa dan ketidakrelaan dirinya menjadi buih. Jumlah jamaahnya demikian besar, tapi mudah diombang-ambingkan oleh angin yang berhembus. Jadilah pribadi NU bagai karang, yang siap memecah ombak besar sekalipun.
Sikap dan tindakan konkretnya, warga NU tahan godaan al-fulus atau fasilitas lainnya. Agar martabat NU tetap tegak. Tak dilecehkan oleh para petualang politik yang tebar pesona dan dolar. Inilah di antara agenda besar yang harus dipikul oleh Rais `Aam dan Ketua Umum PBNU periode 2026 – 2031, yang pasti diminta pertanggungajwabannya kelak di hadapan Yang Maha Adil, Allah. Selamat berhidmat.
Penulis: Direktur Program Pusat Kajian Strategis Daksinapati UI
