Pasal Larangan Kepala Daerah Mutasi Pejabat Sebelum Penetapan Paslon Digugat

- Editor

Kamis, 19 Mei 2022 - 23:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Sejumlah orang yang mengatasnamakan Perkumpulan Maha Bidik Indonesia mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menguji Pasal 71 ayat 2 mengenai ketentuan larangan kepala daerah melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon (paslon).

Para pemohon menggugat pasal tersebut karena dimaknai tidak berlaku bagi kepala daerah yang mengakhiri masa jabatannya pada 2022 dan 2023. Sedangkan, pilkada tidak digelar di kedua tahun tersebut, melainkan dilaksanakan serentak nasional dua tahun berikutnya, yakni 2024.

“Sehingga unsur jangka waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Perwakilan Biro Hukum Perkumpulan Maha Bidik Faturohman dalam sidang perkara Nomor 55/PUU-XX/2022 secara daring, Kamis (19/5/2022).

Baca Juga:  Indikator: Erick Thohir Dongkrak Dua Nama Capres

Dia menjelaskan, masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Banten berakhir pada Mei 2022. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melakukan rotasi dan mutasi para pejabat eselon II karena telah memperoleh rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berdasarkan Surat Nomor B-959/JP.00.01/03/2022.

“Seharusnya ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada pada frasa dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, dimaknai dengan ‘kondisi demisioner’ kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga sudah seharusnya tidak melakukan rotasi dan/atau mutasi para pejabat di lingkungan pemerintahan daerahnya,” kata Faturohman, dilansir dari republika.(qq)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Silvester Matutina Bebas Berkeliaran, Kejagung Dituding Masih di Bawah Bayang-bayang Geng Solo
Silvester Matutina Nongol di Peresmian Resto Anaknya, Politisi PDIP: Negara Hukum Diinjak-injak, Kejaksaan Tak Mampu atau Tak Mau?
Cawapres Pengganti Gibran Harus Bersih, Pengamat: Jangan Punya Celah Hukum yang Berpotensi Kembali Didugat
Cawapres Harus Sesuai Keinginan Prabowo, KMP Serahkan ke Gerindra Agar Presiden Nyaman 
Milad Pertama, IMII Luncurkan Buku Profil dan Potong Tumpeng: Satu Tahun Hadir di Lima Wilayah, 2-3 Kegiatan Setiap Bulan
Zulkifli Hasan: PAN Tidak Ajukan Kader, Sepakat Dukung Calon Wapres dari Gerindra
Pengamat Politik Ini Sebut Doli Kurnia Pewaris Akbar Tandjung, Pendobrak Tradisi ABS di Golkar
Haidar Alwi Ungkap Tiga Alasan Prabowo Pertimbangkan Dasco Gantikan Gibran

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 14:01 WIB

Silvester Matutina Bebas Berkeliaran, Kejagung Dituding Masih di Bawah Bayang-bayang Geng Solo

Senin, 16 November 2026 - 13:00 WIB

Silvester Matutina Nongol di Peresmian Resto Anaknya, Politisi PDIP: Negara Hukum Diinjak-injak, Kejaksaan Tak Mampu atau Tak Mau?

Senin, 16 November 2026 - 12:06 WIB

Cawapres Pengganti Gibran Harus Bersih, Pengamat: Jangan Punya Celah Hukum yang Berpotensi Kembali Didugat

Senin, 16 November 2026 - 11:20 WIB

Cawapres Harus Sesuai Keinginan Prabowo, KMP Serahkan ke Gerindra Agar Presiden Nyaman 

Senin, 16 November 2026 - 05:01 WIB

Milad Pertama, IMII Luncurkan Buku Profil dan Potong Tumpeng: Satu Tahun Hadir di Lima Wilayah, 2-3 Kegiatan Setiap Bulan

Berita Terbaru

CEO Nusantara Centre, Prof. Yudhie Haryono (Foto: Ist)

Opini

Dekonstruksi Ekonomi Indonesia

Senin, 16 Nov 2026 - 14:21 WIB