Pedagang JPM Tolak Desakan Pengelola JPM Bayar Sewa yang Memberatkan

- Editor

Rabu, 22 Oktober 2025 - 04:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: pedagang Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) bersama anggota DPRD DKI Jakarta, Waode Herlina, 7/10/2025. (Foto: ist)

Foto: pedagang Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) bersama anggota DPRD DKI Jakarta, Waode Herlina, 7/10/2025. (Foto: ist)

JAKARTA, Mediakarya – Pedagang Jembatan Penyeberangan Multiguna Stasiun Pasar Tanah Abang menolak desakan pengelola untuk membayar sewa lapak sebesar Rp1.300.000 per bulan hingga batas waktu 23 Oktober 2025. Pedagang bersedia membayarnya sesuai kesanggupan terkait situasi pasar saat ini sebesar Rp 800 ribu.per bulan.

“Kami pedagang JPM (Jembatan Penyeberangan Multiguna) tidak setuju dengan pengelola yang sangat memberatkan dan memberikan batas waktu 23 Oktober ini (2025) supaya kami bayar sewa, dulu disebut service cash.. Lebih dari penjajah, padahal perusahaan ini baru sekitar sebulan lebih mengelola JPM ini,” ungkap seorang pengurus Asosiasi Pedagang JPM, Kambarudin Manday di Jakarta, Selasa (21/10/2025) malam.

Manday, sapaan akrabnya memperlihatkan surat dari pihak pengelola, PT Maratti Sarana Utama yang meminta kepada pedagang JPM agar membayar lunas sewa kios sebagaimana sudah ditetapkan sebelumnya paling lambat 23 Oktober 2025 sebesar Rp 1300.000, Sementara pedagang hanya sanggup Rp 800 riibu per bulan.

Ini suratnya, ucap dia menyampaikan petikan surat tertanggal 21 Oktober 2025 tersebut.

Baca Juga:  Komisi II Usulkan Penjelasan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dipisah

“Sehubungan dengan Tunggakan Pembayaran Sewa Kios di JPM Tanah Abang, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: (1). Pembayaran Tunggakan Sewa Kios Periode Bulan Januari 2025 s.d September 2025 dilakukan pembayarannya ke Rekening Bank DKI atas nama Perumda Pembangunan …. (2). Pembayaran Sewa Kios Periode Bulan Oktober 2025 dapat dilakukan pembayarannya melalui nomor Virtual Account Bank Mandiri.”

Surat yang disebut sebagai surat edaran dari Pengelola JPM kepada pedagang di lokasi itu, kata Mnday sudah sanpai di sekretaris dan beredar di grup anggota DPRD Jakarta.

“Pedagang menunggu keputusan anggota DPRD,” tandasnya.

Manday mengemukakan tuntutan pedagang yang sudah disampaikan sebelumnya. Tuntutan tersebut disuarakan dengan lantang ketika mereka demo (6/10/2025) di JPM terhadap pengelola tersebut baru-baru ini, seperti memaksa agar pedagang melunasi segera tunggakan sewa lapak dalam tiga minggu sejak awal Oktober ini. (dra)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

GNK Minta Kapolri Baru Dukung KPK Usut Tuntas Kasus Kuota Haji dan Dugaan Suap di ATR/BPN
PPI Siap Tempuh Jalur Hukum Terhadap Pihak-pihak yang Fitnah Kapolri Suyudi Ario Seto
Praperadilan PT ACT Marine Transport dan PT ACT Logistik Internasional, Dua Ahli Soroti Dua Alat Bukti dan Keabsahan Penetapan Tersangka
Haidar Alwi: Legacy Listyo Sigit Jadi Fondasi Strategis Akselerasi Kepemimpinan Suyudi Ario Seto
Buntut Temuan Hunian Mewah di Lapas, Kemenimipas Pecat Kalapas Cibinong dan Sanksi 16 Pegawai
Sssttt, Anak Haji Lulung Masuk ‘Kandang Banteng’
Dinilai Bermasalah, Prabu Peduli Lingkungan dan Warga Minta Proyek Pemprov Jabar di TPA Burangkeng Dihentikan
GNK Apresiasi Kapolri Suyudi Kedepankan Integritas, Ingatkan Bahaya Oknum Jual Nama Kapolri Berjubah Agama

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 16:04 WIB

GNK Minta Kapolri Baru Dukung KPK Usut Tuntas Kasus Kuota Haji dan Dugaan Suap di ATR/BPN

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:24 WIB

PPI Siap Tempuh Jalur Hukum Terhadap Pihak-pihak yang Fitnah Kapolri Suyudi Ario Seto

Selasa, 6 Oktober 2026 - 11:16 WIB

Praperadilan PT ACT Marine Transport dan PT ACT Logistik Internasional, Dua Ahli Soroti Dua Alat Bukti dan Keabsahan Penetapan Tersangka

Selasa, 6 Oktober 2026 - 05:26 WIB

Haidar Alwi: Legacy Listyo Sigit Jadi Fondasi Strategis Akselerasi Kepemimpinan Suyudi Ario Seto

Senin, 5 Oktober 2026 - 18:50 WIB

Buntut Temuan Hunian Mewah di Lapas, Kemenimipas Pecat Kalapas Cibinong dan Sanksi 16 Pegawai

Berita Terbaru