PAN: KIM Tetap Solid Siapa pun Bakal Cawapres Pilihan Prabowo

- Editor

Sabtu, 21 Oktober 2023 - 19:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan kerja sama antara partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) dipastikan tetap solid terlepas dari siapa pun bakal cawapres yang dipilih bakal capres Prabowo Subianto.

“KIM dipastikan akan tetap solid. Siapa pun yang ditetapkan (jadi bakal cawapres) nanti tidak akan mengubah dukungan dan komposisi koalisi,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dia menyatakan semua partai anggota KIM telah siap bekerja keras untuk memenangi Pilpres 2024. Saleh juga menekankan bahwa semua anggota koalisi sudah setuju terhadap siapa pun bakal cawapres pilihan Prabowo.

“Ya, tidak perlu ditanya lagi apakah setuju kalau calonnya si A atau si B. Sebab, semuanya sudah sepakat nama cawapres yang ada di kantong Prabowo tersebut,” jelasnya.

Mengenai nama bakal cawapres yang belum diumumkan hingga saat ini, Saleh menuturkan hal tersebut tinggal menunggu waktu dan momentum saja. Dia menambahkan bahwa nama bakal cawapres untuk pendamping Prabowo akan diumumkan secara resmi pada pekan depan.

“(Pendaftaran KIM) Dipastikan akan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditetapkan KPU,” ujar Saleh, dilansir dari antara.

Hingga saat ini, bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum mengumumkan dengan siapa dirinya akan maju bertarung di kontes Pilpres 2024.

Baca Juga:  Arus Balik Lebaran 2025 di Sejumlah Titik Terpantau Aman Dan Lancar

Beberapa nama yang santer dikabarkan untuk menjadi pendamping Prabowo, antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, hingga Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Untuk diketahui, KPU RI  membuka pendaftaran bakal capres dan cawapres untuk Pemilu 2024 pada tanggal 19-25 Oktober 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (sm)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Yusuf Blegur Skakmat Dedi Mulyadi: Pencitraan Pro Rakyat, Giliran Warga Ciamis Ngeluh Jalan Rusak Malah Ngamuk
Analis Politik Sentil Golkar: Citra Hancur Diterpa Korupsi, Kader Bekasi Malah Paksakan Istri Tersangka KPK Jadi Ketua
Sidang Gugatan Pelda Satria Nusantara Ditunda, Pengacara Soroti Netralitas Sekretaris Pusat
Karhutla Ancam 288 Ribu Warga Kena ISPA, Pakar: Penegakan Hukum Jangan Berhenti di Petani
Golkar di Ujung Badai, Rapor Merah Bahlil dan Rentetan Kasus Korupsi Kader Jadi Alarm Keras
FAST Desak KPK Bongkar Dalang di Balik Mangkirnya Nusron Wahid, Diduga Berlindung di Balik Ormas
Soroti Dana Hibah Golkar Bekasi, LI-TPK Dorong Kejari dan BPK Lakukan Penelusuran
Meski Ada Efisiensi, DPRD Tetap Komitmen Jaga Alokasi Anggaran Pendidikan Tak Dipotong di APBD 2027

Berita Terkait

Minggu, 18 Oktober 2026 - 06:52 WIB

Yusuf Blegur Skakmat Dedi Mulyadi: Pencitraan Pro Rakyat, Giliran Warga Ciamis Ngeluh Jalan Rusak Malah Ngamuk

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 14:51 WIB

Sidang Gugatan Pelda Satria Nusantara Ditunda, Pengacara Soroti Netralitas Sekretaris Pusat

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 08:43 WIB

Karhutla Ancam 288 Ribu Warga Kena ISPA, Pakar: Penegakan Hukum Jangan Berhenti di Petani

Jumat, 16 Oktober 2026 - 22:14 WIB

Golkar di Ujung Badai, Rapor Merah Bahlil dan Rentetan Kasus Korupsi Kader Jadi Alarm Keras

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:48 WIB

FAST Desak KPK Bongkar Dalang di Balik Mangkirnya Nusron Wahid, Diduga Berlindung di Balik Ormas

Berita Terbaru

Plt Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ahmad Taufik Husein (ist)

Hukum

KPK Buka Suara Soal Wacana Jemput Paksa Nusron Wahid

Sabtu, 17 Okt 2026 - 20:22 WIB